DPR Minta Pemerintah Kurangi Subsidi Energi dan Alihkan ke Infrastruktur Gas Bumi
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikul Islam Ali mengatakan keberanian pemerintah ini dinilai akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang mengingat mayoritas blok-blok migas yang di eksplorasi dan di eksploitasi saat ini memiliki kandungan gas yang lebih besar dari pada minyak bumi.
Komisi VII DPR RI meminta pemerintah berani memangkas subsidi energi dan mengalihkannya untuk memperluas infrastruktur jaringan gas bumi.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Syaikul Islam Ali mengatakan keberanian pemerintah ini dinilai akan memberikan keuntungan dalam jangka panjang mengingat mayoritas blok-blok migas yang di eksplorasi dan di eksploitasi saat ini memiliki kandungan gas yang lebih besar dari pada minyak bumi.
-
Kenapa BPH Migas mendorong pemanfaatan gas bumi? Dalam rangka turut menjaga lingkungan, mengurangi emisi karbon, dan mengatasi perubahan iklim, BPH Migas terus mendorong peningkatan pemanfaatan gas bumi melalui pipa.
-
Bagaimana BPH Migas mendorong pemanfaatan gas bumi? BPH Migas terus mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi melalui pipa.
-
Apa peran gas bumi di era transisi energi? Sektor hilir migas memiliki peranan penting di era transisi ekonomi, salah satunya yang terkait dengan pengoptimalan pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik.
-
Apa saja yang dilakukan BPH Migas untuk memudahkan masyarakat memanfaatkan BBM subsidi? Di samping itu, dalam rangka mempermudah masyarakat dalam memanfaatkan BBM subsidi dan kompensasi, BPH Migas telah mengeluarkan Peraturan BPH Migas Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi untuk Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu (JBT) dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP), dan Peraturan BPH Migas Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyaluran JBT dan JBKP pada Sub Penyalur di Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar atau Terpencil.
-
Apa yang sedang dilakukan Pertamina untuk menghemat anggaran di BBM dan LPG Subsidi? Bekerjasama dengan lintas instansi, upaya tersebut berhasil membantu Pertamina dapat melakukan penghematan sebesar 1,3 Juta kilo liter (KL) untuk Solar Subsidi dan 1,7 Juta KL untuk Pertalite.
-
Bagaimana cara kerja sama BPH Migas dengan Pemprov NTB dan Papua Barat Daya dalam pengawasan BBM subsidi? Ruang lingkup PKS tersebut meliputi pengendalian terhadap penyaluran JBT dan JBKP untuk konsumen pengguna, peningkatan koordinasi terkait pelaksanaan penyaluran JBT dan JBKP, serta pembinaan dan pengawasan atas pembelian JBT dan JBKP berdasarkan Surat Rekomendasi yang diterbitkan oleh kepala perangkat daerah/kepala pelabuhan perikanan/lurah/kepala desa kepada konsumen pengguna JBT dan JBKP.
Sebagai contoh, pemerintah baru saja menetapkan PT Pertamina sebagai operator Blok Corridor yang kaya gas bumi mulai 2026 hingga 2043. Sampai semester I 2019, data SKK Migas mencatat bahwa produksi blok Corridor sebanyak 827 juta MMSCFD, setara dengan 13,99 persen dari total produksi gas domestik pada periode yang sama, 5.913 MMSCFD.
"Subsidi energi sebaiknya dikurangi dan dananya dialihkan untuk membangun jaringan gas. Kita jangan terjebak terus pada energi impor. Sumber gas kita banyak," ujar Syaikul di Jakarta.
Menurut Syaikul, subsidi energi selama ini terlalu besar dan tidak memberikan solusi dalam jangka panjang. Sebagai contoh subsidi untuk LPG. Data KESDM dalam tiga tahun terakhir subsidi LPG angkanya terus melambung dari Rp25 triliun (2016), Rp39 triliun (2017) dan Rp64 triliun (2018).
"Bayangkan dengan 10 persen biaya subsidi LPG itu, berapa panjang pipa gas yang bisa dibangun. Berapa ratus ribu rumah tangga yang bisa menikmati energi gas bumi yang lebih efisien. Paradigma pengelolaan harus digeser dari energi impor ke produk sendiri," tegasnya.
Dengan semakin banyaknya usaha rumahan, pasca munculnya aplikasi seperti Go-Food, GrabFood dan e-commerce lainnya, gas bumi bisa menjadi energi yang efisien untuk pelaku usaha kecil. Sehingga keberadaan gas bumi dapat membantu penguatan sektor UMKM yang merupakan pondasi ekonomi nasional.
Pemerintah sendiri telah berkomitmen untuk terus membangun jaringan gas (jargas) untuk rumah tangga. Melalui sinergi dengan 54 kabupaten/kota, Kementerian ESDM didukung sinergi holding migas dan subholding gas bumi, bakal membangun jargas 293.533 sambungan rumah (SR) senilai Rp3,2 triliun di 2020.
"Kami harap manfaat gas bumi dapat dirasakan oleh masyarakat yang berujung pada peningkatan daya saing dan kemampuan ekonomi masyarakat secara riil. Selain rumah tangga, sektor UMKM juga akan mendapat manfaat ekonomi yang cukup signifikan dimana mereka bisa menggunakan energi gas bumi yang ramah lingkungan dan lebih kompetitif dibanding energi lain," ujar Plt Dirjen Migas Kementerian ESDM, Djoko Siswanto beberapa waktu lalu.
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Subsidi Solar 2020 Dipangkas, Pertamina Bakal Bahas Penyesuaian Harga Ke Pemerintah
Pemerintah Habiskan Rp71,88 Triliun untuk Subsidi Energi Hingga Juni 2019
Penyaluran Tepat Sasaran, Pemerintah Hemat Rp30 Triliun Subsidi Elpiji
Di 2020, Distribusi Elpiji 3 Kg Diusul Tertutup dan Buka Peluang Naikkan Harga BBM
Pemerintah Waspadai Pembengkakan Subsidi Elpiji 3 Kg di 2020
Kementerian ESDM Anggarkan Subsidi Listrik Rp58,6 Triliun di 2020