Indonesia bisa gabung pasar bebas AS paling cepat 2022
Namun, bergabungnya Indonesia ke pasar bebas AS harus disetujui seluruh anggota TPP terlebih dahulu.
Kementerian Perindustrian menilai Indonesia bisa bergabung dengan kesepakatan dagang pasar bebas Amerika Serikat (AS) atau Trans Pacific Partnership (TPP) paling cepat pada 2022. Namun, bergabungnya Indonesia ke pasar bebas AS harus disetujui seluruh anggota TPP terlebih dahulu.
"Kami sedang kaji, perkiraan kalau kita mau ikut dan mereka (anggota TPP saat ini) setuju, paling cepat bergabung 2022," ujar Dirjen Ketahanan dan Pengembangan Akses Industri Internasional Kemenperin Achmad Sigit Dwiwahjono seperti dilansir Antara, Rabu (17/2).
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan Pasar Jongke diresmikan oleh Presiden Jokowi? Pada Sabtu (27/7), Presiden Jokowi meresmikan Pasar Jongke yang berada di Laweyan, Kota Surakarta.
-
Kapan pertemuan Jokowi dengan Presiden JAPINDA? Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Presiden Japan-Indonesia Association (JAPINDA), Fukuda Yasuo, di Imperial Hotel, Tokyo, Jepang.
-
Siapa saja yang bertemu dengan Presiden Jokowi? Sejumlah petinggi PT Vale Indonesia Tbk bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (5/8) pagi. Petinggi PT Vale yang datang ke Istana di antaranya Direktur PT Vale Indonesia Febriany Eddy, Chairman Vale Base Metal Global Mark Cutifani, dan Chief Sustainable and Corp Affair Vale Base Metal Emily Olson.
-
Apa yang dilakukan Presiden Jokowi saat mengunjungi Pasar Purworejo? Salah satu kunjungan Presiden Jokowi adalah ke Pasar Purworejo. Di sana dia asyik berbincang dengan para pedagang.
-
Bagaimana Presiden Jokowi saat ini? Presiden Jokowi fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabaotan 20 Oktober 2024," kata Ari kepada wartawan, Senin (25/3).
Sigit menegaskan, Indonesia bisa mulai mengajukan bergabung dalam keanggotaan kesepakatan 12 negara tersebut dalam waktu dua tahun mendatang. Setelah itu, pada 2018, Indonesia bisa mengajukan minat untuk masuk menjadi anggota. Apabila disetujui, Indonesia membutuhkan wkatu negosiasi hingga dua tahun atau 2020.
"Tapi, saya tidak yakin negosiasi dengan ke-12 negara selesai dalam waktu dua tahun. Sehingga kemungkinan 2022 baru bisa masuk," tegas dia.
Saat menunggu waktu itu datang, lanjut Sigit, ekspor barang dari Indonesia ke Amerika Serikat diprediksi akan menurun pada 2018, setelah adanya ratifikasi anggota TPP. Hal tersebut terjadi karena produk serupa yang diekspor ke Amerika dari Vietnam dan Malaysia, harganya lebih rendah karena tidak dikenakan bea masuk.
Kendati demikian, pemerintah akan terus mempelajari dan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Darmin Nasution terkait kesiapan bergabung di kesepakatan dagang besutan AS tersebut.
"Memang pilihan, karena pemerintah lalu tidak mau masuk TPP. Kita harus nunggu ratifikasi karena mereka belum sepakat. Perdagangan juga belum berjalan, paling 2018. Kan bisa saja 12 negara tidak sepakat. Makanya kita pelajari dan koordinasikan," pungkas dia.
Berbeda dengan Kemenperin, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan paling cepat 2018, Indonesia bisa bergabung dalam TPP. Itu setahun setelah pemerintah selesai menegosiasikan Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) atau kerangka kerja sama perdagangan bebas dengan Uni Eropa.
"Eropa sudah berikan target dua tahun, jadi mungkin TPP setahun setelah itu," kata dia.
Sebagai informasi, TPP sejauh ini beranggotakan Singapura, Brunei, Selandia Baru, Chile, Amerika Serikat, Australia, Peru, Vietnam, Malaysia, Meksiko, Kanada, dan Jepang. Korea Selatan telah menyatakan setuju bergabung dengan TPP dan akan membahas prosesnya lebih lanjut. Negara potensial lainnya yang akan bergabung, di samping Indonesia, ialah Kolombia, Filipina, Thailand, Taiwan.
Pemerintah sebelumnya atau pada era SBY, menegaskan sulit menerima ajakan bergabung dalam kelompok dagang bentukan Amerika Serikat ini. Sebab, dikhawatirkan kedaulatan bangsa dalam menjaga perekonomian terkikis. Indonesia harus tunduk pada aturan yang disepakati mayoritas negara-negara besar di dalamnya.
TPP diklaim sebagai perjanjian dagang paling komplet dan berstandar paling tinggi, termasuk mengatur hak kekayaan intelektual, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mekanisme penyelesaian sengketa antara negara dengan investor asing.
(mdk/sau)