Implementasikan QR code, perbankan harus perhatikan standard keamanan
Ketua Himpunan Bank Negara (Himbara) Maryono mengatakan, model pembayaran QR code ini sudah dilakukan oleh Himbara. Menurutnya, secara sistem tidak ada masalah, namun dari segi perizinan perlu diperhatikan kembali.
Bank Indonesia akan menerbitkan aturan terkait standarisasi sistem pembayaran menggunakan kode respons cepat atau quick response (QR) code pada akhir April mendatang.
Ketua Himpunan Bank Negara (Himbara) Maryono mengatakan, sistem pembayaran menggunakan QR code dinilai akan lebih efektif. Terlebih, penerapan itu sudah dulu dilakukan di negara-negara lain.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Kapan BNI meluncurkan hibank? Silvano melanjutkan, perseroan meluncurkan hibank sebagai solusi untuk menggarap sektor UMKM yang lebih dinamis.
-
Bagaimana BNI bertransformasi menjadi Bank Negara Indonesia 1946? Berdasarkan UU Nomor 17 tahun 1968, BNI resmi bertransformasi. BNI ditetapkan menjadi Bank Negara Indonesia 1946.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Kapan penandatanganan kerja sama BNI dan Bank Lampung dilakukan? Acara penandatanganan kerja sama tersebut dilakukan antara Division Head Card Business BNI Grace Situmeang bersama Direktur Utama Bank Lampung Presley Hutabarat, di Menara BNI, Jakarta, Kamis (7/9).
"Memang ke depan ini kan pembayaran harus pakai digital banking di negara lain juga banyak lakukan ini. Sekarang QR kode ini model untuk anak zaman now dan ini sangat praktis dan efisien," kata Maryono saat ditemui di Kementerian Perekonomian, Jakarta, Kamis (12/4).
Dia menambahkan, model pembayaran QR code ini sudah dilakukan oleh Himbara. Menurutnya, secara sistem tidak ada masalah, namun dari segi perizinan perlu diperhatikan kembali.
"Jadi kalau dari saya (Himbara) kalau masalah sistem sudah tidak ada masalah lagi, cuma saat ini bagaimana perizinan regulator agar bisa menjaga kehati-hatian dan jangan sampai QR kode ini jadi masalah baru," ujarnya.
Dengan demikian, apabila Undang-Undang (UU) terkait QR code dibentuk aturannya akan mempercepat proses implementasinya. Mengingat, QR code diyakini akan menambah volume pendapatan.
"Kalau UU dan memang peraturannya sudah dibuat ini saya kira ini sebagai perusahaan yang akan melaksanakan akan senang sekali sehingga kita bisa mempercepat implementasi QR kode ini," tandasnya.
Baca juga:
Misbakhun minta OJK cermati calon investor baru Bank Muamalat
Ini kata Sri Mulyani soal penyuntikan dana ke Bank Muamalat
Perluas usaha, Bank Muamalat rayu pemerintah dan investor suntikan modal
Golkar minta penegak hukum bertindak adil usut skandal Bank Century
OJK buka-bukaan penyebab masalah di tubuh Bank Muamalat