ESDM beri waktu 6 bulan beri dana jaminan bangun smelter
Dana jaminan sebesar USD 530 juta atau setara Rp 7,3 triliun merupakan penalti yang dikenakan ke Freeport.
PT Freeport Indonesia (PTFI) belum memberikan dana jaminan pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian atau smelter sebagai konsekuensi perpanjangan izin ekspor konsentrat. Kementerian ESDM memberikan tenggat waktu enam bulan untuk Freeport memberikan dana jaminan tersebut.
Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) M. Hidayat mengatakan saat ini Freeport tengah menyiapkan dana jaminan tersebut.
-
Dimana Smelter Freeport yang akan mengolah tembaga dan emas di Indonesia? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Apa yang akan dihasilkan dari beroperasinya Smelter Freeport di Gresik? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Siapa yang akan direkrut untuk bekerja di Smelter Freeport di Gresik? Dia menuturkan industri pengolahan tembaga ini nantinya akan merekrut 20 ribu anak-anak muda Indonesia untuk bekerja .
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Kapan Smelter Freeport di Gresik ditargetkan mulai beroperasi? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Kapan Pertamina Shipping berhasil mengurangi emisi? “Kami sudah bisa mengurangi 9 persen emisi yang kami hasilkan di 2022, sebesar 1,9 megaton CO2eq,” ucap Direktur Utama PIS Yoki Firnandi, Sabtu (3/12).
"Sedang disiapkan. ya responnya belum belum masih disiapkan," ujar Hidayat di kantornya, Jakarta, Selasa (26/1).
Hidayat mengakui pemerintah masih bersikap lunak dengan Freeport. Namun, kata dia, dana jaminan sebesar USD 530 juta atau setara Rp 7,3 triliun merupakan penalti yang dikenakan ke Freeport.
"Yang penting kan enam bulan. Enam bulan itu kan sejak mereka tanda tangan persetujuan. Kita masih tunggu respon mereka setelah disetujuin, ya enam bulan kita keluarin," kata dia.
Sementara itu, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot mengatakan perusahaan tambang asal Amerika Serikat ini harus melaporkan perkembangan pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur dalam enam bulan. Freeport, kata dia, diwajibkan untuk menyelesaikan pembangunan smelter hingga 60 persen.
"Kalau tidak sampai 60 persen maka harus menempatkan (dana) jaminan kesungguhan," kata Bambang.
(mdk/sau)