Erick Thohir Setor Jutaan Data UMKM untuk Dapat Sertifikasi BPOM
Masih banyak pelaku UMKM yang belum tersertifikasi BPOM.
Menteri BUMN Erick Thohir melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Kedua instansi saling bersinkronisasi untuk mengangkat peran UMKM, khususnya yang jadi mitra binaan perusahaan BUMN agar mendapat sertifikasi BPOM.
Erick mengatakan, pihaknya telah memiliki data bermacam UMKM yang masuk dalam ekosistem BUMN.
- Klaim Punya Banyak Prestasi, Erick Thohir Minta Tambahan Anggaran Kementerian BUMN Rp66 Miliar di 2025
- Erick Thohir Minta PMN Rp13,6 Triliun di 2024, Bakal Diberikan kepada 7 Perusahaan BUMN
- Erick Thohir: Penyaluran Kredit PNM Mekaar Tembus Rp244 Triliun di 2024
- Menteri BUMN Erick Thohir Dukung Pers Semakin Profesional dengan UKW
Dia mengambil contoh program PaDi UMKM, yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah untuk suatu kontrak proyek BUMN dengan nilai tender di bawah Rp 15 miliar.
"Ini sudah berjalan hampir 5 tahun, dan sudah ada 50 ribu UMKM yang masuk ke dalam ekosistem ini, dan 90 persen pangan. Artinya apa? Program pertama mungkin beberapa bulan ke depan kita tuntaskan bagaimana semua bisa tersertifikasi," ujar Erick Thohir di Kantor BPOM, Jakarta, Selasa (26/11).
"Nanti program berikutnya, tadi disampaikan, kita bisa memilih ada program PNM Mekaar, yaitu ibu-ibu di desa-desa yang menempat pinjaman Rp 1-5 juta yang jumlahnya 21,2 juta," dia menambahkan.
Di luar payung BUMN, Erick menyebut total ada sekitar 61,2 juta UMKM di Indonesia. Namun, sekitar 92 persen dari total tersebut turut mendapat pinjaman dari bank Himbara seperti BRI, Mandiri dan BTN.
"Jadi insya Allah kita kerja konkret, bagaimana kita punya roadmap nanti 3 bulan, 1 tahun, 5 tahun untuk bisa menuntaskan arahan bapak Presiden, bagaimana kita jadi negara mandiri. Kita juga memastikan UMKM kita punya fondasi yang jelas baik tadi sertifikat, pendanaan, market, dan lain-lain," tuturnya.
Sertifikasi Jadi Kunci Penopang Ekonomi Nasional
Kepala BPOM Taruna Ikrar mengkonfirmasi, 61 juta UMKM tersebut memainkan peran penting dalam roda perekonomian negara. Sekitar 4,3 juta daripadanya bekerja di bidang pangan, makanan/minuman olahan dan siap saji.
Namun, dari jumlah 4,3 juta UMKM pangan tersebut, masih sangat banyak yang belum tersertifikasi oleh BPOM.
"Dari jumlah total yang kita lihat sebetulnya ada sekitar 4,3 juta yang langsung beririsan dengan tugasnya Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tetapi kita buka data, data di kami yang terregistrasi itu baru 60 ribu," terangnya.
Oleh karenanya, ia meminta bantuan kepada Kementerian BUMN agar jutaan UMKM bisa ikut teregistrasi di Badan POM. Menurut dia, sertifikasi tersebut jadi kunci penting menopang ekonomi nasional.
"Kami sangat beruntung dari Kementerian BUMN telah memiliki data yang valid dan solid, dan termasuk dalam hal penganggarannya dan sebagainya. Karena kan di situ ada yang berhubungan dengan perbankan dan semua halnya. Jadi dengan kolaborasi kami berdua Insya Allah instruksi bapak Presiden hubungannya memperhatikan UMKM ini menjadi Soko guru kekuatan nasional kita, kita bisa terapkan," pungkasnya.