Indonesia Siap Cetak Sejarah ini di Dunia pada 2022

Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, Presidensi G20 telah banyak berkontribusi dalam menangani masalah ekonomi di berbagai wilayah. Forum internasional ini dianggap menjadi ruang diskusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan global seperti krisis keuangan.

2021-11-01 11:00:55

Kepala Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu mengatakan, Presidensi G20 telah banyak berkontribusi dalam menangani masalah ekonomi di berbagai wilayah. Forum internasional ini dianggap menjadi ruang diskusi yang efektif untuk menyelesaikan permasalahan global seperti krisis keuangan.

"Dalam sejarahnya, G20 memang berkontribusi menangani masalah ekonomi berbagai wilayah di dunia. Forum ini menjadi forum yang sangat efektif menyelesaikan permasalahan global seperti krisis keuangan yang dimotori oleh negara-negara perekonomian terbesar di dunia," tutur Febrio dalam keterangan resminya, Jakarta, Senin (1/11).

Dia menuturkan, mulai tahun 2022 mendatang akan menjadi sejarah baru bagi Indonesia karena beberapa waktu lalu telah menerima mandat sebagai pemimpin G20. Sebab, untuk pertama kalinya sejak berdirinya forum internasional ini, Indonesia memegang mandat tersebut.

"Tahun 2022 akan menjadi sejarah baru bagi kiprah G20 dengan presidensi Indonesia. Oleh sebab itu, kita akan memastikan arah diskusi mampu mengkatalisis kerja sama antar negara agar terjadi pemulihan yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan”, kata dia.

Dia menuturkan untuk menjawab kebutuhan global ini, Pemerintah Indonesia memiliki agenda-agenda prioritas baik pada jalur Sherpa maupun jalur keuangan yang lebih fokus pada isu ekonomi dan keuangan internasional. Agenda-agenda prioritas pada jalur keuangan (finance track) yang diusulkan Indonesia di antaranya, akan fokus pada penanganan isu-isu global terkini seperti exit policy.

Langkah yang akan dilakukan untuk agenda prioritas ini salah satunya dengan diskusi mendalam tentang peningkatan pengawasan dan pemantauan risiko global. Kebijakan smooth exit strategy akan dilakukan dengan tetap memperhatikan kondisi masing-masing negara yang berbeda-beda.

Indonesia juga akan merumuskan rancangan strategi terukur untuk menarik kembali stimulus fiskal dan moneter di masa pandemi secara bertahap serta disesuaikan dengan perkembangan dan kecepatan pemulihan antar negara. Selain itu, pengembangan pilihan kebijakan dalam mengatasi masalah neraca sektor publik maupun swasta juga akan terus dilakukan.

Selanjutnya

Adapun agenda prioritas lainnya yaitu mengatasi isu scarring effect yang dapat menghambat potensi pertumbuhan pada jangka menengah - panjang. Pemerintah akan mendorong dilakukannya realokasi tenaga kerja untuk mengatasi isu pengangguran serta mendorong peningkatan kreativitas dan produktivitas.

Di samping itu, realokasi modal juga akan terus diupayakan sebagai langkah untuk mengatasi permasalahan stagnasi tingkat produksi dan operasional. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan investasi.

Dalam mengatasi scarring effect, perlu adanya keseimbangan melalui upaya untuk meningkatkan produktivitas, menjaga laju pertumbuhan, dan tetap waspada mencegah terjadinya kembali lonjakan kasus Covid-19 dan mutasi virus. Pemerintah juga akan meningkatkan inklusi digital dan mengatasi kesenjangan digital. Termasuk membuat kebijakan yang efektif untuk menangani berbagai isu struktural seperti potensi penurunan output jangka menengah dan panjang serta isu ketenagakerjaan.

Adapun agenda legacy pada jalur keuangan akan senantiasa dijaga dan dilanjutkan. Dukungan global untuk semua negara rentan yang paling terdampak pandemi Covid-19 dilakukan melalui Special Drawing Rights (SDR) Allocation, fasilitas pembiayaan Multilateral Development Banks (MDBs), agenda restrukturisasi utang, dan dukungan lainnya. Percepatan investasi di bidang infrastruktur, khususnya pasca pandemi, juga akan diupayakan termasuk melalui transformasi infrastruktur digital dan peningkatan investasi swasta.

Terakhir, agenda keuangan berkelanjutan akan diarahkan pada transisi yang adil (just) dan terjangkau (affordable) untuk mempercepat pemulihan ekonomi yang ramah lingkungan. Cara yang ditempuh melalui pembiayaan berkelanjutan dan potensi pengembangan nilai ekonomi karbon (carbon pricing).

Selain itu, regulasi keuangan dalam rangka mengembangkan sistem keuangan digital semakin diperkuat posisinya. Ruang diskusi akan menekankan pada dampak inovasi digital, yang tidak hanya berfokus pada manfaat inovasi digital tetapi juga membahas pentingnya menahan potensi risiko yang muncul.

(mdk/bim)