Erick Thohir Minta Suntikan Dana Rp44 Triliun di 2025, Diberika kepada 16 Perusahaan BUMN
Usulan Penyertaan Modal Negara ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
Erick mencatat, setidaknya ada 16 BUMN yang diusulkan mendapat suntikan modal negara. Mulai dari Hutama Karya, Asabri, Adhi Karya, Danareksa, hingga Perumnas dan INKA.
Erick Thohir Minta Suntikan Dana Rp44 Triliun di 2025, Diberika kepada 16 Perusahaan BUMN
Erick Thohir Minta Suntikan Dana Rp44 Triliun di 2025, Diberika kepada 16 Perusahaan BUMN
- Erick Thohir soal Suntik Modal BUMN Rp44,2 Triliun: Untuk Bantu Pemerintahan Prabowo
- Erick Thohir Resmi Bubarkan 7 Perusahaan BUMN, Begini Nasib Karyawannya
- Erick Thohir Resmi Bubarkan Tujuh Perusahaan BUMN, Ini Daftar Lengkapnya
- Erick Thohir Batal Laporkan Dana Pensiun BUMN ke Kejagung, Alasannya Mengejutkan
Menteri BUMN, Erick Thohir mengusulkan sejumlah Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk beberapa BUMN di 2025 mendatang. Nilai totalnya mencapai lebih dari Rp44 triliun.
Erick mencatat, setidaknya ada 16 BUMN yang diusulkan mendapat suntikan modal negara. Mulai dari Hutama Karya, Asabri, Adhi Karya, Danareksa, hingga Perumnas dan INKA.
Dia menyebut, usulan PMN ini untuk menjamin keberlanjutan program yang digarap perusahaan BUMN.
"Kami juga memberanikan diri mengusulkan untuk PMN 2025 supaya keberlanjutan program yang sedang kita dorong ini sudah bisa di data dari tahun ini untuk tahun depan sendiri," kata Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (19/3).
Dia turut merinci jumlah PMN bagi sejumlah BUMN. Paling banyak masih dialokasikan untuk PT Hutama Karya (Persero) Rp13,86 triliun untuk kelanjutan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 2 dan tahap 3.
Kemudian, PT Asabri sebesar Rp3,61 triliun untuk perbaikan permodalan di perusahaan. Erick bilang, ada beberapa opsi proses pencairan ke ASABRI.
"Ini yang masih negosiasi dengan Kementerian Keuangan mengenai perbaikan permodalan Asabri kemarin mereka top up secara struktur ini kita nego, sepertinya di top up bukan PMN," ujarnya.
Kemudian, untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp3 triliun untuk menjalankan program listrik desa. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau IFG sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan kredit usaha rakyat (KUR).
Selanjutnya, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) atau Pelni sebesar Rp2,5 triliun untuk pengadaan kapal baru. PT Bio Farman sebesar Rp2,21 triliun untuk fasilitas capital expenditure (capex) baru.
PT Adhi Karya (Persero) sebesar Rp2,09 triliun untuk pembangunan tol Jogja-Bawen dan Solo-Jogja. PT Wijaya Karya sebesar Rp2 triliun untuk perbaikan struktur permodalan.
PT LEN Industri sebesar Rp2 triliun untuk penyehatan keuangan. PT Danareksa sebesar Rp2 triliun untuk pengembangan usaha. PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI sebesar R1,8 triliun untuk pengadaan trainset baru dan penugasan pemerintah.
Berikutnya, PT Rajawali Nusantara Indonesia atau ID Food sebesar Rp1,62 triliun untuk modal kerja dan investasi program cadangan pangan pemerintah (CPP). PT Pembangunan Perumahan (PP) sebesar Rp1,56 triliun untuk penyelesain proyek Jogja-Bawen dan KIT Subang.
Selanjutnya, Perum DAMRI sebesar Rp1 triliun untuk penyediaan bus listrik. Perum Perumnas sebesar Rp1 triliun untuk restrukturisasi dan penyelesaiaan persediaan. Serta, PT INKA sebesar Rp975 miliar untuk pembuatan kereta KRL.
Jika ditotal, maka usulan PMN bagi BUMN di 2025 ini sebesar Rp44,24 triliun. Erick berharap, PMN bisa diberikan mengingat besarnya juga dividen yang disetor perusahaan pelat merah ke negara.
"Tentu seperti sebelumnya kumulatifnya antara dividen dan PMN itu masih lebih besar dividen-nya kurang lebih proporsinya 55 dibandingkan 45 persen ini yang ingin kita usulkan kepada Komisi VI," tutup Erick Thohir.