Heboh Bayar Uang Kuliah Pakai Pinjol, Sri Mulyani Contek Cara Amerika Kasih Pinjaman ke Mahasiswa
Heboh Bayar Uang Kuliah Pakai Pinjol, Sri Mulyani Contek Cara Amerika Kasih Pinjaman ke Mahasiswa
Skema pembiayaan yang sudah dilakukan Amerika Serikat dikenal dengan istilah student loan atau pinjaman mahasiswa.
- Komisi X DPR: Kalau Penerima LPDP Tak Mau Pulang ke RI, Beasiswa yang Mereka Terima Harus Dikembalikan
- Polemik Bayar UKT Pakai Pinjol, Anggota DPR: Bunganya 20 Persen, Sangat Tidak Pantas
- OJK: Student Loan untuk Mahasiswa Sudah Ada untuk S2 dan S3
- Kini Ada Program Pinjaman Khusus untuk Mahasiswa dari Bank DKI, Ini Sederet Keunggulannya
Heboh Bayar Uang Kuliah Pakai Pinjol, Sri Mulyani Contek Cara Amerika Kasih Pinjaman ke Mahasiswa
Sri Mulyani Contek Cara Amerika Kasih Pinjaman ke Mahasiswa
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati buka suara soal kisruh pembayaran uang kuliah di Institut Teknologi Bandung (ITB) yang difasilitasi pinjaman online Danacita.
Terkait hal tersebut, Sri Mulyani tak menutup mata adanya mahasiswa yang masih membutuhkan bantuan dana pinjaman.
Makanya, dia memutuskan berdialog dengan Dewan Pengawas Lembaga Dana Pendidikan (LPDP) untuk mengakomodir pembiayaan melalui pinjaman.
Skema pembiayaan yang sudah dilakukan Amerika Serikat dikenal dengan istilah student loan atau pinjaman mahasiswa.
"Sebetulnya sekarang sedang membahas di dalam Dewan Pengawas LPDP, meminta LPDP untuk mengembangkan kemungkinan yang disebut student loan," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers hasil rapat I KSSK di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (30/1).
Meski demikian, Sri Mulyani tetap mewaspadai pola pembiayaan seperti itu karena masih berpotensi menimbulkan masalah di negara seperti Amerika Serikat.
"Tapi kita juga waspada, di negara maju seperti Amerika itu sudah dilakukan, dan menimbulkan juga masalah jangka panjang," ungkapnya.
Bersama LPDP dan perbankan, Pemerintah akan merumuskan rencana keberlanjutan dari pola pinjaman tersebut. Agar tidak sampai memberatkan mahasiswa.
"Tapi juga tetap mencegah terjadinya moral hazard, dan tetap memberikan afirmasi terutama untuk orang-orang yang tidak mampu," imbuh Sri Mulyani.
Di sisi lain, pemerintah juga akan mewaspadai tindakan menyimpang dari penggunaan pinjaman mahasiswa.
"Itu semua kombinasi yang harus kita nanti capture dalam desainnya. Saat ini LPDP sedang membahasnya untuk bisa nanti kemudian bisa kita sampaikan dan putuskan dalam Dewan Pengawas," ucapnya.
Menurut dia, negara juga harus mengambil tanggung jawab agar bisa mengakomodir generasi muda menuntaskan pendidikan.
Salah satunya dengan merumuskan berbagai kebijakan agar dana pendidikan bisa dinikmati oleh masyarakat tak mampu.
"Poin saya adalah, sesuai dengan keinginan Indonesia jadi negara maju, dan negara maju identik dengan human capital, sumber daya yang baik kualitasnya, maka kita juga terus memperbaiki, mempertajam, meng-address berbagai isu mengenai human capital. Terutama di bidang pendidikan melalui program yang bisa didanai oleh LPDP,"
tuturnya.
Sebagai perbandingan, LPDP disebutnya telah banyak melakukan modifikasi terhadap bantuan biaya pendidikan.
Melalui program dana abadi untuk penelitian, perguruan tinggi, pesantren, hingga sektor kebudayaan.
"Maka LPDP kalau Anda lihat, itu programnya mengalami banyak sekali modifikasi. Dulu original dengan mulai hanya Rp1 triliun dan sekarang sudah hampir Rp139 triliun. Terus tambahan pendapatan dari hasil investasi, dan kalau tahun ini ditambah lagi, itu akan bisa mendekati Rp150 triliun,"
pungkasnya.