Himpunan pengusaha muda desak pemerintah putus kontrak Freeport
Sebab, perusahaan tambang itu dinilai telah menjadi sumber kegaduhan di Tanah Air.
Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) mendesak pemerintah tak memerpanjang kontrak Freeport Indonesia. Sebab, perusahaan tambang itu dinilai telah menjadi sumber kegaduhan di Tanah Air.
"Antarelit di negara ini seperti diadu sana sini, kegaduhannya luar biasa dan mampu menurunkan seorang ketua DPR," ujar Ketua Umum Hipmi Bahlil Lahadalia di kantornya, Jakarta, Selasa (29/12).
-
Dimana Smelter Freeport yang akan mengolah tembaga dan emas di Indonesia? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Apa yang akan dihasilkan dari beroperasinya Smelter Freeport di Gresik? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Kapan Smelter Freeport di Gresik ditargetkan mulai beroperasi? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Bagaimana Kemendag memfasilitasi eksportir Indonesia di pameran EIM? “Kemendag memfasilitasi puluhan eksportir Indonesia untuk memamerkan produk-produk potensial melalui pameran EIM agar pangsa pasar produk Indonesia di negara Meksiko semakin luas,” tambahnya.
-
Siapa yang akan direkrut untuk bekerja di Smelter Freeport di Gresik? Dia menuturkan industri pengolahan tembaga ini nantinya akan merekrut 20 ribu anak-anak muda Indonesia untuk bekerja .
-
Kapan pameran EIM diselenggarakan? Pameran Expo Indonesia en Mexico (EIM) digelar pada 3--6 Agustus 2023 di kawasan World Trade Center, Mexico City
Menurutnya, pengambilalihan itu tak serupa seperti dilakukan Venezuela dan Bolivia.
"Kalau di dua negara tersebut namanya nasionalisasi, kontrak belum tuntas, perusahaan asing dicaplok."
Kendati demikian, Bahlil menyadari pemerintah cenderung memilih memerpanjang kontrak Freeport hingga 2041. Itu berdurasi 20 tahun setelah kontrak karya II Freeport berakhir 2021.
Menurut pengusaha Papua itu, pemerintah seharusnya sudah berupaya mengambilalih tambang Freeport sejak puluhan tahun lalu. Ini seperti dilakukan Arab Saudi ketika mengambil kendali atas Aramco, perusahaan minyak Amerika Serikat.
"Secara periodik, Arab Saudi melobi dan meminta tambahan saham. Dia memanfaatkan banyak isu-isu global sampai akhirnya Aramco dan menjadi milik Arab Saudi," jelas dia.
Menurut Bahlil, pejabat Indonesia lebih mudah diatur oleh petinggi Freeport. Ini membuat saham pemerintah di perusahaan tambang tersebut tak pernah bertambah.
"Kontrak karya II tahun 1991 sudah akan berakhir, tapi tidak ada kemajuan apa-apa dalam kepemilikan saham pemerintah," ungkapnya.
(mdk/yud)