Ini alasan pemerintah setuju smelter Freeport bukan di Papua
Daerah itu masih minim infrastruktur pendukung.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta Freeport Indonesia membangun Instalasi pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Papua. Ini agar dapat menimbulkan efek domino terhadap kemajuan di Indonesia timur.
Namun, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan pembangunan smelter di Papua sulit dilakukan. Sebab, daerah itu masih minim infrastruktur pendukung.
-
Dimana Smelter Freeport yang akan mengolah tembaga dan emas di Indonesia? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Apa yang akan dihasilkan dari beroperasinya Smelter Freeport di Gresik? Menurut dia, beroperasinya smelter PT Freeport ini akan memberikan sejumlah keuntungan bagi Indonesia. Dengan hilirasasi ini, negara akan mendapatkan nilai tambah yang besar dari pajak maupun dividen.
-
Kapan Smelter Freeport di Gresik ditargetkan mulai beroperasi? Presiden Jokowi mengatakan smelter PT Freeport Indonesia yang berlokasi di Gresik akan rampung pada Juni 2024.
-
Siapa yang akan direkrut untuk bekerja di Smelter Freeport di Gresik? Dia menuturkan industri pengolahan tembaga ini nantinya akan merekrut 20 ribu anak-anak muda Indonesia untuk bekerja .
-
Dimana lokasi kejadian ledakan smelter PT ITSS? Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah akhirnya menetapkan dua tersangka kasus ledakan tungku smelter milik PT Indonesia Tshinshan Stainless Steel (ITTS) yang berada di kawasan PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng).
-
Apa yang terjadi di tambang emas di Gorontalo? Sebagai informasi, pusat koordinasi operasi SAR Basarnas menerima laporan terjadi bencana tanah longsor di areal tambang rakyat di Desa Tulabolo Timur, Suwawa Timur, Bone Bolango, pada Sabtu (6/7), dan ada jiwa yang terancam dan membutuhkan pertolongan.
Makanya, Freeport memutuskan untuk membangun smelter di Gresik, Jawa Timur.
"Sejak dari dulu diskusi soal smelter memang dilihat dari berbagai aspek. Infrastruktur dan pasokan listrik di Papua belum mencukupi," ujar Sudirman dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR-RI di, Jakarta, Rabu (28/1).
Jika pembangunan smelter dipaksakan di Papua. Maka itu bakal berjalan lambat dan tak sesuai dengan pembatasan waktu tertuang dalam UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara.
"Kalau dibangun di Papua bakal telat dan kita pilih jalan lain," kata dia.