Ditargetkan Terbit Maret, Ini Bocoran Aturan Ojek Online
Kementerian Perhubungan terus mendorong penetapan regulasi untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pengemudi atau driver ojek online. Regulasi ini ditargetkan rampung sekitar Maret 2019 mendatang.
Kementerian Perhubungan terus mendorong penetapan regulasi untuk memberikan perlindungan kepada seluruh pengemudi atau driver ojek online. Regulasi ini ditargetkan rampung sekitar Maret 2019 mendatang.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, salah satu hal yang tercantum dalam peraturan ojek online adalah keselamatan, sebab ojek online yang beroperasi menggunakan roda dua lebih rawan kecelakaan. Terlebih sering dijumpai penggunaan telepon seluler sambil mengemudikan motor.
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
-
Apa yang diminta Wakil Ketua DPR kepada penyedia transportasi online? Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni berharap ke depan penyedia transportasi online bisa menggandeng kepolisian untuk membuat fitur tombol darurat atau emergency button.
-
Kapan layanan transportasi online mulai marak di Indonesia? Layanan transportasi online mulai marak di Indonesia sekitar tahun 2014-2015.
-
Kenapa Wakil Ketua DPR meminta penyedia transportasi online untuk membuat fitur tombol darurat? Tujuannya, melindungi keselamatan penumpang maupun pengemudi taksi online. "Saya harap ada sistem semacam ‘tombol darurat’ di aplikasi guna melindungi customer maupun driver, dari hal-hal berbahaya seperti ini,” kata Sahroni, Senin (1/4).
-
Apa contoh kecanggihan AI di bidang transportasi online? Aplikasi Transportasi Online Aplikasi transportasi online menggunakan teknologi AI untuk melakukan hal yang sangat kompleks yaitu menganalisis lalu lintas, memprediksi waktu tempuh, dan menemukan rute tercepat.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
"Apalagi saat menggunakan handphone saat berkendara, yang lain kita juga menyarankan mereka juga hal hal keselamatan lainnya agar seyogyanya ikuti aturan," kata Budi, saat menghadiri silaturahmi nasional (Silatnas) dengan keluarga besar pengemudi Online, di Jakarta International Expo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (12/1),
Selain itu, regulasi ojek online tersebut juga mengatur pemutusan mitra, antara pengemudi ojek dengan penyedia apikator, hal ini menjadi prioritas dalam peraturan tersebut. Serta cara perhitungan tarif dengan mempertimbangkan azas keadilan.
"Yang penting juga untuk kita atur adalah berkaitan dengan suspend. Suspend itu kita atur," tuturnya.
Menurut Budi, penampilan pengemudi ojek juga akan dicantumkan dalam regulasi tersebut, sehingga aka ada pakaian khusus yang dikenakan untuk para pengemudi ojek online. Hal ini ditetapkan untuk menjaga keselamatan pengemudi dan penumpang.
"Juga berkaitan dengan bahwa mereka itu harus tampan. Dia pakai pakaian tertentu sehingga kalau mereka jalan pada malam hari juga terlihat," jelasnya.
Menurut Budi, saat ini aturan tersebut sedang disusun, berdasarkan masukan dari berbagai pihak seperi perwakilan komunitas pengemudi, penyedia aplikasi dan pemangku kepentingan. Rencananya regulasi tersebut selesai disusun pada Februari 2018.
"Jadi aturan ini kita buat sehingga memang mengundang aliansi dan asosiasi kelompok mereka kita undang utk memberikan masukan. Insya allah awal bulan depan selesai," tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Jokowi Sentil Pengemudi Online yang Gunakan Ponsel Saat Berkendara
Jokowi: Saya Jengkel Kalau Ada yang Remehkan Profesi Pengemudi Online
Hadiri Silaturahmi Nasional, Pengemudi Online Ucapkan Terima Kasih ke Jokowi
Garda Indonesia Dukung Payung Hukum untuk Ojek Online
Kemenhub Beri Sinyal Tarif Batas Bawah Ojek Online Rp 2.500