Gaduh Rencana Tarif Rp750.000 Naik ke Candi Borobudur Hingga Akhirnya Dibatalkan

1. Batasi Pengunjung Lebih Bisa Diterima

Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) tolak Kenaikan Tarif Candi Borobudur Rp750.000. Tulus Abadi menolak rencana pemerintah untuk melakukan penyesuaian tarif di kawasan wisata Candi Borobudur. Dimana alasan penyesuaian tarif itu guna mencegah kerusakan di area Stupa.

Tulus mengusulkan, ketimbang menaikan tarif dengan nilai tinggi pemerintah sebaiknya menerapkan skema penjualan tiket secara online. Dengan begitu, kapasitas jumlah pengunjung Candi Borobudur tetap terkontrol untuk menghindari kerusakan di area Stupa.

"Kalau memang tujuannya untuk menjaga kelestariantarian Borobudur, ya jangan dengan tarif yang tinggi dong. Kan bisa diterapkan dengan kapasitas masuk, dan tiket bisa dijual secara online," katanya.

Selain itu, dia juga meminta pemerintah dan pengelola wisata setempat untuk bersikap tegas terhadap wisatawan yang terbukti melakukan vandalisme di area Candi Borobudur. Caranya dengan mengenakan sanksi denda bernilai tinggi.

2. Besaran Tarif Beratkan Masyarakat

Ketua Komisi VI DPR RI Faisol Rizal mendesak pemerintah untuk membatalkan rencana penyesuaian tarif tiket masuk menjadi sebesar Rp750.000 untuk wisatawan lokal dan USD100 untuk wisatawan asing yang hendak menaiki Candi Borobudur.

Sebab, besaran tarif yang diputuskan pemerintah dan pengelola wisata tersebut dinilai memberatkan wisatawan.

"Saya minta agar kenaikan harga ini dibatalkan. Saya rasa memberatkan masyarakat. Saya tidak setuju," kata Faisol kepada Merdeka.com.

3. Berdampak Pada Pengusaha Perjalanan Wisata

Rencana pemerintah membatasi jumlah kunjungan ke atas Candi Borobudur, salah satunya dengan cara menaikkan harga tiket naik ke bangunan cagar budaya itu menjadi Rp750 ribu diperkirakan berdampak pada biro travel. Mereka kemungkinan akan menaikkan harga paket perjalanan ke destinasi superprioritas itu.

"Dari segi dampak biaya tambahan, pasti ada. Kenaikan hanya menyesuaikan dengan kenaikan tiket naik ke candi Rp750 ribu," kata Ketua Asosiasi Pelaku Pariwisata Indonesia (ASPPI) Jawa Tengah (Jateng) Setyo Legowo.

Pihaknya tidak menampik bila banyak biro wisata yang merasa keberatan dengan kebijakan itu. Sebab, hal itu dapat memengaruhi wisatawan yang ingin berkunjung ke Candi Borobudur.

"Wisatawan yang datang kan selalu punya keinginan tinggi untuk naik ke candi. Tapi kami mencoba melihat dari dua sisi, pengelola Borobudur kan menerapkan kebijakan ini untuk melindungi candi, dengan pembatasan itu," jelasnya.

Dia menyebut destinasi wisata Candi Borobudur juga menjadi favorit kunjungan wisatawan karena masuk sejarah dan dianggap salah satu keajaiban dunia.

4. Beratkan Masyarakat yang Ingin Beribadah

Kepala Wihara Mendut, Biksu Sri Pannyavaro Mahathera menyampaikan bahwa kebijakan kuota 1.200 orang per hari yang boleh naik ke Candi Borobudur memang perlu dilakukan untuk penyelamatan candi. Namun, selayaknya tanpa harus membayar sangat mahal bagi rakyat kecil.

"Rakyat kecil (umat Buddha pedesaan cukup banyak) sampai meninggal pun tentu tidak akan mampu naik ke atas candi melakukan puja atau pradaksina karena harus membayar sangat mahal bagi mereka Rp750.000 per orang," kata Pannyavaro.

Namun, katanya jangan hanya pihak yang punya uang saja yang boleh naik. Atau dengan jalan lain seperti harus menjadi biksu dulu atau kembali menjadi murid sekolah, tentu hal ini sangat tidak mungkin.

Menurut dia, biarlah umat Buddha sabar menanti antrean bisa naik ke atas Candi Borobudur, seperti halnya saudara-saudara muslim yang juga sabar menanti antrean naik haji sampai beberapa tahun.

5. Pemerintah Tunda Rencana Tarif Naik Candi Borobudur

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bersama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sepakat untuk menunda rencana penyesuaian tarif tiket masuk kawasan Candi Borobudur sebesar Rp750.000 bagi wisatawan yang hendak menaiki area Stupa.

Selain itu, keduanya juga sepakat untuk terus melanjutkan proses penataan kawasan wisata tersebut.

"Pak Ganjar dan Pak Luhut sepakat bahwa penataan di kawasan Candi Borobudur memang harus terus dilakukan," kata Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Jodi Mahardi kepada Merdeka.com.