DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
Husein menyampaikan, Erick bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
Husein menyampaikan, Erick Thohir bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
DPR Gerindra: Pemberian PMN ke BUMN Saat Ini Berbeda, Lebih Efektif dan Tepat Sasaran
- DPR Minta Pemerintah Tak Buru-Buru Tutup BUMD yang Merugi: Evaluasi dan Restrukturisasi Dulu
- DPR Belum Terima Surpres Terkait Pengganti Hasyim Asy'ari sebagai Ketua KPU
- Gerindra Respons Amin Rais Dukung Presiden Kembali Dipilih MPR: Tidak Gampang
- Gerindra Tak Bisa Buktikan Pelanggaran, MK Kandaskan Gugatan Pileg DPR di Dapil Papua Tengah
Anggota Komisi VI DPR, Muhammad Husein Fadlulloh menyebut bahwa terobosan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir terkait Penyertaan modal Negara (PMN) terbukti berdampak besar bagi kinerja BUMN.
Husein menyampaikan, Erick Thohir bersama Komisi VI bersepakat melakukan perubahan besar dalam pemberian PMN kepada BUMN.
"Sejak 2020, sudah mulai kita rancang dan diskusi bersama supaya PMN ini efektif, efisien, dan tepat sasaran," ujar Husein di Jakarta, Rabu (15/5).
Husein menyampaikan, kebijakan ini berbeda dengan kebijakan pemberian PMN di era sebelumnya. Hal ini berdampak pada memburuknya kondisi BUMN yang menerima PMN.
Saat ini, ucap Husein, mayoritas PMN diberikan untuk BUMN yang mendapatkan penugasan dari pemerintah hingga proyek strategis nasional (PSN), seperti program subsidi listrik dari PLN hingga penyelesaian jalan tol trans Sumatera (JTTS).
"Tujuannya sudah jelas agar lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran. Makanya, syarat pertama itu penugasan, sisanya sekitar 15-20 persen untuk aksi korporasi," ucap politisi Gerindra tersebut.
Husein mengatakan, BUMN yang menerima PMN saat ini pun memiliki performa yang cukup baik. Husein menyebut indikator ini dapat terlihat dari meningkatnya kontribusi dividen yang kini sudah jauh lebih besar daripada PMN.
"Kalau lihat proporsi dividen bukan hanya perusahaan yang dapat PMN, tapi yang nonPMN juga banyak, dan kinerjanya cukup bagus. Jadi PNM diberikan untuk mendukung program pemerintah bukan untuk bayar utang, 90 persen itu untuk penugasan," sambung Husein.
Husein mengingatkan program penugasan biasanya bersifat jangka panjang. Husein menilai hal ini akan menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi hingga pembukaan lapangan kerja di masa mendatang.
"Contoh JTTS itu jangka panjang yang harus dilakukan, itu efek berganda secara ekonominya akan memberikan benefit lebih baik untuk masyarakat," kata Husein.
merdeka.com