Gerindra kritik Jokowi soal pertumbuhan ekonomi, ini jawaban Sri Mulyani

Sri Mulyani mengatakan, beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi antara lain konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan belanja pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menghitung berapa belanja yang akan dikeluarkan dalam tahun berjalan.

2018-08-28 16:55:52

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa dalam menentukan target pertumbuhan ekonomi pemerintah telah memperhatikan sejumlah faktor pendorong. Pernyataan ini untuk menjawab kritik fraksi Gerinda terkait pertumbuhan ekonomi era Jokowi-JK gagal capai 7 persen.

"Dalam APBN kami akan tetap melihat sumber-sumber pertumbuhan ekonomi yang memungkinkan untuk dicapai dan jadi acuan untuk perhitungan APBN 2019," ujar Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (28/8).

Sri Mulyani mengatakan, beberapa faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan target pertumbuhan ekonomi antara lain konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor dan belanja pemerintah. Selain itu, pemerintah juga menghitung berapa belanja yang akan dikeluarkan dalam tahun berjalan.

"Kami sampaikan angka di situ yang menunjukkan kondisi real dan diharapkan itu akan menumbuhkan apa yang disebut kredibilitas dari angka-angka APBN," jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, pemerintah juga terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi meningkat setiap tahun dan diiringi dengan terciptanya berbagai kesempatan kerja serta penurunan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia.

"Kami akan menggunakan instrumen kebijakan agar pertumbuhan ekonomi kita bisa ditingkatkan, menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan yang saat ini sudah mencapai tingkat progres yang baik. Itu kami lakukan terus," paparnya.

Sebelumnya, Anggota Komisi VII DPR RI Ramson Siagian mengatakan, target pertumbuhan ekonomi pemerintahan Jokowi-JK pada kampanye pemilu 2014 sebesar 7 persen belum dapat diwujudkan hingga tahun kelima pemerintahan. Hal ini terlihat pada target pertumbuhan ekonomi di 2019 yang hanya 5,3 persen.

"Harapan rakyat, agar pertumbuhan ekonomi 7 persen untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sampai tahun kelima atau tahun terakhir program pembangunan kabinet kerja atau tahun terakhir Jokowi-JK masih jauh dari janji," ujar Ramson di Ruang Paripurna DPR, Jakarta, Selasa (28/8).

Ramson merinci, selama pemerintahan Jokowi-JK pertumbuhan ekonomi berjalan lambat. Pada 2015, pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 4,8 persen. Kemudian pada 2016 hanya sebesar 5,0 persen sedangkan pada 2017 hanya tercapai sebesar 5,1 persen.

"Pada outlook pertumbuhan ekonomi 2018 hanya sebesar 5,2 persen, dan di RAPBN 2019 pertumbuhan ekonomi ditargetkan hanya berada pada angka 5,3 persen," ujar Ramson.

Ramson mengatakan, sebenarnya Indonesia memiliki potensi mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi termasuk target 5,3 persen di 2019 dengan melihat sejumlah Sumber Daya Alam (SDA) yang dimiliki Indonesia. Namun hal ini masih menemui sejumlah ketidakpastian karena kebijakan pengelolaan kurang memadai.

"Fraksi Gerindra sangat mengharapkan pemerintah Jokowi-JK dapat merealisasikan pertumbuhan ekonomi 5,3 persen serta 5,2 persen di 2018. Namun jika melihat kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan mengelola SDA, Gerindra masih tanda tanya apakah 5,3 persen dapat direaliasikan atau tidak," jelasnya.

Baca juga:
Anggota Gerindra sebut Jokowi gagal wujudkan janji pertumbuhan ekonomi 7 persen
Studi INDEF, fintech tingkatkan PDB Rp 25,97 T dan konsumsi rumah tangga Rp 8,94 T
Ini tiga alasan ekspor komoditas masih jadi pendorong ekonomi RI
Bos Bappenas sebut pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya disokong konsumsi
Pertumbuhan ekonomi daerah ini jadi yang terendah se-Sulawesi
Menko Darmin: Ekonomi dunia tahun ini lebih gonjang ganjing

(mdk/idr)