Indonesia masuk daftar negara transparan dan kooperatif bidang perpajakan
The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes mengganjar Indonesia dengan penilaian Largely Compliant dari sebelumnya Partially Compliant oleh 153 negara anggota Global Forum. Hal ini berkat berbagai perbaikan dalam beberapa tahun terakhir ini.
The Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes mengganjar Indonesia dengan penilaian Largely Compliant dari sebelumnya Partially Compliant oleh 153 negara anggota Global Forum. Hal ini berkat berbagai perbaikan dalam beberapa tahun terakhir ini, terutama berlakunya UU Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.
Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (2/8), mengatakan peringkat Largely Compliant pada 2nd Round Peer Review merupakan salah satu syarat agar Indonesia tidak digolongkan masuk ke dalam negara-negara yang tidak transparan atau kooperatif untuk tujuan perpajakan oleh European Commission.
-
Pajak apa yang diterapkan di Jakarta pada masa pasca kemerdekaan? Di dekade 1950-an misalnya. Setiap warga di Jakarta akan dibebankan penarikan biaya rutin bagi pemilik sepeda sampai hewan peliharaan.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
-
Apa yang diresmikan oleh Jokowi di Jakarta? Presiden Joko Widodo atau Jokowi meresmikan kantor tetap Federasi Sepak Bola Dunia (FIFA) Asia di Menara Mandiri 2, Jakarta, Jumat (10/11).
-
Kapan harga bahan pangan di Jakarta terpantau naik? Situs Badan Pangan Nasional (Bapanas) per Rabu 21 Februari 2024 pukul 13.00 WIB menunjukkan kenaikan harga beberapa bahan pangan, terutama beras dan cabai rawit merah.
"Dengan demikian, Indonesia akan terhindar dari berbagai sanksi (defensive measures) yang diterapkan oleh Global Forum dan European Commission bagi negara-negara yang tidak transparan atau kooperatif untuk tujuan perpajakan."
Peningkatan peringkat ini juga meningkatkan kredibilitas Indonesia sebagai anggota G20 secara khusus dan sebagai anggota warga dunia secara umum. Meningkatnya kepercayaan negara-negara atau organisasi internasional kepada Indonesia dapat meningkatkan peluang kerjasama internasional dalam berbagai bidang.
Penilaian Global Forum dilakukan dengan cara membandingkan standard internasional dengan keadaan di Indonesia termasuk sisi legislasi dan pelaksanaan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan berdasarkan permintaan, yang disimpulkan berdasarkan hasil kuesioner, masukan dari negara-negara lain (peers input), on-site visit, dan Peer Review Group Meeting.
Dalam upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan hasil positif ini, Indonesia akan terus berusaha melanjutkan reformasi perpajakan termasuk menyusun legislasi yang memadai serta implementasi legislasi yang efektif sesuai standard internasional. Hal ini demi mewujudkan komitmen global Indonesia untuk memberantas penghindaran dan pengelakan pajak, memerangi tindak pidana pencucian uang, dan mendukung pemberantasan pendanaan terorisme.
Baca juga:
Aturan insentif mobil listrik terbit Agustus 2018
Ekonom sayangkan rencana perpanjangan masa tax holiday hingga 50 tahun
Presiden Jokowi mau genjot ekspor, Apindo minta insentif PPN dan PPh
Sri Mulyani kelompokkan 6 objek PNBP dalam aturan baru
Sri Mulyani beberkan keuntungan adanya Undang-Undang PNPB baru
Genjot investasi dan ekspor, Jokowi ingin masa berlaku tax holiday bisa 50 tahun
Sri Mulyani dan DPR sahkan aturan baru soal PNBP