DPR Beberkan 10 Daerah dengan Alokasi Anggaran Penanganan Covid-19 Terbesar
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mencatat, ada 10 daerah yang mengalokasikan anggaran terbesar untuk penanganan Covid-19. Di tingkat provinsi, secara berurutan yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh.
Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Novita Wijayanti mencatat, ada 10 daerah yang mengalokasikan anggaran terbesar untuk penanganan Covid-19. Di tingkat provinsi, secara berurutan yaitu Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Aceh.
"Dari hasil pendataan, Provinsi DKI ini sebesar Rp10,64 triliun. Kemudian Jawa Barat sebesar Rp8,01 triliun, Jawa Timur Rp2,39 triliun, keempat Jawa Tengah Rp2,12 triliun, dan Aceh sebesar Rp1,79 triliun," kata Novita, Kamis (10/12).
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa target pertumbuhan ekonomi Indonesia yang disepakati DPR dan Pemerintah untuk tahun 2025? Badan Anggaran (Banggar) DPR RI dan Pemerintah menyepakati target sasaran pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 mendatang berada pada rentang 5,3 persen sampai 5,6 persen.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Kenapa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) didirikan? Pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia berawal dari adanya Agresi Militer Belanda Kedua pada 19 Desember 1948 di Yogyakarta. Dalam agresi tersebut, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta ditawan oleh Belanda, sehingga menyebabkan vakum dan lumpuhnya pemerintahan.
-
Kenapa DPR mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung? Kasus kakap yang telah diungkap pun nggak main-main, luar biasa, berani tangkap sana-sini. Mulai dari Asabri, Duta Palma, hingga yang baru-baru ini soal korupsi timah.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
Selanjutnya, di tingkat kabupaten/ kota secara berurutan yaitu kota Makassar, Jember, Bogor, Bengkalis, dan Tangerang. Kota Makassar telah mengalokasikan anggaran daerahnya hingga Rp 749 miliar. Disusul Jember Rp479,41 miliar, Bogor 384,07 miliar, Bengkalis Rp365,45 miliar dan Tangerang Rp349,84 miliar.
Menurutnya, langka 10 daerah itu telah sejalan dengan realokasi dan refocusing APBN, yang mana di tahun 2020 itu untuk penanganan Covid-19.
"Menurut BPK dan BPKP per September 2020, pemerintah telah mengucurkan Rp801,86 triliun untuk dana penanganan Covid-19. Nah sumbernya itu 695,2 triliun dari APBN, Rp78,2 triliun dari APBD dan Rp28 triliun dari dana desa. Dengan struktur APBD yang mengalami realokasi dan refocusing tersebut, jelas berakibat pada kinerja keuangan daerah tahun anggaran 2020," paparnya.
Dia pun mengapresiasi daerah-daerah yang tengah bertindak cepat dalam realokasi dan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Menurutnya, hal tersebut memperlihatkan adanya upaya dan kerja keras untuk segera merespon dampak pandemi di daerah-daerah itu.
"Saya menyadari betul usaha daerah-daerah tersebut, di mana pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, tapi langsung belanja dengan pemanfaatan uang kas yang tersedia," ujarnya.
Baca juga:
Realisasi Penyaluran Kredit Dana PEN 11 BPD Capai Rp24,92 Triliun
Sri Mulyani Akui Sistem Program PEN Belum Sempurna Sehingga Membuka Ruang Korupsi
Hingga 20 November, DPR Catat Penempatan Dana PEN Capai Rp64,5 Triliun
Sri Mulyani Catat Insentif Tenaga Kesehatan Telah Cair Rp7,69 Triliun
Dapat Pinjaman PEN, APBD DKI 2021 Naik Jadi Rp84,1 Triliun
LPS: Simpanan Masyarakat di Perbankan Tumbuh Stabil di Tengah Pemulihan Ekonomi