DPR Setuju Harga Pertamax Rp16 Ribu, Erick Thohir: Kalau Naik ya Mohon Maaf
Komisi VI DPR menyetujui usulan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi RON 92 atau Pertamax. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan keputusan menaikkan harga Pertamax tersebut juga akan diterapkan 1 April 2022.
Komisi VI DPR menyetujui usulan PT Pertamina (Persero) untuk melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi RON 92 atau Pertamax. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengatakan keputusan menaikkan harga Pertamax tersebut juga akan diterapkan 1 April 2022.
Erick mengatakan pemerintah sudah memutuskan untuk memberikan subsidi BBM jenis Pertalite. Hanya saja, kata Erick, pemerintah tidak lagi akan memberikan subsidi harga Pertamax.
-
Kenapa harga BBM di Singapura tinggi? Penerapan tarif pajak yang lebih tinggi telah menaikkan harga minyak di negara kecil tersebut.
-
Siapa yang mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM subsidi? Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan pernah mengungkapkan wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Apa saja komponen dalam jual beli BBM? Dalam jual beli BBM, lanjutnya, terdapat tiga komponen, yaitu Pajak PPN, PBBKB, dan Iuran BPH Migas. Ketiga komponen tersebut merupakan kontribusi para pelaku usaha kepada negara atas hasil pengelolaan kekayaan negara.
-
Mengapa Pertamina menyesuaikan harga BBM? Pertamina menyesuaikan harga BBM untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
-
Apa yang ingin dicapai dengan mengalihkan subsidi BBM? Jadi yang teman-teman pantas membutuhkan subsidi ini kita tentunya akan jaga. Jadi masyarakat yang ekonominya rentan pasti akan terus berikan, kita tidak mau naikan harganya," tegasnya di Jakarta, Senin (5/8)."Tapi mungkin ada teman-teman juga yang ke depannya sebenarnya harusnya sudah enggak butuh lagi subsidinya, itu bisa diarahkan untuk tidak menggunakan," kata Rachmat.
"Pemerintah sudah memutuskan ya Pertalite dijadikan subsidi, Pertamax tidak. Jadi kalau Pertamax naik, ya mohon maaf," kata Erick di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin Makassar, Rabu (30/3).
Dia mengaku rencananya PT Pertamina akan mengumumkan harga terbaru Pertamax pada 1 April 2022 nanti. Ia mengungkapkan pemerintah sudah mengucurkan triliunan rupiah untuk memberikan subsidi harga BBM.
"Tetap tunggu 1 April. Subsidi BBM itu mencapai puluhan triliun," bebernya.
Sebelumnya diberitakan, Komisi VI DPR menyetujui PT Pertamina (Persero) untuk melakukan penyesuaian harga BBM nonsubsidi jenis RON 92 atau pertamax. Langkah itu didukung karena harga jual bensin Pertamax yang sudah jauh dari nilai keekonomian.
"Komisi VI DPR RI mendukung penyesuaian harga BBM nonsubsidi yang mengikuti harga keekonomian minyak dunia untuk menjamin kesehatan keuangan PT Pertamina (Persero) dalam menjalankan penugasan pemerintah," demikian satu poin kesimpulan yang dibacakan dalam RDP dengan Dirut Pertamina.
Komisi VI DPR RI meminta pemerintah dan PT Pertamina untuk segera membahas penyesuaian harga BBM dan LPG subsidi dan nonsubsidi, dikarenakan disparitas harga subsidi dan nonsubsidi yang semakin melebar dan gejolak harga internasional yang tidak menentu. Selain itu, Komisi VI juga meminta pemerintah untuk dapat melakukan pembayaran atas piutang Pertamina, untuk menjaga kondisi keuangan perusahaan.
Komisi VI DPR mendukung kinerja PT Pertamina dalam memastikan penyaluran BBM ke seluruh penjuru Indonesia. Komisi VI meminta pemerintah menambah kuota solar subsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disertai dengan pengawasan distribusi yang ketat agar tepat sasaran
Komisi VI DPR meminta ada peraturan yang lebih jelas dari pemerintah terkait pembatasan kendaraan yang bisa menggunakan solar subsidi. Komisi VI DPT mendesak pemerintah untuk mengubah mekanisme kompensasi solar menjadi mekanisme subsidi sepenuhnya. Komisi VI DPR mendesak pemerintah untuk segera menetapkan formula harga pertalite yang tidak merugikan PT Pertamina.
Baca juga:
VIDEO: Alasan DPR dan Kementerian ESDM Setuju Harga Pertamax Rp16.000 per Liter
Fakta-Fakta Solar Langka, Subsidi Besar Hingga Praktik Kecurangan
ESDM Prediksi Konsumsi Pertalite Membengkak 15 Persen di 2022
ESDM Resmi Tetapkan Pertalite Jadi BBM Khusus Penugasan, Gantikan Premium
Stok Cuma 20 Hari, Pertamina Minta Tambah Kuota Solar Subsidi
Dirut Pertamina: Lebih Mahal dari Harga Jual, Subsidi Solar Capai Rp7.800 per Liter