Ini biang kerok investasi daerah kerap mandek versi Kemendagri
"Biasanya setiap kepala daerah yang baru mempunyai kebijakan atau aturan sendiri soal pembangunan infrastruktur."
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydoonyzar Moenek mengungkapkan, pembangunan infrastruktur di daerah yang mandek disebabkan karena kekhawatiran investor terkait pergantian pejabat kepala daerah setiap lima tahun sekali. Pergantian iklim politik mengancam dana besar yang sudah digelontorkan.
"Biasanya setiap kepala daerah yang baru mempunyai kebijakan atau aturan sendiri soal pembangunan infrastruktur. Dalam aturan sebelumnya, proyek multi years, tidak boleh melewati masa jabatan kepala daerah selama 5 tahun," terangnya saat diskusi Pembangunan Infrastruktur Daerah Mandek? di Bakoel Coffe, Jakarta, Sabtu (27/2).
Guna menyelesaikan hambatan ini, pihaknya menyebut akan membuat peraturan menteri dalam negeri (Permendagri). Peraturan ini dibuat dari turunan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
"Jadi dengan adanya Permendagri ini, tidak ada lagi proyek infrastruktur yang mengikuti masa jabatan kepala daerah," papar Doony.
Donny menjelaskan, nantinya proyek infrastruktur multi years dapat terus dilanjutkan sesuai lamanya pengerjaan. Mulai 5 tahun hingga 20 tahun ke depan.
"Tapi kita amankan RPJMD selama 5 tahun ke depan hingga 20 tahun. Kita kawal komitmen yang kuat bagi kepala daerah baru bangun infrastruktur di daerah," tegasnya.
Sebelumnya, dengan pertimbangan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 20 Maret 2015 lalu, telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.
Dalam Perpres ini disebutkan, Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah dapat bekerjasama dengan Badan Usaha (BUMN, BUMD, swasta, badan hukum asing, atau koperasi) dalam Penyediaan Infrastruktur.
Baca juga:
Kemenkop UKM & Kemendag akan revitalisasi 5 ribu pasar tradisional
Proyek tol di Palembang terkendala, hingga Jokowi disalahkan
Sumsel akan bangun terowongan bawah air pertama di Indonesia
Menteri Jonan dan bawahannya beda pendapat soal lahan kereta cepat
Jalan Pelabuhan Bitung jadi hub internasional masih panjang
Demi kereta cepat, Purwakarta siap tutup tambang dengan persyaratan
Progres Tol Palindra lambat, kepala BBPJN III salahkan Jokowi
-
Bagaimana Pertamina membangun infrastruktur hijau? Langkah konkrit perseroan dalam pengembangan infrastruktur hijau, lanjut Fadjar tidak hanya dilakukan dalam Pertamina Group, tetapi juga bersama BUMN yang tergabung dalam Indonesia Battery Corporation (IBC) dalam pengembangan pabrik baterai kendaraan listrik (EV).
-
Apa saja contoh infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR? Kementerian PUPR diamanahi 125 PSN yang harus dikerjakan, yang terdiri dari 51 ruas jalan tol dan jembatan, 56 bendungan dan irigasi, 13 proyek sektor air dan sanitasi, 2 proyek perumahan, 1 proyek tanggul pantai, 1 proyek pembangunan Indonesia Internasional Islamic university dan 1 proyek kawasan industri batang.
-
Bagaimana Kemendagri mengimbau Pemda dalam membuat perencanaan gerakan menanam? Apabila dibutuhkan, lanjut Tomsi, Pemda dapat melibatkan pihak ketiga dalam menyusun perencanaan gerakan menanam. Ini khususnya terhadap penanaman sejumlah komoditas yang perlu menjadi perhatian, seperti bawang merah, cabai, dan jagung. Komoditas ini kerap mengalami kenaikan harga di banyak daerah, sehingga perlu upaya penanganan. "Separuh lebih ya kita masih mengalami kenaikan-kenaikan harga cabai, bawang, yang secara teorinya harusnya teman-teman di daerah dapat mengatasi itu dengan melakukan gerakan menanam," ujarnya.
-
Bagaimana Kementerian Investasi meyakinkan investor tentang kelanjutan proyek IKN? “Saya tidak melihat dalam waktu yang singkat ini, itu berpengaruh (investasi di IKN),” kata Nurul dilansir Antara, Selasa (4/6).
-
Dimana Pertamina akan menunjukkan komitmennya dalam mengembangkan infrastruktur hijau? PT Pertamina (Persero) menyiapkan 9 (sembilan) potensi kerjasama dan kolaborasi sebagai upaya langkah konkrit dalam membangun infrastruktur hijau di ajang flagship event ASEAN Indo Pacific Forum (AIPF) yang akan berlangsung di Jakarta pada 5 - 6 September 2023.
-
Apa yang dicapai oleh Pemprov Kaltim dalam kinerja pembangunan daerah? Capaian kinerja pembangunan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan hasil yang positif. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kaltim, Yusliando menuturkan, kinerja pelaksanaan pembangunan daerah sesuai denganRencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018 - 2023 berjalan cukup baik.