Ketika Ridwan Kamil dan Pramono Anung akan Lanjutkan Program 'Kartu Sakti' Jokowi
Ridwan Kamil maupun Pramono Anung mengaku tidak menutup kemungkinan akan melanjutkan program-program Kartu Sakti yang dicetuskan oleh Jokowi.
Tiga pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur saling beradu gagasan dalam debat perdana Pilkada Jakarta yang berlangsung kemarin, Minggu (6/10). Salah satu yang menarik adalah pemaparan program-program kesehatan dan pendidikan melalui 'Kartu Sakti'.
Baik Cagub nomor urut satu Ridwan Kamil maupun Cagub nomor tiga Pramono Anung, mengaku tidak menutup kemungkinan akan melanjutkan program-program Kartu Sakti yang dicetuskan oleh mantan Gubernur Joko Widodo.
Pramono mengatakan akan melanjutkan program yang dianggap baik dari gubernur sebelumnya, sepertinya Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS) jika dirinya terpilih sebagai gubernur DKI Jakarta.
"Jadi KJP, KJS, dan macam-macam lah, termasuk urusan Jumantik, Dasawisma, urusan PKK, Posyandu kita lakukan, kita benahi, lakukan perbaikan untuk itu. Karena apa? APBD Jakarta yang besar, silpanya juga besar, kenapa enggak digunakan untuk hal yang bermanfaat bagi masyarakat Jakarta," kata Pramono di East Jakarta Regional Training Center, Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (14/9).
Tak hanya itu, saat mengunjungi bazar minyak goreng murah di kawasan Kalideres, Jakarta Barat, Senin (16/9), Rano Karno juga menyebut akan melanjutkan program KJP jika terpilih menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Ia menjelaskan hal ini lantaran Pemprov Jakarta menyimpan anggaran yang tinggi.
"KJP akan dilanjutkan kembali. Anggaran pendidikan Provinsi DKI ini tinggi. Bahkan silpa enam triliun," kata Rano.
Sementara itu, Ridwan Kamil juga akan mempertahankan program Gubernur Jakarta terdahulu jika terpilih dalam Pilkada 2024.
Hal tersebut disampaikan RK dalam pernyataan penutupnya dalam debat Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu (6/10/2024).
"Semua program yang bagus dari Pak Ali Sadikin, Pak Sutiyoso, Pak Jokowi, Pak Foke Pak Ahok termasuk Pak Anies akan kami pertahankan," kata RK.
"Contohnya, kartu-kartu yang sudah baik tentang pendidikan, tentang kesehatan, anak, disabilitas, dan lain-lain yang sudah ada kami akan pertahankan," sambung dia.
Sebagai informasi, program KJP dan KJS merupakan program andalan yang dikeluarkan oleh Jokowi ketika dia menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta periode 15 Oktober 2012-16 Oktober 2014 dengan wakilnya saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau yang akrab disapa Ahok.
Sebelumnya, Jokowi meluncurkan program KJS pertama kali pada 10 November 2012 dan pertama dikenalkan kepada warga pemukiman padat penduduk di Kelurahan Pandemangan Timur, Jakarta Utara. Saat itu, KJS dibagikan ke 4,7 juta warga miskin.
Dengan KJS, warga dapat berobat gratis di puskesmas atau rawat inap rumah sakit kelas tiga yang sudah bekerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Penerimaan KJS pun dilakukan secara bertahap. Setelah berhasil dengan program KJS, Jokowi meluncurkan KJP pada 1 Desember 2012. Sama seperti KJS, KJP juga dibagikan secara bertahap.
Pada tahap awal, Jokowi berhasil membagikan sebanyak 3.000 KJP kepada peserta didik kurang mampu di 111 SMA atau sederajat. KJP dapat digunakan sebagai biaya penunjang kebutuhan sekolah, seperti buku, transportasi, baju, sepatu, gizi, dan lain-lain.
Penerima KJP saat pertama kali diluncurkan adalah siswa-siswi SMA dimana penerima KJP mendapatkan Rp240 ribu setiap bulan yang ditransfer ke rekening Bank DKI.
Program unggulan Jokowi ini diakui sebagai 'warisan' yang terus dilanjutkan oleh tiga gubernur setelahnya, yakni Basuki Tjahaja Purnama, Djarot Saiful Hidayat, hingga Anies Baswedan.
Kini Pramono maupun Ridwan Kamil turut mengkampanyekan dua program unggulan Jokowi tersebut.
Reporter Magang: Maria Hermina Kristin
