DPR: Sampaikan ke Trump, Indonesia tak takut ancaman Freeport
DPR: Sampaikan ke Trump, Indonesia tak takut ancaman Freeport. Adian Napitupulu, mendukung pemerintah untuk tidak gentar dalam menghadapi PT Freeport Indonesia. Menurutnya, Indonesia mempunyai kedaulatan dan harga diri yang tak bisa diatur oleh negara lain. Freeport harus tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan.
Anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Adian Napitupulu, mendukung pemerintah untuk tidak gentar dalam menghadapi PT Freeport Indonesia. Menurutnya, Indonesia mempunyai kedaulatan dan harga diri yang tak bisa diatur oleh negara lain.
"Saya pikir Freeport harus dikasih pelajaran dan menjadi pelajaran bagi perusahaan asing," kata Adian dalam diskusi PMKRI Freeport dan Kedaulatan NKRI di Menteng, Jakarta, Kamis (9/3).
Menurutnya, Freeport harus tunduk kepada peraturan yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Jika ingin ekspor sebelum membangun smelter, maka harus mengubah Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).
"Indonesia tak bisa diintimidasi sampaikan saja sama Donald Trump, Indonesia tidak takut," ujar dia.
Adian mengatakan Presiden Joko Widodo perlu didukung karena menjadi yang pertama berani melawan kekuasaan Freeport. "Presiden sebelumnya tak berani kayak Jokowi, didemo menyerah," tutupnya.
-
Apa yang menjadi pusat sorotan DPR dalam rapat dengan Bos PT Timah? Panas DPR Cecar Bos PT Timah Soal Kasus Korupsi Rugikan Negara Rp271 T, Omongan Mahfud Ikut Dibahas
-
Siapa yang mengatakan bahwa Budi Djiwandono lebih cocok di DPR? "Mas Budi Djiwandono bagusan di DPR, cocok. Teman baik saya itu," kata Aria Bima, kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (30/5).
-
Apa yang diusulkan oleh Baleg DPR terkait dengan DKJ? Baleg DPR mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi. Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Achmad Baidowi alias Awiek mengusulkan agar Daerah Khusus Jakarta (DKJ) menjadi ibu kota legislasi.
-
Kapan PDRI dibentuk di Sumatera Barat? Mengutip situs esi.kemdikbud.go.id, pemerintah darurat ini berhasil berdiri pada 22 Desember 1948 di Halaban, sebuah daerah di Lima Puluh Kota.
-
Apa yang diminta DPR terkait pengawasan orang asing di Bali? Selanjutnya, Sahroni juga meminta Ditjen imigrasi Kemenkumham agar meningkatkan operasi Tim Pora atau Tim Pengawasan Orang Asing dengan baik, sehingga insiden yang sama tidak terjadi lagi.
-
Apa harapan DPR terkait kasus dugaan korupsi tol MBZ? “Saya minta Kejagung tidak menutup peluang adanya tersangka-tersangka baru,” kata Sahroni. Selain itu, politikus Partai Nasdem ini juga mengimbau agar Kejagung terus konsisten dalam mengawal dan mengamankan Proyek Strategis Nasional (PSN).
Baca juga:
Gerak cepat Pemerintah Jokowi rajut strategi akhiri polemik Freeport
4 Alasan Freeport diminta cabut, suku Papua diinjak laiknya binatang
ESDM: Pertemuan Menteri Jonan dan Freeport sudah hasilkan kemajuan
Selesaikan polemik Freeport, ESDM terbangkan tim menuju Papua
Dikabarkan jadi bos baru Freeport, ini kata Tony Wenas
Suku Papua beberkan dampak buruk hadirnya Freeport
Pekerja Freeport sambangi DPR keluhkan soal PHK massal