Ekonomi lesu, pengamat minta Jokowi tunda proyek 35.000 MW
Pemerintah diminta waspada soal kekurangan penerimaan negara melalui pajak.
Pengamat Ekonomi, Didik J Rachbini mempertanyakan susunan anggaran pemerintah di dalam APBN 2016 yang baru disahkan di sidang Paripurna DPR. Didik menyoroti soal target pendapatan negara melalui pajak di tengah kondisi ekonomi yang sedang melemah.
"Dalam APBN sebelumnya ditargetkan pajak 1.489 triliun dalam keadaan ekonomi turun. Realisasinya tidak benar-benar terjadi, kalau ini tidak berjalan maka akan terjadi komplikasi lagi bagaimana defisit kekurangan pajak itu," kata Didik dalam diskusi bertajuk 'catatan APBN 2016' di Jakarta, Sabtu (31/10).
-
Mengapa PLN, ACWA Power, dan Pupuk Indonesia berkolaborasi membangun proyek ini? Kerja sama ini juga menjadi bukti hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Arab Saudi.
-
Bagaimana PLN dan ACWA Power akan membangun proyek ini? Kesepakatan ketiga perusahaan ini akan berlangsung pada business matching di flagship event KTT ASEAN ke-43 yaitu ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) yang berlangsung pada 5 - 6 September 2023. Kerja sama ini juga menjadi bukti hubungan bilateral yang kuat antara Indonesia dan Arab Saudi.
-
Apa yang akan dihasilkan dari proyek kolaborasi PLN, ACWA Power, dan Pupuk Indonesia? Proyek ini akan menghasilkan hidrogen yang berfungsi sebagai bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan.
-
Apa yang sedang dibangun oleh PLN untuk memfasilitasi penggunaan energi terbarukan di Indonesia? PLN sendiri saat ini sedang membangun green enabling supergrid yang dilengkapi dengan smartgrid dan flexible generations. “Karena adanya ketidaksesuaian antara lokasi energi terbarukan yang tersebar di Sumatera dan Kalimantan, serta jauh dari pusat demand yang berada di Jawa, maka kita rancang skenario Green Enabling Supergrid. Sehingga, potensi EBT yang tadinya tidak bisa kita manfaatkan, ke depan menjadi termanfaatkan. Selain itu, tentunya akan mampu membangkitkan kawasan dengan memunculkan episentrum ekonomi baru," jelas Darmawan.
-
Apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN dalam rangka menindaklanjuti penerbitan sertifikat tanah elektronik oleh Presiden Jokowi? Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pun telah menerbitkan sejumlah sertipikat tanah elektronik bagi tanah aset pemerintah juga aset milik masyarakat. Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Badung memulai implementasi penerbitan sertipikat tanah elektronik untuk masyarakat Badung.
-
Apa yang Jokowi lakukan di Lampung? Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengunjungi Lampung. Salah satu tujuan kunjungan ini untuk mengecek jalan rusak di wilayah tersebut.
Menurutnya, dalam keadaan ekonomi yang lesu, pemerintah seharusnya melakukan pemangkasan terhadap anggaran yang dialokasikan untuk proyek yang membebani keuangan negara. Hal ini perlu dilakukan untuk mewaspadai kekurangan pendapatan karena ekonomi melemah.
"Di masa lalu, orang yang rasional dan paham ekonomi itu proyek ekonomi yang berimplikasi pada APBN dipotong-potong, tapi sekarang malah ditambah-tambah. Jadi kita sebagai analis ekonomi, pak Bambang (Menteri Keuangan) mengerti soal ini tapi dia tidak melakukan apa yang dia mengerti itu," terangnya.
Didik mencontohkan, proyek yang dianggap membebani keuangan negara. Salah satunya, proyek pembangkit 35.000 MW bisa ditunda terlebih dahulu.
"Bisa dipilih yang sekiranya membebani APBN misalnya pembangkit listrik dikurangi 35.000 MW, di mana semua komponen impor dari China 1 sampai 2 tahun ini kurangi. Nanti target dinaikkan lagi setelah ekonomi sudah tumbuh," tandasnya.
Baca juga:
Kebakaran lahan dinilai tak berhubungan dengan proyek 35.000 MW
Di Amerika, Presiden Jokowi incar kerja sama bidang kelistrikan
BKPM klaim izin prinsip proyek kelistrikan capai 20.000 MW
PLN gandeng Waskita Karya bangun proyek transmisi listrik Rp 6,71 T
Tahun ini, PLN bakal teken kontrak proyek listrik 10 ribu megawatt