Ditawari pinjaman USD 11 M Bank Dunia, menkeu sebut berbunga rendah

Tawaran pinjaman sebesar USD 11 miliar dari Bank Dunia akan dialokasikan untuk proyek pembangunan pemerintah.

Pemerintah memberi sinyal bakal menerima tawaran pinjaman yang diajukan World Bank (Bank Dunia) sebesar USD 11 miliar. Pasalnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menilai jika pinjaman yang diberikan suatu lembaga multilateral memiliki bunga lebih rendah daripada pasar.

Tawaran tersebut diajukan pihak Bank Dunia saat mengunjungi ketika Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana negara kemarin. "Yang namanya lembaga multilateral itu pasti bunganya lebih rendah dari market. Sudah itu saja," ujar Bambang kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (21/5).

Bambang menambahkan, tawaran pinjaman sebesar USD 11 miliar dari Bank Dunia akan dialokasikan untuk proyek pembangunan pemerintah. "Itu kan disediakan ceiling atau plafon kita pakainya sesuai kebutuhan kita, pokoknya sesuai kebutuhan kita, itu kan masih 3 tahun 4 tahun ke depan, bukan tahun ini," tegasnya.

Bambang pun mengaku lupa terkait besaran total pinjaman yang telah dilakukan Indonesia kepada World Bank. "Lupa saya (total pinjaman Indonesia kepada World Bank)," tandasnya.

Seperti diketahui, dari rencana pinjaman utang sebesar USD 11 miliar, USD 8 miliar berasal dari Bank Dunia (International Bank for Reconstruction and Development atau IBRD), dan USD 3 miliar dari International Finance Corporation (IFC) dan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).

Tujuan utama pinjaman Kelompok Bank Dunia ini adalah mengakhiri kemiskinan ekstrem pada tahun 2030 dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan dari 40 persen penduduk termiskin di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah.

Sebelumnya, Presiden Jokowi pada pembukaan KAA di Jakarta mengatakan mengkritik keras keberadaan lembaga pembiayaan internasional salah satunya Bank Dunia. "Pandangan yang mengatakan bahwa persoalan ekonomi dunia hanya dapat diselesaikan oleh Bank Dunia, IMF, dan ADB adalah pandangan yang usang dan perlu dibuang," tegas Jokowi di hadapan ratusan delegasi dan puluhan pemimpin negara Asia Afrika di Jakarta Convention Center.

"Saya berpendirian pengelolaan ekonomi dunia tidak bisa diserahkan pada tiga lembaga keuangan itu. Kita mendesak reformasi arsitektur keuangan global," cetus Jokowi.