Fakta anyar KA semicepat Jakarta-Surabaya hingga habiskan anggaran Rp 100 triliun

Anggaran membengkak jadi Rp 100 triliun

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut bahwa anggaran pembiayaan proyek Kereta Api Jakarta- Surabaya melonjak menjadi lebih dari Rp 100 triliun dari hitungan awal sekitar Rp 60 triliun-Rp 70 triliun.

"Kalau anggaran dulu kan Rp 60 triliun, tapi anggaran yang disampaikan sekarang ini kira-kira lebih dari Rp 100 triliun," kata Budi Karya dikutip dari Antara, Senin (29/1).

Budi mengatakan, dalam pertemuannya dengan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, proyek revitalisasi jalur Kereta Api Jakarta-Surabaya itu akan menggunakan lebar rel sempit (narrow gauge).

Proyek tersebut ditargetkan bisa dimulai tahun 2018 menunggu studi kelayakan (feasibility study) selesai dikerjakan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) pada Maret 2018.

Menurut Budi, lantaran nilai investasinya tinggi, pemerintah akan mengkaji agar anggaran tersebut dapat ditekan hingga maksimal Rp 90 triliun dengan tiga kriteria.

"Pertama, melibatkan kontraktor nasional, kedua, menggunakan teknologi dalam negeri dan ketiga, mengoptimasi dengan teknologi yang paling optimal. Karena, tadinya mau elevated (melayang) dari Jakarta sampai Surabaya. Kan mahal. Elevated di bagian-bagian tertentu saja," ujarnya.

Budi menjelaskan nantinya pembiayaan diharapkan tidak membebani negara. Pemerintah tengah mengkaji konsep untuk mencari pendanaan swasta dari sejumlah negara tanpa perlu menambah rasio utang negara.

Bentuk otoritas khsusu kelola dana utang

Pemerintah Jokowi-JK akan membentuk otoritas khusus untuk menerima dan mengelola dana pinjaman pembangunan proyek kereta api Jakarta- Surabaya lantaran adanya potensi dana swasta dari Jepang.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi mengatakan, berdasarkan arahan Menko Kemaritiman Luhut Pandjaitan, ada potensi dana swasta dari beberapa negara yang bisa digunakan untuk proyek tersebut.

"Pak Luhut mengarahkan ada potensi dana swasta dari beberapa negara di antaranya Jepang yang bisa digunakan tanpa melibatkan pinjaman APBN," katanya dikutip Antara, Senin (29/1).

Budi menjelaskan, yang menawarkan dana tersebut adalah Jepang, tetapi diberikan kepada badan swasta mereka. Nantinya, pemerintah Indonesia akan membentuk otoritas khusus yang akan menerima dan mengelola pinjaman tersebut untuk direalisasikan dalam proyek.

"Itu nanti akan dibangun semacam otoritas, otoritas itulah yang akan menerima pinjaman dan berperan dalam pekerjaan-pekerjaan itu," katanya.

Menurut Budi, konsep mengenai badan otoritas tersebut masih sangat awal. Meski dia belum yakin otoritas tersebut berada di bawah Kementerian Perhubungan, namun bentuknya nanti dipastikannya bukan berbentuk badan usaha.

"Ini bukan badan usaha, ini otoritas, semacam korporasi, tapi saya belum riset," katanya.

Mulai dikerjakan pertengahan 2018

Pemerintah Jokowi-JK merencanakan pembangunan Kereta Api (KA) semi cepat Jakarta- Surabaya mulai dikerjakan pertengahan 2018 mendatang. Saat ini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan masih mencari masukan untuk merealisasikan rencana ini.

Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi menyampaikan, pihak Kemenhub belum lama ini juga mengadakan diskusi di berbagai tempat dan salah satunya di Yogyakarta. Diskusi ini membincangkan tentang rencana pembangunan KA semi cepat Jakarta-Surabaya.

"Diskusi salah satunya untuk menentukan apakah perlu dibuatkan jalur baru atau pembangunan akan memanfaatkan jalur di sisi eksisting (jalur yang ada). Tampaknya jalur yang akan ditetapkan yang eksisting," urai Budi Karya saat mendampingi Presiden Jokowi di Gunungkidul, Sabtu (9/12)

Usulan penambahan rel

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengaku setuju adanya rel tambahan dalam proyek revitalisasi jalur kereta api Utara Jawa atau Jakarta- Surabaya yang sempat diusulkan pihak Jepang.

"Saya punya kecenderungan menyetujui ini, meskipun idenya belum kumpul semua karena kita di sini punya pemangku kepentingan internasional dan nasional," kata Budi seperti dikutip Antara, Kamis (7/12).

Budi menganggap usulan tersebut logis agar lalu lintas KA jarak jauh lainnya dan KA logistik tidak terganggu. "Saya melihatnya itu logis, makanya saya datang ke sini karena ingin 'share' ke teman-teman UGM, Bappenas, Kementerian PUPR bagaimana pendapatnya," tuturnya.

Namun, menurut dia, usulan tersebut terkendala biaya karena dipastikan akan ada pembengkakan besaran investasi yang melebihi patokan awal, yaitu Rp 60 triliun. "Itu bukan pembengkakan, kalau pakai teknologi yang sama tapi lebih mahal, baru itu ada pembengkakan," ujarnya.

Dia juga meminta pihak Jepang, dalam hal ini, Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) untuk melakukan pengkajian ulang karena hasil prastudi kelaikan yang dinilai masih terlalu mahal dari hitungan awal.

"Melengkapi studi yang sebelumnya saja, kalau layang terus-menerus 'kan mahal sekali dibandingkan perlintasan sebidang," ucapnya.

Pakai teknologi modern

Tenaga Ahli Menko Kemaritiman Bidang Politik dan Media, Atmadji Sumarkidjo, mengatakan Menko Luhut Panjaitan menginginkan kereta Jakarta- Surabaya dapat mengadopsi teknologi modern. Menko Luhut ingin agar moda transportasi itu dapat menjadi andalan di masa mendatang.

"Dari Pak Menko Maritim (Luhut), beliau melihat jangan pikir tiga, empat tahun ke depan saja, tapi 20 tahun ke depan. Jawa itu nanti ibaratnya akan jadi satu kota yang berat ke depannya, jadi butuh transportasi yang modern," katanya seperti dikutip Antara di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (12/12).

Atmadji menuturkan, pemerintah akan mengumumkan hasil studi kelaikan mengenai proyek tersebut yang dilakukan oleh Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dengan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) pada Maret mendatang.

Namun, sebelum mengambil keputusan, pemerintah akan melakukan konsultasi dengan pihak ketiga, yakni Korea Selatan. "Pak Menko minggu depan akan ke Korea untuk minta bantuan konsultasi ke mereka. Mereka juga ada 'expertise' meski tidak setenar Jepang atau negara lainnya. Karena mereka juga ada kereta cepat," katanya.

Berdasarkan hasil studi kelaikan sementara, ada empat opsi yang kemungkinan akan dipilih pemerintah untuk proyek kereta Jakarta-Surabaya. Salah satu pertimbangan utama adalah modernisasi kereta dengan menggunakan "standard gauge" (lebar jalur kereta api standar/lebar sepur sempit) dari yang saat ini "narrow gauge" (lebar sepur sempit).

Opsi pertama adalah meng-upgrade jalur eksisting dengan narrow gauge dengan rincian biaya mencapai Rp 57 triliun tanpa membangun flyover. Kecepatan kereta bisa mencapai 129 km/jam dengan waktu tempuh sekitar 5,5 jam.

Opsi kedua, yakni dengan tetap menggunakan jalur eksisting dengan single track narrow gauge dengan kecepatan 129 km/jam dan waktu tempuh 5,5 jam namun investasinya naik menjadi Rp 88,1 triliun tanpa flyover.

Opsi ketiga, yakni menggunakan jalur eksisting dengan single track standard gauge yang membutuhkan investasi Rp 92,2 triliun namun dapat meningkatkan kecepatan kereta hingga menjadi 151 km/jam sehingga waktu tempuh dapat dikurangi jadi 4,7 jam.

Opsi terakhir, yakni menggunakan standard gauge double track yang membutuhkan investasi hingga Rp 153 triliun tanpa flyover dengan kereta berkecepatan 190 km/jam sehingga waktu tempuh hanya 3,5 jam.

Ditegaskan Atmadji, hingga saat ini belum ada keputusan atas kajian yang dilakukan BPPT dan JICA. "Kalau Pak Luhut mau ke depan yang paling modern. Angkanya besar tapi biaya kan bisa sampai 50 tahun digantinya," ungkapnya.

Dia menambahkan, proyek tersebut diharapkan bisa segera terlaksana sebelum masa kerja Presiden Jokowi berakhir 2019. "Pak Presiden sih inginnya sebelum masanya habis 2019 sudah peletakan batu pertama atau 'groundbreaking'. Kita kejar, semoga bisa," tuturnya.