DPR sebut pungutan BBM masyarakat bisa masuk ke PNBP
Hal ini disebabkan pungutan DKE berasal dari iuran masyarakat.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menilai pungutan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang ditetapkan pemerintah untuk pengembangan energi baru dan terbarukan dapat dimasukkan sebagai Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Hal ini disebabkan pungutan DKE berasal dari masyarakat.
"Karena begitu dia mengajak masyarakat, berarti ada pungutan dari masyarakat melalui mekanisme pembelian dari premium dan solar. Kalau itu dalam bentuk pungutan dari masyarakat, maka UU nya apa? UU-nya UU Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP," ujar Anggota Komisi VII DPR RI Satya W Yudha di Jakarta, Sabtu (2/1).
-
Mengapa Pertamina mengkaji peningkatan kadar oktan BBM Subsidi? “Kalau misalnya dengan harga yang sama, tapi masyarakat mendapatkan yang lebih baik, dengan octan number lebih baik." Nicke menegaskan, Program Langit Biru Tahap 2 ini merupakan kajian internal di Pertamina dan untuk implementasinya nantinya akan diusulkan kepada pemerintah, dan nantinya akan jadi kewenangan pemerintah untuk memutuskan.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
-
Kapan Pertamina berhasil mengurangi penyalahgunaan BBM bersubsidi? Sejak implementasi exception signal ini pada tanggal 1 Agustus 2022 hingga 31 Desember 2023, Pertamina telah berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan BBM bersubsidi senilai US$ 200 juta atau sekitar Rp 3,04 trilliun.
-
Bagaimana cara Pertamina memastikan penyaluran BBM subsidi tepat sasaran? ia menambahkan, Pertamina Patra Niaga terus mendukung upaya pemerintah agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran. Dengan cara melakukan pendataan pengguna BBM Subsidi melalui pendaftaran QR Code pada laman www.subsiditepat.mypertamina.id.
-
Apa yang sedang dilakukan Pertamina untuk menghemat anggaran di BBM dan LPG Subsidi? Bekerjasama dengan lintas instansi, upaya tersebut berhasil membantu Pertamina dapat melakukan penghematan sebesar 1,3 Juta kilo liter (KL) untuk Solar Subsidi dan 1,7 Juta KL untuk Pertalite.
-
Kenapa pemerintah mau mengalihkan anggaran subsidi BBM? Melalui opsi tersebut, pemerintah bakal mengalihkan anggaran subsidi untuk membiayai kenaikan kualitas BBM melalui pembatasan subsidi bagi sebagian jenis kendaraan.
Di dalam UU PNBP tersebut, kata Satya, terdapat berbagai peraturan pemerintah (PP) pendukung, seperti PP untuk tarif retribusi kehutanan. Sehingga, jika pemerintah akan menarik pungutan dari masyarakat, maka nantinya perlu ada PP turunan untuk menarik pungutan tersebut.
"Begitu masuk UU PNBP, nanti PP-nya mengarah ke UU PNBP. PP-nya khusus mengenai dana ketahanan energi," jelas dia.
Kendati demikian, Satya menyebut pungutan BBM yang diambil dari masyarakat ini tak ada salahnya. Artinya, masyarakat diajak berpartisipasi untuk ketahanan energi dan agar energi fosil di tanah air tidak dipompa habis.
"Makanya saya sarankan, kalau itu kalimatnya masih mengajak masyarakat untuk berpartisipasi, itu bagus karena mengajak masyarakat berpartisipasi berarti kita sadar untuk ketahanan energi supaya energi fosil kita tidak dipompa habis, tapi kita juga memperhatikan energi baru dan terbarukan. Kita mengajak masyarakat itu tidak ada salahnya. Tapi mekanismenya harus UU PNBP," pungkas dia.
Baca juga:
'Dana Ketahanan Energi lebih tepat dibebankan ke KKKS bukan rakyat'
DPR minta pungutan BBM ditunda hingga 4 bulan
Tak ada payung hukum, pungutan BBM bisa disebut pungli
Pungutan BBM tak pas untuk negara yang banyak koruptor
4 Kebijakan 'nyeleneh' Jokowi di sektor ekonomi sepanjang 2015