DPR kritik Pemerintah Jokowi belum tepat sasaran salurkan KUR

DPR kritik Pemerintah Jokowi belum tepat sasaran salurkan KUR. Faktanya 56 persen lebih, tersalurkan di wilayah yang notabene masih kita anggap sebagai income per kapita regional tinggi. Menko Darmin mengakui penyaluran KUR masih lebih banyak diterima pedagang dari pada petani dan pengusaha di bidang lainnya.

Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat kerja (raker) bersama pemerintah dengan topik pembahasan terkait evaluasi atau permasalahan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam kesempatan tersebut hadir Menteri Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Anggota DPR komisi XI dari Fraksi Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Johnny G Plate, mengatakan penyaluran KUR harus menjadi perhatian serius pemerintah. Sebab, di lapangan masih banyak ditemukan penyaluran KUR salah sasaran.

"Dia harus berpihak kepada kelompok yang benar benar membutuhkan. Faktanya 56 persen lebih, tersalurkan di wilayah yang notabene masih kita anggap sebagai income per kapita regional tinggi," ujar Johnny di Gedung DPR-MPR, Jakarta, Selasa (14/2).

Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution memastikan penyaluran KUR cukup merata. Namun, memang penyaluran KUR masih lebih banyak diterima pedagang dari pada petani dan pengusaha di bidang lainnya.

"Tahun ini baru berjalan dengan betul, tahun ini kita akan rapat reguler bagaimana rincian KUR itu di seluruh Indonesia. Memang biasanya terbanyak yang terima bukan pertanian tapi perdagangan," ungkapnya.

Baca juga:
Menko Darmin sebut penyaluran KUR tahun lalu hanya Rp 94 triliun
Patuhi arahan Jokowi, BNI fokus salurkan KUR tahun ini
Bunga KUR tak jadi turun seperti harapan Jokowi, tetap di 9 persen
Target penyaluran KUR 2017 Rp 110 T, prioritaskan sektor produksi
Penyaluran KUR tembus Rp 87,7 triliun, didominasi sektor perdagangan
Kini koperasi simpan pinjam bisa salurkan KUR
Presiden Jokowi gusar penyaluran KUR belum optimal sentuh petani