Indonesia Punya Utang Rp6.713 Triliun, untuk Apa Saja?

Utang pemerintah tercatat meningkat sebesar Rp6.713,24 triliun hingga per akhir November 2021 atau sekitar 39,38 persen dari PDB. Total utang tersebut naik signifikan dibandingkan posisi Oktober 2021 yakni Rp6.687,28 triliun. Artinya, dalam sebulan, utang negara sudah bertambah sebesar Rp25,96 triliun.

2022-01-08 12:05:10

Utang pemerintah tercatat meningkat sebesar Rp6.713,24 triliun hingga per akhir November 2021 atau sekitar 39,38 persen dari PDB. Total utang tersebut naik signifikan dibandingkan posisi Oktober 2021 yakni Rp6.687,28 triliun. Artinya, dalam sebulan, utang negara sudah bertambah sebesar Rp25,96 triliun.

Utang pemerintah memang dikelola sedemikian baiknya agar bermanfaat bagi Indonesia. Indonesia dengan defisit yang rendah, menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi yang paling tinggi. Dengan kata lain, tambahan utang menjadi lebih kecil apabila dibandingkan tambahan manfaat yang diperoleh.

"Pemerintah senantiasa mengelola pembiayaan secara hati-hati, kredibel, dan terukur, kata Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prastowo beberapa waktu lalu.

Baca juga:
Bos Grup Texmaco Gugat Pemerintah Ke Pengadilan Soal Utang BLBI
Catatan Presiden PKS atas Kinerja Pemerintah Sepanjang 2021
Banggar DPR Ingatkan Anggaran Subsidi Energi 2022 Berpotensi Membengkak
Meneropong Kondisi Garuda Indonesia di 2022 Tengah Terhimpit Utang Triliunan Rupiah
Menengok Perkembangan Proses PKPU Garuda Indonesia
Agenda PKPU, Garuda Indonesia Perkuat Komunikasi dengan Kreditur dan Lessor

Lantas untuk apa saja utang tersebut?

Mengutip laman Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengenai 'menjawab utang' dijelaskan, keadaan sekarang ini pemerintah tidak dapat menunda kebutuhan-kebutuhan yang mendesak seperti infrastruktur dan pembangunan lainnya. Sebab jika ditunda maka di masa depan seiring dengan kenaikan harga maka, biaya untuk kebutuhan-kebutuhan tersebut akan semakin tinggi. Di satu sisi, pemerintah tetap harus membayar biaya-biaya kebutuhan tersebut walau pendapatan terbatas.

Utang menjadi alat untuk membayar kekurangan biaya-biaya tersebut. Jika nanti infrastruktur telah memadai dan Sumber Daya Manusia (SDM) telah kompeten maka masyarakat Indonesia dapat bersaing dengan Negara tetangga bahkan dengan dunia.

Dalam penjelasan Kemenkeu, berutang adalah pilihan kebijakan yang rasional untuk menyelesaikan pembangunan yang tidak bisa ditunda. Utang adalah alat (tool) untuk mengakselerasi pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Pemerintah berutang bukan sekedar buat menutup biaya operasional seperti layaknya utang untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Utang tersebut berguna agar Indonesia punya sumber daya lebih banyak untuk pembangunan Indonesia, bukan soal konsumsi aja.

Karena, jika infrastruktur sudah bagus, transportasi akan lebih mudah. Kalau transportasi mudah, biaya kirim barang jadi makin murah. Semakin murah biaya kirim barang, akan semakin murah harga jual barang. Dampaknya maka akan kembali lagi kepada masyarakat.

"Kalau barang murah, masyarakat makin banyak yang bisa beli, perekonomian makin lancar, rakyat makin sejahtera, bukankah itu yang kita inginkan bersama? Nah, makanya nih, pembangunan ngga bisa ditunda lagi," tulis penjelasan Kemenkeu.

Semakin lama, biaya pembangunan infrastruktur bakal makin mahal. Sama kaya beli properti, harus bisa diusahakan secepatnya keburu harga naik terus. Selain itu, dari pembangunan infrastruktur tadi manfaat ekonomi dan sosialnya pasti akan berlipat-lipat.

Bonus Demografi Capai Puncak 2025

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), populasi penduduk Indonesia saat ini didominasi kelompok umur produktif yakni antara 15-34 tahun. Kondisi ini menunjukkan bahwa Indonesia sedang memasuki era bonus demografi, di mana kelebihan penduduk usia produktif bisa dimanfaatkan untuk peningkatan pembangunan.

Diperkirakan, era bonus demografi ini akan mencapai puncaknya pada periode 2025–2030. Utang pemerintah saat ini juga ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kesehatan, untuk menjamin bonus demografi tadi benar-benar menjadi generasi penduduk yang berkualitas, cerdas dan sehat sehingga berguna bagi pembangunan Indonesia.

Tingkat kemiskinan di Indonesia saat ini juga masih di tinggi. Selain itu ada masalah tingkat kesenjangan yang masih tinggi yang perlu diselesaikan, dengan menaikkan taraf ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah (bukan dengan menurunkan taraf ekonomi masyarakat menengah ke atas), makanya perlu program perlindungan sosial masyarakat antara lain melalui peluncuran Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), subsidi pupuk, tunjangan BPJS dan lain-lain.

"Jadi berutang saat ini adalah pilihan yang logis dan rasional untuk kemajuan Indonesia," tulisnya.

Pada akhirnya pemerintah berutang untuk hal produktif yang bisa dinikmati sekarang dan masa mendatang. Sebab. masyarakat punya kebutuhan penting, mendesak dan prioritas saat ini. Tinggal bagaimana memilih mau dipenuhi dari sekarang atau menunggu nanti terkumpul uangnya.

Karena jika ditunda ini bisa mengakibatkan kerugian finansial yang lebih besar. Misalnya ketinggalan waktu dan kesempatan (momentum) dan kenaikan harga karena inflasi. Oleh karena kita perlu belanja ekspansif untuk belanja produktif, maka pembuatan anggaran pemerintah menerapkan kebijakan defisit.

(mdk/ags)