DPR sebut kartu sakti ialah program SBY yang dipopulerkan Jokowi

Presiden Jokowi diminta jujur kalau program kartu sehat adalah keberhasilan SBY yang kemudian diteruskan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Satya W Yudha angkat bicara mengenai dasar hukum dan anggaran yang digunakan Presiden Jokowi dalam meluncurkan kartu sakti. Menurut Satya, kartu sakti yang diluncurkan Jokowi adalah murni program SBY karena menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan dan dasar hukum yang sama.

"Keberhasilan pemerintah baru adalah mempromosikan program SBY. Program ini sudah ada sebelumnya. Pak SBY memang engga sepopuler ini padahal hukum, program dan anggaran ada," ucap Satya dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (8/11).

Menurut Satya, jika Jokowi ingin mengklaim program ini adalah kesuksesannya maka harus dilakukan APBN-P 2014 jilid dua. Perombakan anggaran pantas dilakukan karena sudah banyaknya asumsi pemerintah yang berbeda dengan realisasi yang ada.

"ICP sekarang tidak setinggi asumsi makro USD 105, ada alasan pemerintah APBN-P. Setelah itu baru pemerintah baru mengklaim ide original saya. Termasuk realokasi apabila ada penghematan BBM," tegasnya.

Satya meminta kepada Presiden Jokowi agar jujur kalau program kartu sehat adalah keberhasilan program SBY yang kemudian diteruskan. Program kartu sakti murni program SBY karena anggaran juga sudah disediakan.

"Sampaikan saja program SBY bagus kita teruskan, yang jelek kita tinggalkan. Ini alokasi ada karena memang SBY menyediakan dana khusus mendesak sebesar Rp 13,3 triliun. Kemudian ditambah dana perlindungan sosial Rp 5 triliun. Bilang saja anggaran itu, jadi orang tidak meraba raba lagi dana dari mana dan dasar hukum apa," tutupnya.