Ini Daftar Industri yang Masih Diperbolehkan Kirim Truk Kelebihan Muatan Sampai 2023
Asisten Deputi Bidang Logistik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erwin Raza, mengatakan penerapan Zero Over Dimension and Over Load (Odol) terus mengalami penundaan sejak kebijakannya diluncurkan pada 2017. Berdasarkan ketentuan baru, Zero Odol akan dicapai pada 1 Januari 2023.
Asisten Deputi Bidang Logistik Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Erwin Raza, mengatakan penerapan Zero Over Dimension and Over Load (Odol) terus mengalami penundaan sejak kebijakannya diluncurkan pada 2017. Berdasarkan ketentuan baru, Zero Odol akan dicapai pada 1 Januari 2023.
Mengingat waktu yang diberikan sudah cukup lama, Erwin pun mengatakan Indonesia sudah harus bebas Odol mulai 1 Januari 2023. Namun dalam masa transisi 2021 hingga 2023 diberikan toleransi, sehingga tidak merugikan industri dan memberikan kepada industri waktu untuk melakukan penyesuaian.
-
Apa saja yang menjadi kendala dalam pendistribusian logistik Pemilu di Papua? Seperti, sarana transportasi khusus, misalnya, sewa pesawat atau perahu motor yang dilanjutkan dengan berjalan kaki. Diakui, salah satu kabupaten di Papua yang alokasi untuk distribusi logistik tertinggi adalah Kabupaten Mamberamo Raya yang mencapai Rp10 miliar, karena selain untuk carter atau sewa pesawat atau heli, juga perahu motor dan harus dipikul dengan berjalan kaki selama sekitar tiga hari.
-
Bagaimana Divisi Panah memperoleh senjata dan logistik? Seluruh senjata yang dipergunakan mereka dapatkan dengan usaha sendiri atau berasal dari hasil rampasan perang. Hebatnya lagi, seluruh logistik yang diperlukan selama perang pun dihasilkan secara swadaya dari usaha perkebunan milik kader Parkindo.
-
Kenapa QLola Supply Chain Management dibuat? Produk apapun itu tak akan sampai ke tangan konsumen jika tanpa melewati proses supply chain management (SCM). Buat yang belum tahu, SCM merupakan cara untuk memastikan rangkaian proses produksi hingga penyaluran kepada distributor dan konsumen berjalan secara lebih hemat dan efisien.
-
Apa saja yang dilakukan Kemenko Perekonomian untuk mewujudkan transportasi berkelanjutan di Indonesia? Pemerintah telah menetapkan pengembangan infrastruktur sebagai salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, dengan pembentukan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pengembangan infrastruktur yang signifikan akan terus dilanjutkan sebagaimana dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 guna mewujudkan visi strategis 100 tahun Indonesia. Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa Pemerintah telah membangun lebih dari 2.000 km jalan tol yang menghubungkan pusat-pusat komersial, industri, dan perumahan utama di tanah air, menciptakan value chain perdagangan yang lebih kuat. Dalam program PSN tersebut, Indonesia juga mengembangkan proyek transportasi perkotaan seperti MRT yang telah selesai pada tahun 2019 dan proyek LRT Jabodebek yang baru saja selesai.
-
Bagaimana LKPP memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, efisien, tepat waktu, dan memberikan nilai manfaat? Menurut pria yang akrab di sapa Hendi ini, pihak terus memastikan proses pengadaan barang dan jasa berjalan transparan, efisien, tepat waktu, dan memberikan nilai manfaat sebesar-besarnya.
-
Siapa yang menggunakan layanan transportasi online di Indonesia? Berdasarkan riset Google, Temasek, dan Bain & Company pada 2022, layanan transportasi online digunakan oleh 80 persen populasi Indonesia.
"Implementasi Zero Odol tidak serta merta karena sudah melalui beberapa kali penundaan. Dan tidak bisa ditawar lagi karena sudah disepakati oleh para stakeholder," kata Erwin dalam diskusi Warta Ekonomi pada Kamis (10/6).
Di dalam penerapannya pun, kata Erwin, pemerintah telah menyusun rencana toleransi kelebihan muatan mulai tahun ini sampai 2023 untuk industri-industri tertentu seperti baja, kaca lembaran, beras, semen, pupuk, minyak kelapa sawit dan bijih besi.
Untuk industri baja dan kaca lembaran, misalnya diberikan toleransi kelebihan muatan 20 persen pada periode Juli hingga Desember 2021. Namun seiring waktu toleransi dikurangi hingga akhirnya hanya 5 persen pada 2023.
"Sehingga kita belajar selalu siap menghadapi hal itu dan bisa betul-betul secara konsisten setelah 2023, kita sudah bisa menerapkan bebas dari Odol ini," tutur Erwin.
Tak Beratkan Industri
Dia mengungkapkan pemerintah juga telah membuat strategi penerapan Zero Odol tanpa memberatkan industri. Dari sisi edukasi dan sosialisasi dengan membangun kesadaran sosial tentang pentingnya penegakan Odol untuk keamanan dan keselamatan angkutan jalan, secara intensif dan berkesinambungan.
Kemudian, juga memberikan insentif bagi pengusaha angkatan barang yang melakukan normalisasi armada pada bengkel resmi berupa antara lain pembebasan denda seperti amnesti Sertifikat Lulus Uji Tipe, atau keringanan pajak untuk peremajaan armada truk yang masih perlu pembahasan degan Ditjen Pajak.
Dari sisi penegakan hukum, selama masa transisi yaitu 2021 hingga akhir Desember 2022, penindakan terhadap pelanggaran Odol dalam bentuk pembinaan, bukan sanksi.
"Selama masa pemberlakukan penuh setelah Januari 2023, mulai dari penurunan barang dan penundaan perjalanan sampai ke penyidikan dan penuntutan hukum," jelas Erwin.
Dari sisi standarisasi, pemerintah menyiapkan aturan Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) dan Jumlah Berat yang diizinkan (JBKI) antar provinsi sesuai perkembangan teknologi kendaraan bermotor. Selain itu juga dilakukan standarisasi fasilitas dan layanan di seluruh Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB). Persoalan standarisasi ini sudah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan.
"Penegakan kebijakan Odol juga diharapkan menjadi peluang pengembangan sistem transportasi multimoda dalam mendistribusikan barang melalui penggabungan moda transportasi darat dengan moda transportasi laut," ungkap Erwin.
Reporter: Andina Librianty
Sumber: Liputan6
(mdk/bim)