Bappenas: Ekonomi Indonesia Tetap Stabil di Tengah Gejolak Ekonomi Global
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diklaim mampu menurunkan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Jusuf Kalla diklaim mampu menurunkan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran.
Tercatat, Jokowi berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 11,3 persen menjadi 9,4 persen. Sedangkan, tingkat ketimpangan sosial membaik dari semula di angka 0,406 menjadi 0,382, dan tingkat pengangguran terbuka 5,7 persen menjadi 5,0 persen.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana Kementerian PPN/Bappenas berperan dalam pengendalian pembangunan? Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas mengambil bagian dalam pengendalian pembangunan yang menjamin tercapainya hasil pembangunan (outcome), serta pendampingan juga penguatan terhadap K/L dan pemerintah daerah terkait dengan pencapaian proyek strategis nasional.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
-
Apa yang dilakukan Bappenas untuk membantu dalam alokasi pembiayaan? Ini meliputi lokasi pembiayaan berdasarkan prioritas nasional pada sektor dan proyek strategis nasional yang berkelanjutan, pengembangan model investasi publik dan portofolio pembiayaan pembangunan, dan pelaksanaan kajian terkait koordinasi kelembagaan yang terlibat berikut sumber daya manusia dan pembiayaannya.
"Pemerintahan Pak Jokowi dimulai akhir tahun 2014 di tengah-tengah kondisi global yang terus mengalami gejolak trend penurunan harga komoditas yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019. Namun seiring berjalannya waktu, sejumlah hasil nyata berhasil dicapai," kata Bambang di Jakarta, Kamis (17/10).
Dia menambahkan, mengenai fokus pembangunan di periode kedua Presiden Jokowi akan mendorong lebih peran investasi dan ekspor serta mengurangi ketergantungan pada komoditas. "Pengembangan industri berbasis manufaktur akan menjadi prioritas utama Presiden Jokowi pada tahun 2020 hingga 2024," katanya.
Pengamat ekonomi Hendri Saparini menilai, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih sangat stabil dan solid di kisaran 5 persen selama lima tahun terakhir di mana beberapa negara besar seperti Tiongkok dan India mengalami penurun yang lebih dalam dari kisaran 8 persen menjadi 6 persen.
"Saya rasa ini sebuah apresiasi kepada Pemerintahan Presiden Joko Widodo, bahwa kondisi global yang sulit, namun pertumbuhan ekonomi tetap dijaga stabil dan kualitas pembangunan yang ditunjukkan dengan tingkat kemiskinan, ketimpangan dan pengangguran terus membaik," ujar Hendri.
Sementara itu, pengamat ekonomi Bank Mandiri, Dendi Ramdani mengapresiasi penurunan tingkat kemiskinan ini berhasil dicapai oleh pemerintah pada saat ekonomi global sedang melambat.
"Penurunan kemiskinan ini menunjukkan kebijakan Pemerintah yang pro kesejahteraan rakyat berjalan efektif. Efektifitas ini ditunjukkan dengan peningkatan akses rakyat kepada kebutuhan dasar, seperti peningkatan akses air minum dari 59,22 persen di tahun 2015 menjadi 72,79 persen di tahun 2019, peningkatan sanitasi layak dari hanya 46,63 persen menjadi 74,34 persen sepanjang 2015-2019," ujar Dendi.
Baca juga:
Menko Darmin Optimis Pertumbuhan Ekonomi RI Tumbuh 5 Persen Tahun Ini
IMF Pangkas Ekonomi Dunia, Pengusaha Tak akan Ekspansi Besar-besaran
IMF Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Turun ke 5 Persen, Ini Respons Pemerintah
IMF Kembali Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Dunia 2019 Menjadi 3 Persen
Keberhasilan dan Kegagalan Pemerintah Jokowi Periode I di Mata Pengusaha
Menko Darmin Beberkan Kekuatan dan Kelemahan Ekonomi RI di Tengah Resesi Global