Ini alasan Wapres JK tak jadi umumkan paket kebijakan jilid VII
Paket kebijakan memerlukan kajian lebih mendalam.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) meminta masyarakat untuk sabar menunggu keluarnya paket kebijakan deregulasi ke-VII yang saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah.
JK mengatakan, paket kebijakan ketujuh tetap konsisten ditujukan untuk menggerakkan perekonomian Indonesia di tengah menurunnya perekonomian global.
-
Bagaimana Jusuf Kalla menilai harga alutsista bekas yang dibeli pemerintah? "Sebetulnya bukan hanya bekas, berapa harga bekas itu? Itu hal yang berbeda. Kalau ini 'kan harganya rata-rata Rp1 triliun satu pesawat, pesawat yang umurnya 25 tahun," kata JK. Ketika orang ingin membeli pesawat, yang diukur ada dua yaitu umur dan jam terbangnya. Khusus umur sangat berpengaruh pada teknologi yang ada di dalam pesawat tersebut.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Bagaimana cara Partai Nasional Indonesia (PNI) menjalankan politik ekonominya? PNI adalah partai yang fokus di dalam pemerintahan dengan menjunjung tinggi nasionalisme dan politik ekonomi bersifat nasionalis.
-
Apa yang di ekspor oleh Kementan? Wakil Presiden RI, KH Maruf Amin melepas ekspor komoditas pertanian ke 176 negara dengan nilai transaksi sebesar 12,45 triliun.
-
Apa yang menjadi modal untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 menurut Wakil Menteri Ketenagakerjaan? Pengembangan dan pembinaan talenta muda dinilai sebagai modal untuk menjadi agen perubahan dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.
-
Kenapa Ridwan Kamil menemui Jusuf Kalla? “Beliau kan orang pintar ya dan penuh dengan pengalaman, arif, bijaksana. Sehingga saya perlu mendapatkan arahan, wejangannya dari beliau,” sambungnya.
Semula, paket kebijakan ketujuh akan diumumkan hari ini di Istana Kepresidenan Jakarta. Namun, rencana tersebut dibatalkan.
"Tunggu saja, sabar-sabar saja. Ya fungsinya ke ekonomi, bagaimana mempermudah investasi, bagaimana memberikan insentif, kan selalu semua paket itu bagaimana mempercepat, bagaimana mempermudah, bagaimana mempermurah, itu saja. Nanti lah nanti," papar JK di kantornya, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (4/12).
JK menegaskan, paket kebijakan deregulasi itu disiapkan pemerintah untuk realisasi jangka pendek hingga jangka panjang. Karena itu, paket kebijakan memerlukan kajian lebih mendalam.
"Ya ini kan ada jangka pendek, ada jangka panjang, tidak semua bisa segera," imbuh JK.
Baca juga:
Jelang pengumuman paket kebijakan jilid VII, Rupiah menguat 3 poin
Paket kebijakan ekonomi jilid VII tak diumumkan hari ini
Menko Darmin: Belum ada waktu bahas paket kebijakan dengan presiden
Pemerintah bakal bolehkan swasta bangun kilang migas
4 Hari tak dapat pasokan BBM, SPBU ini rugi Rp 25 juta
6 Pengusaha Indonesia kehilangan status miliuner dunia