Fitra nilai beleid pengampunan pajak rawan diselewengkan
"Ini malah menjadi ruang yang baru untuk dilakukan transaksional."
Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) menilai beleid pengampunan pajak, saat ini tengah digodok wakil rakyat, rawan diselewengkan. Alih-alih dapat meningkatkan penerimaan pajak, beleid itu malah berpotensi menimbulkan hubungan transaksional.
"Regulasi ini tidak serta merta akan menjamin peningkatan kinerja negara dalam setoran pajak. Ini malah menjadi ruang yang baru untuk dilakukan transaksional," kata Sekretaris Jenderal Fitra Yenni Sucipto, Jakarta, Senin (12/10).
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
Menurutnya, pemberlakuan beleid itu nantinya harus disertai transparansi pemerintah. Semisal, pembuatan data terkait jumlah wajib pajak yang bakal mendapat pengampunan beserta besaran dana yang disimpan di luar negeri.
"Jumlah wajib pajak sampai saat ini tidak transparan. Sejauh mana sih pengusaha dan elit-elit menghindari pajak, berapa sih pengusaha dan elit yang punya aset di luar negeri dan penghasilannya berapa," bebernya.
"Karena balik lagi ke soal data. Selama data yang ada tidak dibuka kepada publik maka tidak menutup kemungkinan adanya transaksional tersebut."
Baca juga:
Fitra: Pengampunan pajak jadi karpet merah untuk koruptor
Jokowi ingin monitor penerimaan pajak dari Istana setiap hari
RUU Pengampunan Nasional tak efektif tingkatkan penerimaan negara
Pengampunan pajak lebih tepat diterapkan pada 2017
Genjot penerimaan, pajak rokok bakal dinaikkan 0,3 persen di 2016
Pengamat: Libido pemerintah untuk obral pajak tinggi