Genjot energi terbarukan, pemerintah butuh Rp 1.600 triliun
Bisa dipenuhi lewat pungutan dana ketahanan energi.
Pemerintah menargetkan meningkatkan porsi energi baru dan terbarukan sebesar 23 persen dari total bauran energi Indonesia pada 2025. Untuk itu, pemerintah membutuhkan dana sekitar Rp 1.600 triliun.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan, kebutuhan dana sebesar itu bisa dipenuhi lewat pungutan dana ketahanan energi.
-
Apa peran utama Pertamina dalam membangun ketahanan energi di Indonesia? Pertamina berperan dalam menjaga ketahanan energi nasional sekaligus menjadi pemimpin dalam transisi energi, guna mendukung pencapaian target net zero emission (NZE) Indonesia.
-
Bagaimana Pertamina mengatasi tantangan trilema energi dalam industri energi di Indonesia? Trilema energi dihadapi dengan mengoptimalkan sumber daya Pertamina Group, sekaligus memperkuat kolaborasi dengan berbagai mitra dari sektor swasta, pemerintah, termasuk dunia kampus.
-
Di mana program 'Desa Energi Berdikari' Pertamina diresmikan? Program Desa Energi Berdikari Kalijaran yang berbasis pada pengelolaan integrated farming berbasis Energi Baru dan Terbarukan di area persawahan Desa Kalijaran, Kecamatan Maos, Cilacap diresmikan langsung oleh Direktur Utama KPI, Taufik Aditiyawarman, didampingi VP CSR & SMEPP Management Pertamina, Fajriyah Usman, bersama Kepala Dinas Pertanian Cilacap, Susilan didampingi subholding Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) pada Kamis (2/11/2023).
-
Bagaimana Pertamina Patra Niaga meningkatkan ketahanan energi di Indonesia Timur? Beroperasinya tanki BBM dan LPG ini juga dapat menjaga ketahanan energi di daerah tersebut. Tanki LPG Wayame dan Jayapura misalkan, kedua tanki LPG ini meningkatkan ketahanan energi LPG sekitar 8-13 hari.
-
Apa yang dilakukan Pertamina untuk mendukung Kemandirian Ekonomi Nasional? Nicke Widyawati menyampaikan ucapan terima kasih atas penghargaan untuk Kategori Kemandirian Ekonomi yang diberikan kepadanya Menurutnya, kemandirian ekonomi tidak terlepas dari kemandirian energi, karena energi adalah katalis untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
"Dana APBN saat ini sangat terbatas. Sehingga, dana ketahanan energi adalah pendekatan jangka panjang, yang memang tidak akan terasa benefitnya sekarang. Tapi kalau tidak kita mulai, tidak akan pernah terwujud," ucap Sudirman saat rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI, Jakarta, Senin (25/1).
Dengan kata lain, menurut Sudirman, pungutan tersebut diperlukan untuk membangun ketahanan energi. Selain itu, mengakselerasi pembangunan infrastruktur.
"Hari ini kita impor 800 ribu barel per hari, dan impor BBM akan terus meningkat," ujar Sudirman.
"Di bidang listrik, 12.966 desa belum sepenuhnya menikmati listrik 2.519 desa di antaranya sama sekali tidak mendapatkan akses."
Menurut Sudirman, dasar hukum pungutan ada pada Undang-Undang Nomor 30 tahun 2007 tentang Energi.
"Meskipun ada pandangan bermacam-macam. Apakah dibebankan ke masyarakat atau badan usaha, sebagian diambil dari anggaran. Ketentuan lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah."
(mdk/yud)