Dirut Bulog: Bantuan Pangan Tak Berhasil Turunkan Harga Beras
Dua manfaat itu menjadi bukti, meskipun tidak bisa menurunkan dan menekan harga beras secara nasional.
Meski tak menekan harga beras nasional, dia menyebut ada dua manfaat dari penyaluran bantauan tersebut.
Dirut Bulog: Bantuan Pangan Tak Berhasil Turunkan Harga Beras
Dirut Bulog: Bantuan Pangan Tak Berhasil Turunkan Harga Beras
- Dirut Bulog Tegaskan Pemerintah Tidak Akan Ubah HET Meski Harga Beras Mahal dan Langka
- Dirut Bulog Bongkar Penyebab Masih Mahalnya Harga Beras
- Bulog Lanjutkan Program Bantuan Pangan Beras untuk Penuhi Kebutuhan Penduduk Indonesia
- Bulog Beberkan Keberhasilan Bantuan Pangan Beras dalam Menahan Laju Inflasi
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi mengakui bantuan pangan beras yang diberikan pemerintah tidak mampu membuat harga beras turun.
"Bantuan pangan yang kita salurkan dari tahun lalu, ternyata tidak berhasil menekan harga (beras)," kata Bayu dalam acara Diskusi Media bersama Bulog, Selasa (13/2).
Meski tak menekan harga beras nasional, dirut Hulog menyebut ada dua manfaat dari penyaluran bantauan tersebut.
Pertama, sebanyak 22 juta keluarga kini tidak merasa resah, karena sudah ada jaminan sebanyak 10 Kg per bulan untuk mereka.
Kedua, beras nasional menjadi lebih stabil dan tidak bergejolak.
"Karena mereka sudah punya beras 10 Kg tiap bulan. Paking tidak selama 3 bulan atau mungkin 6 bulan itu aman. Kemudian beras jadi lebih stabil, tidak bergejolak harganya," terang dia.
Dua manfaat itu menjadi bukti, meskipun tidak bisa menurunkan dan menekan harga beras secara nasional.
"Secara empires terbukti, kita akui bantuan tidak bisa menurunkan harga," imbuhnya.
Sebagai informasi, pemerintah memperpanjang distribusi bantuan pangan beras hingga Juli 2024. Keluarga yang akan menerima bantuan tersebut juga akan ditambah.
Pada tahun 2023, keluarga penerima manfaat (KPM) yang menerima bantuan beras sebanyak 21,4 juta keluarga.
Sementara di tahun 2024, pemerintah memproyeksikan jumlah keluarga penerima manfaat bantuan beras sebanyak 22 juta keluarga atau naik delapan persen.
"Distribusi akan cek lagi APBN yang ada dengan Juni 2024, sampai 6 bulan ke depan masyarakat akan terima bantuan 10 kg per keluarga, jadi 22 juta KPM," ujar Manager Humas dan Kelembagaan Perum Bulog, Tomi Wijaya di kantor Bulog, Jakarta, Jumat (15/12).