Sri Mulyani: Program Makan Bergizi Gratis Dicetuskan Prabowo Bakal Dongkrak Ekonomi Indonesia
Untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yakni, berada di kisaran 6 persen sampai 8 persen per tahun.
Program makan bergizi gratis dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
Sri Mulyani: Program Makan Bergizi Gratis Dicetuskan Prabowo Bakal Dongkrak Ekonomi Indonesia
Sri Mulyani: Program Makan Bergizi Gratis Dicetuskan Prabowo Bakal Dongkrak Ekonomi Indonesia
Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati menilai program makan bergizi gratis yang diusulkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat mendongkrak perekonomian Indonesia.
Dia menyebut, program makan bergizi gratis dapat berkontribusi langsung dalam meningkatkan produktivitas sumber daya manusia (SDM) di Indonesia.
"Dengan demikian, program perbaikan SDM melalui makanan bergizi, perbaikan dan reformasi kesehatan, pendidikan dan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting," kata Sri Mulyani dalam Rapat Paripurna DPR ke-19 Masa Persidangan V 2023-2024 di Jakarta, Selasa, (4/6).
Bendahara negara ini menerangkan bahwa peningkatan kualitas SDM mutlak diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Antara lain dengan melalui investasi SDM melalui pemberian makanan yang bergizi.
Selain itu, perbaikan dan reformasi pada sektor kesehatan, pendidikan dan jaring pengaman sosial menjadi sangat penting.
Hal ini untuk meningkatkan daya saing SDM Indonesia.
"Untuk mencapai pertumbuhan lebih tinggi, kontribusi produktivitas harus ditingkatkan melalui investasi SDM dan transformasi ekonomi untuk menciptakan nilai tambah ekonomi yang semakin tinggi," bebernya.
Terlebih, untuk mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 diperlukan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Yakni, berada di kisaran 6 persen sampai 8 persen per tahun.
"Sehingga, kualitas dan inklusivitas (SDM) harus terus diperbaiki" tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak ada hubungannya untuk membayar program makan gratis pada pemerintahan Prabowo-Gibran. Dia menyebut, Tapera tidak ada hubungannya dengan anggaran pemerintah pusat.
"Tapera ini tidak ada hubungannya dengan APBN, nggak ada upaya pemerintah untuk membayar makan gratis," kata Moeldoko di Kantor KSP, Jakarta, Jumat (31/5).
Lebih dari itu, Moeldoko mengatakan, Tapera tidak ada hubungannya untuk pembiayaan Ibu Kota Nusantara. Dia menyebut, IKN sudah mempunyai anggaran tersendiri.
'"Apalagi untuk IKN. Semuanya sudah IKN sudah ada anggarannya. Tadi sudah dijelaskan," ucap eks Panglima TNI itu.
merdeka.com
