DPR Khawatir Penggunaan Dana Perkebunan untuk Subsidi Biodiesel Akan Bermasalah
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron khawatir kebijakan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit untuk menomboki harga biodiesel yang dilakukan saat ini bermasalah ke depannya, sebab tidak ada payung hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengaturnya.
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron khawatir kebijakan penggunaan dana perkebunan kelapa sawit untuk menomboki harga biodiesel yang dilakukan saat ini bermasalah ke depannya, sebab tidak ada payung hukum dalam bentuk Undang-Undang yang mengaturnya.
"Kalau pengelolaan dana perkebunan suatu saat bermasalah. Kalau dialihkan untuk sektor energi suatu saat bermasalah," kata Herman, dalam sebuah diskusi, di Kawasan Cikini, Jakarta, Kamis (11/7).
-
Apa itu biodiesel? Biodiesel adalah bahan luar biasa yang memiliki kualitas luar biasa karena dibuat dari minyak nabati dan hewani bekas. Minyak ini dibuat dengan mengolah minyak dengan alkohol untuk menghasilkan bahan bakar yang mampu membakar dan menggerakkan segala sesuatu mulai dari bus penumpang hingga unit pemanas, mengubah sisa minyak menjadi cara baru yang ampuh untuk berkeliling kota.
-
Bagaimana cara DPR mendukung kinerja Kejagung? Lebih lanjut, selaku mitra kerja yang terus memantau dan mendukung Kejagung, Sahroni menyebut Komisi III mengapresiasi setiap peran insan Adhyaksa.
-
Bagaimana DPR mendorong kerja sama Australia dengan Jawa Barat di bidang peternakan? “Seperti yang kita ketahui, Victoria punya potensi yang sangat besar terhadap peternakan. Sedangkan, Jawa Barat juga memiliki kebutuhan rata-rata 700 ribu ekor sapi per tahun, tapi saat ini hanya 30 persen saja yang bisa dipenuhi oleh produsen lokal. Sehingga, tentu hal ini menjadi peluang kerjasama yang baik bagi investor produk peternakan Victoria untuk memenuhi kebutuhan daging di Jawa Barat,” urai Puteri.
-
Siapa yang mendorong Pertamina untuk mengembangkan biofuel generasi kedua? Sekretaris Kementerian BUMN Rabin Indrajad Hattari mengatakan bahwa pemerintah mendorong Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina untuk mengembangkan biofuel generasi kedua dan ketiga.
-
Apa yang mendorong DPR untuk mengajak kepala desa memperbaiki pengelolaan Dana Desa? “Pastinya, kami ikut senang akan capaian ini dan semoga bisa memotivasi desa-desa lainnya. Sehingga, nantinya 179 desa yang ada di Bekasi bisa mendapat tambahan Dana Desa. Karenanya, kita perlu memperbaiki kinerja dalam pencapaian output dan outcome dari Dana Desa supaya bisa mendapatkan insentif tambahan,” ujar Puteri dalam Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Kabupaten Bekasi, Rabu (24/10).
-
Apa yang diminta DPR terkait keamanan CFD? “Bahwa saat CFD dan di jam-jam olahraga pagi, sebetulnya sangat rawan terjadi tindak kejahatan. Jadi mungkin polisi bisa meningkatkan intensitas pemantauan cctv dan menempatkan aparat tambahan di titik-titik tertentu. Agar masyarakat bisa berolahraga dengan lebih tenang,” tambah Sahroni.
Menurutnya, dalam Undang-Undang Nomor 309 Tahun 2014 tentang perkebunan menyebutkan, penggunaan dana perkebunan hanya untuk meningkatkan produktifitas perkebunan, bukan untuk pengembangan energi.
"Karena dalam Undang-Undang perkebunan untuk meningkatkan produktifitas perkebunan," imbuhnya.
Meski demikian, dia menyambut baik program pemerintah, mengenai penggunaan Bahan Bakar Nabati (BBN) dalam campuran Bahan Bakar Minyak (BBM), sebab dapat mengurangi impor minyak yang saat ini menjadi beban pemerintah. Namun menurutnya, perlu adanya payung hukum berupa Undang-Undang yang mengatur, yaitu Undang-Undang EBT.
Menurutnya, dalam Undang-Undang EBT dapat dimasukkan klausul penggunaan dana perkebunan untuk pengembangan EBT, melalui pencampuran BBN dengan BBM.
"Kalau ini disinergikan dengan METI dan entitas sawit rasanya sederhana, tapi nyatanya tidak sederhana juga karena EBT belum memiliki payung hukum yang memadai, karena ini bergantung pada peraturan perundangan, " tandasnya.
Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Wajib Diterapkan 2020, Biodiesel 30 Persen Tengah Diuji Coba
55 Persen Dana Pungutan Ekspor Sawit Didorong untuk Petani
Petani: Pungutan Ekspor CPO Hanya Untungkan Produsen Biodiesel
DFSK Super Cab Ikut Tes Jalan BBM Solar B30 Sejauh 50 Ribu Km
Sebanyak 4.435 PLTD Milik PLN Siap Serap Solar Campur 30 Persen Biodiesel
Pengusaha Jamin Pasokan Biodiesel Cukup untuk B30