Fakta Rencana Kenaikan Harga Pertalite, Termasuk Syarat Jika Ingin Dibatalkan
Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ini dilakukan di tengah semakin mahalnya minyak dunia yang berimbas pada Indonesia sebagai negara importir.
Pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Ini dilakukan di tengah semakin mahalnya minyak dunia yang berimbas pada Indonesia sebagai negara importir.
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono membenarkan kabar tersebut. Hal ini dilakukan dalam upaya menjaga kesehatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022. Mengingat, pemerintah telah mengalokasikan anggaran Rp502 triliun hingga akhir tahun.
-
Kapan Pertamina menyesuaikan harga BBM? PT Pertamina (Persero) kembali menyesuaikan harga BBM nonsubsidi per 1 November 2023.
-
Mengapa Pertamina menyesuaikan harga BBM? Pertamina menyesuaikan harga BBM untuk mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62 K/12/MEM/2020 tentang Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum.
-
Bagaimana Pertamina menentukan harga jual BBM non subsidi? Adapun harga BBM non subsidi bersifat fluktuatif, sehingga Pertamina melakukan evaluasi secara berkala mengikuti tren dan mekanisme pasar.
-
Bagaimana Pertamina memastikan harga BBM tetap kompetitif? “Harga BBM nonsubsidi setiap bulannya per tanggal 1 mengalami penyesuaian harga pasar, namun dapat kita sampaikan bahwa harga BBM Pertamina paling kompetitif untuk menjaga daya beli masyarakat,” ucap VP Corporate Communication PT Pertamina Fadjar Djoko Santoso. Fadjar menambahkan di tengah fluktuasi harga minyak dunia, Pertamina terus berupaya menjaga kinerja rantai pasoknya, termasuk fleksibilitas memperoleh minyak mentah (crude oil) sehingga harga produk BBM bisa tetap kompetitif.
-
Kenapa harga BBM di Singapura tinggi? Penerapan tarif pajak yang lebih tinggi telah menaikkan harga minyak di negara kecil tersebut.
-
Siapa yang berpendapat bahwa harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax bisa mengikuti pergerakan harga pasar? Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan harga BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan sejenisnya memang mengikuti pergerakan harga di pasar, oleh karena itu perusahaan bisa menyesuaikan lebih fleksibel.
"Angkanya semua sedang dihitung, kita sedang siapkan angkanya. Kita sudah rapat beberapa kali," kata Susiwijono.
Presiden Jokowi pun dibuat khawatir atas kemampuan APBN dalam menanggung beban subsidi BBM jika harga minyak mentah dunia terus melambung. Menyusul, status Indonesia sebagai negara importir komoditas minyak mentah.
"Kita itu masih impor separuh dari kebutuhan kita, 1,5 juta barrel minyak dari luar masih impor. Artinya apa? Kalau harga di luar naik, kita juga harus membayar lebih banyak. Supaya kita ngerti masalah ini," jelas Presiden Jokowi.
Berikut merdeka.com akan merangkum sejumlah fakta di balik rencana kenaikan harga BBM tersebut.
1. Syarat Pemerintah Batalkan Rencana Kenaikan
Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut bawha pemerintah akan berusaha menahan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) agar tidak mengganggu masyarakat. Namun hal ini baru bisa dilakukan jika penerimaan negara dari pajak bisa berkesinambungan.
"Ini peran negara yang menyanggah dan tetap sehat berkesinambungan kalau pajak yang dikumpulkan cukup," kata Menteri Sri Mulyani.
Maka, kata Menteri Sri Mulyani, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam hal taat dan patuh terhadap pajak. Mengingat pajak telah menjadi tulang punggung dan pondasi penting bagi sebuah negara.
"Pajak tulang punggung dan pondasi yang penting. Kepatuhan wajib pajak ini yang tidak bisa terpisahkan," kata dia.
2. Kenaikan Tunggu Keputusan 3 Menteri
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif menjawab rasa penasaran publik terkait rencana pemerintah untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite imbas kenaikan harga minyak mentah dunia.
Menteri Arifin mengatakan, penerapan kenaikan harga Pertalite sendiri masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191/2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran BBM.
Dia pun berharap Perpres tersebut bisa terbit pada Agustus ini. Mengingat, pemerintah harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu sebelum secara resmi menaikkan harga Pertalite.
"Mudah-mudahan (bulan ini). Karena harus sosialisasi dulu," tutupnya.
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir menambahkan bahwa kebijakan mengurangi subsidi energi dengan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite saat ini masih menunggu keputusan tiga menteri.
"Rencana pengurangan subsidi itu masih dibahas, belum ada putusannya dari Kemenko (Perekonomian), Menteri ESDM, dan Menteri Keuangan," ujarnya.
3. Pemerintah Siapkan Bansos Jika Naikkan Harga Pertalite
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan bahwa pemerintah tengah menyiapkan kompensasi dalam bentuk bantuan perlindungan sosial bagai masyarakat terkait rencana kenaikan harga BBM subsidi jenis Pertalite dalam waktu dekat.
"Tentu apabila ada penyesuaian (harga Pertalite) kita sedang mengkalakulasi juga kebutuhan terkait kompensasi dalalm berbagai program yang sedang berjalan. Artinya (kompensasi) dikaitkan dengan program yang berjalan ada pelindungan sosial," ujar Menko Airlangga.
Menko Airlangga menerangkan, pemberian bansos diperlukan untuk melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga tren pemulihan ekonomi nasional imbas kenaikan Pertalite. Hal ini sebagaimana dilakukan pemerintah saat masyarakat terdampak pandemi Covid-19.
"Ini seperti yang kita lakukan pada saat penganangan Covid-19," jelasnya.
4. Besaran Kenaikan Dipastikan Tak Ekstrem
Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian, Susiwijono memastikan jika pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM, nilai kenaikannya tidak akan terlalu tinggi. "Kalaupun naik kita akan buat jangan terlalu berat," kata dia.
Tak hanya itu, pemerintah juga akan membagikan bantuan sosial bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Utamanya mereka yang terdampak langsung.
"Kalau ada kenaikan harga kita siapkan bansos-bansos lagi dan ini lebih fair," kata dia.
"Kalau harga sekarang semua bisa menikmati, yang pakai mobil-mobil juga pakai. Jadi ini bisa kita alirkan ke bansos," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)