Dorong RI jadi poros maritim dunia, penciptaan produk unggulan daerah terus digenjot
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyatakan pemerintah tengah mengupayakan daerah bisa memiliki produk lokal unggulan. Upaya Wapres JK tersebut bertujuan agar cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia bisa terwujud.
Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menyatakan pemerintah tengah mengupayakan daerah bisa memiliki produk lokal unggulan. Hal tersebut dikatakan JK usai bertemu Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia-GMKI, Sahat Martin Philip Sinurat.
Sahat menjelaskan upaya Wapres JK tersebut bertujuan agar cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara poros maritim dunia bisa terwujud.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dikritik oleh Jusuf Kalla terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Siapa yang Jusuf Kalla kritik terkait hukuman pidana dalam kesalahan strategi bisnis? Pasalnya, ada berbagai faktor yang menentukan kerugian dalam korporasi, bukan hanya semata-mata kesalahan strategi. "Direksi boleh mengambil keputusan karena korporasi ada tiga bagian, yakni direksi, komisaris dan pemegang saham. Sepanjang direksi diketahui dan disetujui oleh dua organ lainnya maka itu bukan pidana jika melihat dari sisi hukum korporasi atau perseroan terbatas," kata Dosen Hukum Universitas Indonesia Fully Handayani Ridwan dalam keterangannya, Rabu (22/5).
-
Kapan Sepur Kluthuk Jaladara diresmikan? Kereta api uap ini diersmikan pada tahun 2009 oleh Menteri Perhubungan saat itu, Jusman Syafi'i Djamal.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai dampak dari hukuman terhadap BUMN yang rugi? Kalau suatu kebijakan bisnis, langkah bisnis rugi cuma dua kemungkinannya, dia untung, dan rugi. Kalau semua perusahaan rugi, maka seluruh BUMN karya harus dihukum, ini bahayanya, kalau satu perusahaan rugi harus dihukum, maka semua perusahaan negara harus dihukum, dan itu akan menghancurkan sistem," ujar JK.
"Ini menurut Wakil Presiden saat ini sedang diupayakan agar daerah-daerah kita, desa-desa kita bisa memiliki produk-produk lokal yang bisa dijual sehingga bisa terjadi pertumbuhan ekonomi dalam proses-poros maritim ini," kata Sahat di Kantor Wapres, Jl Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Kamis (17/5).
Dalam pertemuan tersebut, kata Sehat, pihaknya menyampaikan visi pemerintah untuk negara poros maritim dunia sangat baik. "Namun ada persoalan yang terjadi bahwa ketika ini bisa berjalan, ternyata di daerah-daerah di luar Jawa belum siap untuk mengirim produk produk barang dan jasa karena pertanian dan industri yang ada di daerah ini belum siap untuk kemudian menjual produk-produknya di Jawa," kata Sahat.
"Akhirnya yang terjadi angkutan datang berisi penuh dari Jawa tapi balik ke daerah-daerah tidak bisa menjual produknya, tetap pertumbuhan ekonomi tidak terlalu bisa terjadi," tambah Sahat.
Sebelumnya, Ketua DPR Bambang Soesatyo menegaskan sudah saatnya pemerintah membangun pusat-pusat unggulan kelautan di seluruh pelosok Tanah Air.
"Cita-cita Presiden Jokowi membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia harus kita dukung penuh. Indonesia harus menjadi negara maritim yang maju, kuat, mandiri serta berperan dalam menjaga perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan amanat konstitusi kita," ujar Bamsoet.
Baca juga:
'Tanpa Presiden Jokowi, kedaulatan laut RI cuma mimpi'
Ketua DPR minta pemerintah bangun pusat unggulan kelautan di daerah
Menko Luhut minta dukungan Polandia agar sawit RI bisa tetap masuk Eropa
Gelar rakornas, PDIP dukung Indonesia jadi poros maritim dunia
Menko Luhut ajak pengusaha kembangkan sektor kemaritiman RI
Menteri Susi terbitkan buku saku panduan membawa Indonesia jadi poros maritim dunia
RI-Nauru sepakat kerja sama bidang maritim dan sumber daya kelautan