Ini detail kesepakatan pemerintah-Freeport
Tambang asal AS itu mau membayar royalti lebih mahal, serta meningkatkan porsi saham pemerintah.
Setelah meneken Memorandum of Understanding (MoU) dengan pemerintah, PT Freeport Indonesia selangkah lagi mendapat izin ekspor konsentrat mineral. Kesepakatan yang menjadi dasar renegosiasi Kontrak Karya itu memberi beberapa kemudahan pada Freeport asal serius membangun smelter sesuai amanat hilirisasi.
Informasi dihimpun merdeka.com, perusahaan tambang berinduk ke Amerika Serikat itu bersedia menaikkan porsi saham pemerintah dari sebelumnya cuma 9,36 persen, menjadi 30 persen.
-
Apa yang ditemukan di situs penggalian dekat Danau Tisza, Hongaria? Satu set komuni perak abad ke-14 (tempat piala dan wafer) dan harta karun berupa 70 koin perak ditemukan dalam proyek penelitian oleh Institut Arkeologi Nasional Hongaria (Nemzeti Régészeti Intézet) di dekat Danau Tisza.
-
Di mana letak Pulau Samosir? Sementara itu, kubah yang terbentuk kembali menyebabkan munculnya sebuah pulau di tengah danau bernama Pulau Samosir.
-
Apa yang ditemukan di Tavsanli Hoyuk, Turki? Sebuah belati dan stempel berusia 3.300 tahun ditemukan saat penggalian di Tavsanli Hoyuk, Turki.
-
Apa yang ditemukan di Yeşilova Hoyuk, Turki? Dalam penggalian terbaru di Yeşilova Hoyuk, distrik Bornova, İzmir, Turki, ditemukan batu berangka berusia 8.000 tahun.
-
Apa yang ditemukan di lepas pantai Misiliscemi, Sisilia, Italia? Di lepas pantai Misiliscemi, Sisilia, Italia, sebuah kapal kuno Romawi yang sudah tenggelam berhasil diangkat dari dasar laut setelah ditemukan pada Juli 2020.
-
Bagaimana desa wisata ini dikelola? “Konsep pengembangan desa wisata di Kaduela dikelola secara mandiri dan melibatkan pemberdayaan masyarakat setempat sebagai kunci keberhasilan,” terang Iim
Freeport Indonesia juga bersedia membayar royalti tembaga dan emas lebih mahal. Sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2003, royalti minimum penjualan bahan mineral emas 3,75 persen per kilogram. Sementara Freeport sampai sekarang cuma bersedia membayar 1 persen saja. Demikian pula tembaga, yang oleh tambang itu hanya dibayarkan royaltinya 1,5 persen dari harga jual.
Draf amandemen Kontrak Karya ini juga dilengkapi kesepakatan lain soal pengurangan luas lahan tambang, perubahan perpanjangan kontrak menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK), penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri.
Sebelumnya, Direktur Utama Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto membenarkan MoU sudah ditandatangani, kendati sempat dibahas ulang pada detik-detik akhir.
"MoU sudah ditandatangani," kata Rozik kepada merdeka.com lewat pesan singkatnya, Sabtu (26/7).
Dengan demikian, sidang kabinet dipimpin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan digelar secepatnya membahas isu tersebut. Kalau SBY merestui, Freeport langsung memperoleh Surat Persetujuan Ekspor.
Kepada wall street journal, Jumat (25/7), Direktur Freeport McMoran James Moffet selaku induk usaha mengapresiasi kesepakatan itu. Artinya, ekspor tembaga bisa segera dimulai setelah mandeg sejak awal 2014 akibat UU Hilirisasi.
"Keuntungan dari kembali beroperasinya tambang Grasberg di Papua akan dirasakan pemerintah, komunitas sekitar tambang, serta pegawai kami yang mayoritas warga Indonesia," kata Moffet.
Pemberian izin ekspor konsentrat kepada Freeport akan memberi tambahan pemasukan pada Indonesia. Sampai akhir 2014, total ekspor tembaga dari Tanah Air diperkirakan 756.300 ton, atau setara USD 1,56 miliar. Ini berkurang jauh dibanding produksi tahun lalu yang mencapai 1,45 juta ton, sebelum ada aturan hilirisasi.
Freeport menghentikan ekspor mineral mereka ketika pemerintah memberikan bea keluar progresif, diawali 20 persen yang bisa terus melonjak sampai 60 persen pada 2016 ketika mereka tak membangun smelter. Dengan MoU ini, pajak ekspor itu bakal dilonggarkan, kemungkinan 10 persen lebih rendah.
Baca juga:
Jokowi ogah tanggapi MoU terbaru Indonesia & Freeport
Bos Freeport resmi tanda tangan renegosiasi kontrak karya
Jadi Presiden, Jokowi bakal paksa Freeport bangun smelter
Tunggu bea keluar, kontrak karya Freeport belum ditandatangani
ESDM tegaskan belum perpanjang kontrak Freeport hingga 2041