Dukung percepatan usaha, Menhub Budi akan revisi & pangkas aturan sektor perhubungan
"Pak Presiden ingin membuat suatu reformasi berkaitan dengan perizinan. Oleh karena itu, kita membuat finalisasi rapat sama Pak Darmin (Menko Perekonomian) dikumpulin semua untuk meriview aturan yang tidak relevan," ujar Menhub Budi.
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi akan melakukan peninjauan kembali izin-izin di sektor perhubungan yang selama ini menghambat masuknya investasi ke Indonesia. Hal tersebut merupakan tindak lanjut implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.
"Pak Presiden ingin membuat suatu reformasi berkaitan dengan perizinan. Oleh karena itu, kita membuat finalisasi rapat sama Pak Darmin (Menko Perekonomian) dikumpulin semua untuk meriview aturan yang tidak relevan," ujarnya usai rapat koordinasi mengenai percepatan pelaksanaan berusaha di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (10/4).
-
Apa yang dikampanyekan Kementerian Perhubungan? Kemenhub kampanyekan keselamatan pelayaran kepada masyarakat. Indonesia selain negara maritim, juga merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki lalu lintas pelayaran yang sangat padat dan ramai dan keselamatan pelayaran menjadi isu penting.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa tugas utama Kementerian BUMN? Kementerian BUMN Bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang badan usaha milik negara
-
Apa yang sedang didorong oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk para pelaku usaha pemindangan? Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong skema kemitraan para pelaku usaha pemindangan dengan penyedia bahan baku ikan agar ketersediaan bahan baku pengolahan pindang dapat terjamin.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana BRI membantu pelaku usaha UMKM? Berbagai program yang dilakukan BRI, termasuk program pemberdayaan, nyatanya terbukti sukses dalam memutar perekonomian secara umum. "Ini adalah pilar perekonomian. UMKM yang terus bergerak dengan dukungan BRI, mampu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Implikasinya terlihat dari level usaha riil di masyarakat. Ekonomi tumbuh. Di sisi lain, BRI pun menunjukkan catatan kinerja yang baik," ujar Erick.
Nantinya, tidak menutup kemungkinan akan ada izin yang dihilangkan apabila hal tersebut merupakan salah satu penghambat dalam berusaha. Salah satu contohnya adalah, pemberian sertifikat kelaikan oleh Kementerian Perhubungan dalam suatu program.
"Prinsipnya memang ada dua, satu izin yang sifatnya sertifikat. Seperti kelaikan tertentu, nanti yang akan ada izin saja. Yang sertifikat itu, para investor tidak perlu meminta izin sertifikat. Tapi dia hanya memberi komitmen dengan syarat tertentu. Tentunya nanti ada inspeksi, mereka bisa berusaha dengan penandatanganan," jelasnya.
Menhub Budi mengatakan, ada 4 sektor yang akan dievaluasi perizinannya yaitu sektor perhubungan laut, perhubungan darat, perhubungan udara dan perkeretaapian. Namun demikian, perizinan yang paling banyak dievaluasi nantinya adalah perizinan sektor perhubungan laut.
"Kan ada laut, udara, kereta api dan darat. Saya akan evaluasi besok pagi, tentang izin yang akan saya hilangkan. (Paling banyak) Laut. Laut itu ada izin pelabuhan, ada izin terminal khusus, ada izin bongkar muat, kalau pelabuhan harus bisa kita kecilkan karena banyak yang sifatnya sertifikat jadi peryataan saja," jelasnya.
Menhub Budi menambahkan, evaluasi perizinan akan dilakukan selama dua hari, dan dilaporkan kembali kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution Senin (16/4) mendatang. "Saya akan evaluasi lagi satu sampai dua hari ini. Hari senin saya akan laporkan ke Pak Darmin," jelasnya.
Baca juga:
Kembangkan hunian berbasis transportasi, Indonesia belajar dari Australia
Implementasi ganjil genap di tol Jagorawi dan Tangerang masih butuh sosialisasi
Naik motor Chopper bareng Jokowi, Menhub Budi berasa jadi Ali Topan
Pembangunan jalur ganda KA Bogor-Sukabumi tahap I ditarget selesai akhir 2018
Serap 200 tenaga kerja lokal, ini besaran upah pekerja proyek KA Bogor-Sukabumi