Gubernur Papua: Kami ingin saham Freeport gratis
"Tidak usah bayar-bayar karena dia sudah mengambil kekayaan kami."
Pemerintah Provinsi Papua ingin memiliki 10,64 persen saham divestasi PT Freeport Indonesia secara cuma-cuma. Itu lantaran Freeport dinilai belum memberikan kontribusi yang layak bagi perekonomian Papua.
"Kami justru minta itu gratis. Tidak usah bayar-bayar karena dia sudah mengambil kekayaan kami," kata Gubernur Papua Lukas Enembe saat ditemui di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (15/2).
-
Dimana Smelter Freeport yang akan mengolah tembaga dan emas di Indonesia? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Apa yang akan dihasilkan dari beroperasinya Smelter Freeport di Gresik? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Apa yang dilakukan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo di Papua? Pak Kapolri beliau jam 5 sudah berada di Papua, dengan Panglima TNI. Jadi beliau tidak bisa hadir, karena beliau tidak bisa hadir tentunya kita tidak mengikutsertakan para pejabat lainnya. Sehingga murni kita adalah PP Polri pada acara hari ini ya.
-
Kapan Smelter Freeport di Gresik ditargetkan mulai beroperasi? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Apa saja yang dilakukan oleh PT Kaltim Prima Coal (KPC)? PT KPC adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertambangan dan pemasaran batubara untuk pelanggan industri baik pasar ekspor maupun domestik.
-
Kapan PT Tera Data Indonusa Tbk melantai di bursa saham? Bahkan pada 2022, saat pandemi berlangsung, perusahaan ini berani mengambil langkah melantai di bursa saham.
Sejauh ini, kata Lukas, pihaknya masih mengupayakan diskusi dengan pemerintah pusat terkait pengambilalihan saham divestasi Freeport.
"Ya, sedang didiskusikan," ujarnya.
Kepemilikan saham merupakan satu dari sebelas tuntutan pihaknya kepada Freeport. Tuntutan tersebut disampaikan Lukas Enembe pada saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Gatot mengaku telah mengetahui keinginan Pemprov Papua untuk memiliki sisa saham divestasi freeport. Namun, menurutnya, pemerintah pusat tidak bisa menyetujuinya begitu saja.
"Itu terserah mereka. Tapi kan untuk divestasi ada alurnya," ungkapnya dalam kesempatan sama.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 77/2014, Freeport Indonesia diharuskan melepas 30 persen sahamnya kepada pemerintah. Sampai saat ini pemerintah baru mengantongi 9,36 persen saham.
Artinya Freeport masih harus melepas saham mereka sebesar 20,64 persen. Masing-masing sebesar 10,64 persen pada tahun ini dan 10 persen sisanya pada 2019.
Baca juga:
Menteri Sudirman masih kaji harga layak untuk saham Freeport
Menteri ESDM menilai terlalu dini sebut harga saham Freeport mahal
ESDM khawatir jika pemerintah daerah beli saham Freeport
Pembelaan Freeport tawaran saham Rp 23 T dianggap kelewat mahal
Beli saham pinjam duit bank, pemerintah cicil pakai dividen Freeport
Amerika dan Inggris ke Papua saat Freeport jadi sorotan, ada apa?