Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5,1 Persen di 2023, Lebih Tinggi dari Ekonomi Global
Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 dan 2024. IMF memproyeksikan perekonomian Indonesia pada tahun 2023 bisa tumbuh 5,0 persen dan 5,1 persen pada 2024 mendatang.
Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi ke atas pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2023 dan 2024. IMF memproyeksikan perekonomian Indonesia pada tahun 2023 bisa tumbuh 5,0 persen dan 5,1 persen pada 2024 mendatang.
"Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia oleh IMF untuk tahun 2023 dan 2024 masing-masing diperkirakan 5,0 persen dan 5,1 persen," kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu dalam keterangan resminya, Jakarta, Rabu (28/6).
-
Bagaimana IMF membantu negara yang mengalami kesulitan ekonomi? IMF memberikan pinjaman kepada negara-negara anggotanya yang mengalami kesulitan keuangan. Tetapi sejalan dengan itu, IMF juga memberikan persyaratan dan rekomendasi kebijakan ekonomi yang harus diimplementasikan oleh negara peminjam.
-
Kenapa IMF didirikan? Tujuan utama pendirian IMF adalah untuk mempromosikan stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi internasional dengan memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan pembayaran internasional.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Kapan IMF didirikan? IMF adalah organisasi yang berperan penting dalam kancah perekonomian negara-negara Dunia Ketiga. Dalam suasana pasca-Perang Dunia II yang penuh ketidakstabilan ekonomi dan politik, pada 22 Juli 1944, Konferensi Moneter dan Keuangan Internasional di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat, menghasilkan pembentukan Dana Moneter Internasional (IMF).
-
Apa tujuan utama dari IMF? Tujuan utama pendirian IMF adalah untuk mempromosikan stabilitas moneter dan pertumbuhan ekonomi internasional dengan memberikan dukungan keuangan kepada negara-negara yang menghadapi kesulitan pembayaran internasional.
-
Bagaimana strategi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi? Oleh karena itu, pendekatan pembangunan perlu diubah dari reformatif menjadi transformatif yang setidaknya mencakup pembangunan infrastruktur baik soft maupun hard, sumber daya manusia, riset, inovasi, reformasi regulasi, tata kelola data dan pengamanannya serta peningkatan investasi dan sumber pembiayaan.
Dalam Laporan Artikel IV 2023 yang diterbitkan IMF, proyeksi RI tersebut lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya akan tumbuh 2,8 persen di tahun 2023 dan 3,0 persen pada 2024. Bahkan proyeksi tersebut juga lebih tinggi dari sejumlah negara di kawasan ASEAN maupun antar anggota G20.
"Jika dibandingkan dengan negara G20 dan ASEAN-6, proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia merupakan salah satu yang tertinggi, bersama dengan Filipina, India, dan Vietnam," sambungnya.
Dalam laporan tersebut, IMF turut menyoroti berbagai capaian positif ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat hingga mencapai 5,3 persen di tahun 2022 karena peningkatan permintaan domestik, penguatan sektor penting seperti manufaktur dan jasa-jasa, serta pertumbuhan ekspor yang tinggi.
Kinerja ekonomi yang solid juga terlihat dari perbaikan pasar tenaga kerja yang ditandai oleh penurunan angka pengangguran. Tekanan inflasi Indonesia juga terus mereda didukung koordinasi kebijakan yang efektif serta penurunan harga komoditas.
Di sisi lain, kondisi sistem keuangan Indonesia tetap stabil dan profitable di tengah tingginya gejolak keuangan global. Pemerintah bersama Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan terus berkoordinasi dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan untuk memastikan stabilitas sektor keuangan secara berkala.
Selain itu, Febrio mengatakan Indonesia merupakan salah satu negara yang bangkit cepat dan kuat dari pandemi, serta menunjukkan ketahanan yang luar biasa di tengah tingginya risiko global. Ini tercermin dari sektor keuangan Indonesia yang tetap terjaga dan UMKM yang mulai pulih.
"Pemulihan secara luas juga terlihat di berbagai sektor yang sebelumnya terdampak cukup dalam akibat pandemi seperti sektor transportasi, hotel, dan restoran," ujarnya.
Meski begitu, Indonesia masih perlu mewaspadai risiko eksternal yang masih tinggi, yang menurut IMF bersumber dari berbagai faktor. Pertama, perlambatan ekonomi global yang dapat memberi tekanan pada harga beberapa komoditas ekspor Indonesia.
Kedua, volatilitas pasar keuangan global antara lain akibat sentimen kegagalan perbankan AS dan pengetatan likuiditas global. Ketiga, tensi geopolitik yang cenderung meningkat.
Di sisi lain, pemulihan ekonomi China diharapkan menguat dan tren moderasi inflasi mitra dagang Indonesia berlanjut sehingga dapat mendorong prospek ekonomi ke depan.Untuk jangka menengah-panjang, Pemerintah juga terus mendorong kebijakan ekonomi yang penuh kehati-hatian dan berorientasi pada reformasi struktural yang menyeluruh.
Konsolidasi kebijakan makroekonomi juga terus dilakukan, termasuk telah kembalinya tingkat defisit APBN ke level di bawah 3 persen PDB, satu tahun lebih cepat dari rencana awal. Konsolidasi fiskal yang terukur ini telah mendapatkan apresiasi dari banyak pihak.
"Implementasi berbagai agenda reformasi struktural Indonesia juga mendapat sambutan baik seperti reformasi perpajakan, Omnibus Law Cipta Kerja, serta Omnibus Law Sektor Keuangan yang belum lama disahkan," kata dia.
Ke depan, Indonesia berkomitmen terus memperkuat transformasi ekonomi, termasuk melalui strategi hilirisasi untuk struktur ekonomi yang lebih terdiversifikasi dan bernilai tambah tinggi. Komitmen Pemerintah Indonesia sangat tinggi dalam menjaga stabilitas dengan tetap memberi daya dukung untuk pembangunan ekonomi jangka menengah maupun jangka panjang.
"Berbagai upaya reformasi akan terus diperkuat untuk mendorong pertumbuhan yang lebih tinggi, inklusif, dan berkesinambungan, seperti melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, akselerasi pembangunan infrastruktur, dan penguatan institusional," tutup Febrio.
(mdk/azz)