Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan
LIVE

Pengangkatan Komisaris Sarat Muatan Politis, Kementerian BUMN Buka Suara

Arya bilang setiap proses korporasi yang dijalankan di BUMN selalu melibatkan DPR.

kementerian bumn
Pengangkatan Komisaris Sarat Muatan Politis, Kementerian BUMN Buka Suara
Pengangkatan Komisaris Sarat Muatan Politis, Kementerian BUMN Buka Suara (©merdeka.com)

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Burhanuddin Abdullah dan Andi Arief masuk dalam daftar dewan komisaris tersebut PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Rekomendasi Beritauntuk kamu

Mantan Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Burhanuddin Abdullah sebagai Komisaris Utama PT PLN menggantikan posisi Agus Martowardojo. Sementara itu, Politisi Partai Demokrat Andi Arief diangkat menjadi Komisaris Independen PT PLN.

Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulingga memastikan penunjukan komisaris-komisaris yang berasal dari partai politik di beberapa BUMN tidak akan mempengaruhi kinerja BUMN.

"Waktu awal Pak Erick (Erick Thohir), ada nggak partai-partai politik komisarisnya? Banyak, tapi kinerjanya bagus nggak? Kan bagus," kata Staf Khusus III Menteri Badan Usaha Milik Negara Arya Sinulingga, saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/7).

Arya mengatakan keberadaan para komisaris tersebut bahkan menambah dividen BUMN yang disetorkan ke negara.

"Dividen dari Rp42 triliun sekarang Rp84 triliun, kan sudah jelas itu," kata Arya.

Dalam kesempatan itu, Arya menegaskan BUMN merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, sehingga tidak terlepas dari urusan politis.

Arya menjelaskan, setiap proses korporasi yang dijalankan di BUMN selalu melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Misalnya, ketika akan dilakukan merger pun melaporkan ke DPR, hingga rencana BUMN akan IPO perlu lapor juga ke DPR. Menurutnya, proses tersebut termasuk aksi politik.

"BUMN enggak pernah terlepas dari politik, karena ketika mau merger lapor ke DPR, kalau swasta ada lapor DPR? Mau bikin holding lapor DPR, swasta nggak ada kayak gini, dan itu adalah politik. Jangan politik itu dianggap negatif, positif itu," jelas Arya.


Diketahui, beberapa waktu lalu Burhanuddin Abdullah ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT PLN (Persero), lalu Andi Arief sebagai Komisaris Independen PT PLN. Tak hanya itu, aktor Fauzi Baadilla juga baru diangkat menjadi Komisaris Independen PT Pos Indonesia.

Berita Terbaru
Artikel ini ditulis oleh
Anisyah Al Faqir
Editor Anisyah Al Faqir
T
Reporter
    Tira Santia
Berita Terpopuler

Berita Terpopuler

RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR
RUU Dewan Pertimbangan Presiden Disepakati jadi Inisiatif DPR

Rapat Paripurna DPR menyepakati RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU Inisiatif DPR

Dewan Pertimbangan Presiden
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

ruu masyarakat adat
Rapat Kerja Anggaran Bersama DPR, Kemenhan: Kebutuhan Anggaran Keamanan dan TNI Tahun 2025 Sebesar Rp353,525 Triliun
Rapat Kerja Anggaran Bersama DPR, Kemenhan: Kebutuhan Anggaran Keamanan dan TNI Tahun 2025 Sebesar Rp353,525 Triliun

Rapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PKS Abdul Kharis Almasyhari dan diikuti beberapa anggota Komisi I lainnya.

Kemenhan RI
Ketua DPR Sentil Menkominfo: Menteri Tidak Maksimal Jalankan Tugas Bisa Dievaluasi Presiden
Ketua DPR Sentil Menkominfo: Menteri Tidak Maksimal Jalankan Tugas Bisa Dievaluasi Presiden

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Presiden Jokowi mengevaluasi Menkominfo Budi Arie Setiadi imbas peretasan PDN

Ketua DPR Puan Maharani
Jelang Akhir Masa Jabatan, Menlu Retno Ucapkan Ini ke Komisi I DPR
Jelang Akhir Masa Jabatan, Menlu Retno Ucapkan Ini ke Komisi I DPR

Hal itu disampaikannya di penghujung rapat kerja (raker) bersama Komisi I DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.

Menlu Retno LP Marsudi
DPR Minta Kominfo Jelaskan Nasib Data Pribadi Masyarakat Usai Serangan Siber PDNS 2
DPR Minta Kominfo Jelaskan Nasib Data Pribadi Masyarakat Usai Serangan Siber PDNS 2

Anggota Komisi I DPR RI RI Sukamta kembali mempertanyakan mengenai hal ini karena Pemerintah belum juga memberi jawaban yang pasti.

DPR
DPR Minta Polisi Beri Perhatian Khusus untuk Turunkan Angka KDRT
DPR Minta Polisi Beri Perhatian Khusus untuk Turunkan Angka KDRT

Komisi III DPR berharap tidak ada lagi informasi mengenai pembiaran terhadap laporan KDRT kepada polisi.

DPR
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR
RUU Wantimpres Disahkan jadi Inisiatif DPR

DPR menyetujui RUU Dewan Pertimbangan Presiden menjadi RUU inisiatif DPR.

Wantimpres
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara
Baleg DPR Tunggu Supres RUU Kementerian Negara

Draf akan diserahkan terlebih dahulu kepada pimpinan DPR untuk masuk dalam rapat paripurna.

DPR
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku
Baleg DPR soal Putusan MK: Ada Hukum Baru, yang Lama Tidak Berlaku

DPR akan mengesahkan Revisi Undang-Undang Pilkada (RUU Pilkada) dalam rapat paripurna, Kamis (22/8).

Pilkada Serentak 2024
DPR Ingin Lembaga BPIP Diperkuat, Modal Utama Mempertahankan NKRI
DPR Ingin Lembaga BPIP Diperkuat, Modal Utama Mempertahankan NKRI

Peran BPIP dipuji saat memaparkan kinerja di Komisi II DPR

anggota bpip
KY Tunggu Surat Resmi dari DPR Terkait Penolakan 12 Calon Hakim Agung
KY Tunggu Surat Resmi dari DPR Terkait Penolakan 12 Calon Hakim Agung

Juru Bicara KY, Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, surat tersebut nantinya akan dibawa ke rapat pleno untuk menentukan sikap kelembagaan KY.

Komisi Yudisial