Fitra sebut program kedaulatan pangan Jokowi hanya sebatas angan
"Jokowi hanya menganggarkan untuk kedaulatan pangan di bawah Rp 1 triliun, dan itu tidak sesuai harapan kita."
Forum Indonesia untuk Transparansi (Fitra) kembali mengkritik kinerja Presiden Joko Widodo setelah hampir satu tahun memimpin Indonesia. Salah satu program yang disorot adalah soal kedaulatan pangan.
Sekjen Fitra, Yenny Sucipto menilai program kedaulatan pangan selama ini hanya jadi angan-angan belaka. Pasalnya, niat Jokowi tidak diikuti dengan kebijakan nyata seperti besarnya porsi anggaran yang disiapkan.
-
Kapan Presiden Jokowi meresmikan Bandara Panua Pohuwato? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan Bandar Udara Panua Pohuwato di Provinsi Gorontalo.
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Apa yang menjadi sorotan utama Presiden Jokowi tentang pangan di Indonesia? Sebelumnya, Presiden Jokowi pernah menyoroti permasalahan pangan di Indonesia, bahwa permintaan selalu meningkat karena populasi yang terus bertambah.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
-
Kapan Jokowi mencoblos? Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melakukan pencoblosan surat suara Pemilu 2024 di TPS 10 RW 02 Kelurahan Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (14/2).
-
Bagaimana pengaruh Presiden Jokowi pada Pilkada Jateng? Peta kompetisi Pemilihan Gubernur Jawa Tengah berdasarkan temuan survei ini tampak masih cair. Semua kandidat masih berpeluang untuk saling mengungguli. Selain faktor popularitas calon, faktor Jokowi Effect, melalui tingkat kepuasan kepada presiden dapat berpengaruh," imbuh dia.
"Jokowi hanya menganggarkan untuk kedaulatan pangan di bawah Rp 1 triliun, dan itu tidak sesuai harapan kita," ujar Yenny di Jakarta, Rabu (14/10).
Padahal, lanjut Yenny, untuk menuju kedaulatan pangan terdapat banyak hal yang harus difasilitasi oleh pemerintah. "Dalam hal ini adalah kepemilikan tanah, lalu bicara soal distribusi dan lainnya," tambahnya.
Kemudian, faktor yang paling penting menurut Yenni adalah soal peningkatan bahan pangan sebelum dan sesudah panen. "Di situ butuh peran negara. Tapi sayangnya Jokowi tidak alokasikan anggaran ke sana," ujarnya.
Di sisi lain, Yenny juga mengkritisi program Jokowi untuk sektor informal. Jokowi tidak menjadikan sektor ini sebagai prioritas negara. "Padahal sektor itu memberikan kontribusi ke negara sebanyak 60 persen dari total tenaga kerja Indonesia. Jadi fasilitas-fasilitas atau pembiayaan dalam rangka untuk memberikan peningkatan di sektor informal masih minim," tuturnya.
Yenny menambahkan, Jokowi juga kurang memberikan perhatian untuk kesehatan. Terbukti, ia hanya menganggarkan 3,1 persen dari total APBN 2015.
"Padahal secara mandatori spending, kesehatan harusnya mendapat porsi lima persen dari total APBN," tandasnya.
(mdk/idr)