Faisal Basri Minta Kementerian BUMN Batalkan Rencana Holding terkait UMKM
Dia mencatat, setidaknya ada dua alasan kuat mengapa rencana ini tidak patut untuk dilanjutkan. Pertama, kehadiran holding dinilai justru kontra produktif terhadap upaya untuk memajukan UMKM domestik karena adanya pemahaman persoalan yang keliru.
Ekonom senior, Faisal Basri meminta Kementerian BUMN untuk membatalkan rencana holding terkait urusan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang terdiri atas tiga perusahaan pelat merah, yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai perusahaan induk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).
Dia mencatat, setidaknya ada dua alasan kuat mengapa rencana ini tidak patut untuk dilanjutkan. Pertama, kehadiran holding dinilai justru kontra produktif terhadap upaya untuk memajukan UMKM domestik karena adanya pemahaman persoalan yang keliru.
-
Kapan Faisal Basri meninggal? Namun takdir berkata lain, Ramdan mengaku kalau sekira pukul 04.30 WIB atau waktu Subuh tadi, Faisal telah menghembuskan nafas terakhirnya, setelah melalui masa kritis pada dua hari lalu.
-
Di mana Faisal Basri dimakamkan? Sebagai informasi, nantinya pemakaman almarhum Faisal Basri akan dilakukan sekitar Ba’da Ashar dari Masjid Az Zahra, Gudang Peluru, Tebet, Jakarta Selatan.
-
Kapan Faisal Basri wafat? Diketahui, almarhum wafat pada pagi dini hari, 5 September 2024, pukul 03.50 WIB di RS Mayapada, Kuningan, Jakarta.
-
Siapa yang menyatakan duka atas wafatnya Faisal Basri? Guru Besar Hukum Tata Negara Mahfud MD, mengaku berduka atas berpulangnya salah satu tokoh ekonom bangsa, Faisal Basri.
-
Bagaimana kondisi Faisal Basri sebelum meninggal? "Terus pulang hari Sabtu (31/8) sudah lemas tapi enggak mau ke dokter, abang saya agak malas kalau ke dokter kalau nggak sakit sekali,” kata Ramdan.
-
Apa yang dilakukan Mahfud MD bersama Faisal Basri? Momen terakhirnya bersama almarhum adalah saat dirinya masih menjabat sebagai menko polhukam. Kala itu, Faisal Basri turut terlibat dalam tim ahli dari Satgas Anti Pencucian uang yang dibentuk pemerintah.
"Rencana pemerintah untuk membentuk holding UMKM justru bertentangan dengan gagasan memajukan UMKM secara totalitas. Karena seolah-olah persoalan UMKM hanya keuangan atau modal. Padahal, UMKM juga memerlukan akses pasar, inovasi, akses teknologi, dan lainnya," tegas dia dalam webinar bertajuk 'Rencana Akuisisi/Holding Perusahaan Sehat dalam kaitan Ekosistem dan Integrasi Data UMKM' di Jakarta, Rabu (13/1).
Faisal mengakui, memang saat ini mayoritas pelaku UMKM di Tanah Air tengah membutuhkan bantuan permodalan atau pembiayaan untuk tetap tumbuh. Akan tetapi, persoalan yang menimpa mereka justru lebih dari sekedar pembiayaan.
"Karena untuk berkembang mereka butuh juga akses ke informasi, akses pasar, akses teknologi untuk jadi lebih produktif efisien dan tangguh. Jadi, (pemerintah) perlu untuk membantu menyelesaikan masalah masalah mendasar yang dihadapi oleh UMKM," terangnya.
Alasan Kedua
Kedua, adanya perbedaan bisnis mencolok dari ketiga perusahaan pelat merah tersebut. Sehingga holding urusan UMKM ini terkesan dipaksakan kendati tidak cocok.
Dia mencontohkan, bisnis BRI selama ini lebih berfokus untuk melayani segmen umkm yang sudah bankable maupun segmen korporasi. Lalu, bisnis PMN itu lebih condong untuk perusahaan yang relatif baru, sehingga perlu yang namanya modal ventura. Sementara, arah bisnis Pegadaian itu untuk membantu masyarakat yang mengalami kesulitan likuiditas jangka pendek.
"Jadi, harus di inget setiap jenis usaha punya karakteristik tertentu, tak bisa dipukul rata begitu saja, dan tidak akan bisa di gandeng gitu. Semua makanan enak, pecel enak, steak enak, kemudian sayur asem enak. Tapi kalau digabung jadi nya kita ngga tau (rasanya) bahkan barang kali orangnya ngga mau makan lagi," paparnya.
Oleh karena itu, dia minta dengan kesadaran penuh Kementerian BUMN mau membatalkan rencana holding tersebut. "Karena memang sesat pikir sekali, terimakasih," keras dia mengakhiri.
(mdk/idr)