Gandeng KPPU, pemerintah ciptakan persaingan usaha yang sehat
Kementerian Keuangan bersama dengan Komite Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan kerja sama dalam pengaturan, pengawasan, penegakan Hukum, dan peningkatan kepatuhan di bidang perpajakan dan persaingan usaha.
Kementerian Keuangan bersama dengan Komite Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) melakukan kerja sama dalam pengaturan, pengawasan, penegakan Hukum, dan peningkatan kepatuhan di bidang perpajakan dan persaingan usaha.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok untuk mewujudkan perekonomian nasional yang sehat, dan berkeadilan melalui penciptaan iklim persaingan usaha yang sehat.
-
Kapan sidang perdana PHPU untuk Anies-Cak Imin? Pasangan calon nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Timnas AMIN, serta Tim Hukum hadir dalam sidang perdana perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Mahkamah Konstitusi hari ini, Rabu (27/3).
-
Kapan Kurniawan Dwi Yulianto lahir? Kelahiran Kurniawan Dwi Yulianto 13 Juli 1976
-
Kapan Alun-alun Puspa Wangi Indramayu diresmikan? Sebelumnya alun-alun ini diresmikan pada Jumat (9/2) lalu, setelah direnovasi sejak 19 Mei 2021.
-
Kapan Prabowo dan Gibran mendaftar ke KPU? Bacapres Prabowo Subianto dan Bacawapres Gibran Rakabuming Raka resmi mendaftarkan diri ke KPU hari ini, Rabu (25/10).
-
Kapan Purnawarman meninggal? Purnawarman meninggal tahun 434 M.
-
Kapan Anies-Cak Imin mendaftar ke KPU? Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Cak Imin) telah resmi mendaftarkan diri sebagai pasangan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
"Sebetulnya ide dari MoU hari ini adalah pembicaraan dengan Bapak Presiden, beberapa kali beliau dalam pertemuan terbatas dengan beberapa menteri di mana saya ikut hadir, fokus sekali untuk mengikuti dan melihat pergerakan dari pertama kebijakan pangan di Indonesia terutama untuk beberapa komoditas," ujarnya di Kementerian keuangan, Kamis (2/3).
Sementara itu Ketua KPPU, Syarkawi Rauf mengatakan kerjasama ini nantinya dapat membuat kerja dari KPPU lebih optimal.
"Karena nanti ke depan kerja sama ini akan mencakup kerja sama tukar-menukar informasi dan data. Di mana Ibu Menteri, kami di KPPU banyak sekali tangani perkara-perkara persaingan usaha yang ada kaitannya dengan misalnya, teman2 di bea cukai dan perpajakan," imbuhnya.
Sementara dalam urusan kertel, pihaknya akan fokus pada komoditas pangan strategis yang selama ini harganya sangat berfluktuasi. Misalnya pada daging sapi, lalu komoditas ayam, gula, dan komoditas pangan lainnya.
"Kami di KPPU akan terus bekerja. Memberantas kartel di komoditas pangan strategis. Pokoknya negara ini tidak boleh kalah dari pelaku-pelaku kartel, sehingga harga komoditas pangan kita yang memang harus diterima pada harga yang wajar oleh masyarakat ke depan bisa lebih stabil dan dinikmati oleh konsumen kita," pungkas Syarkawi.
Baca juga:
Pemerintah gagal jika dana desa tak bisa turunkan kemiskinan
Menkeu: Dana desa Rp 40 T, tapi masih ada daerah tidak punya MCK
Sri Mulyani: Dana ke daerah tinggi tapi kualitas SDM tidak meningkat
Sri Mulyani bongkar amburadulnya anggaran, tak bisa lepas dari utang
Sebulan lagi, dana tebusan Tax Amnesty masih kurang Rp 53 triliun
Menkeu tebar ancaman bagi WP tak ikut Tax Amnesty
Cerita Sri Mulyani soal Tax Amnesty RI tersukses dan dilirik dunia