Ini penyebab sistem keuangan syariah tak populer di Indonesia
Penasihat Senior Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Edy Setiadi, mengatakan sistem keuangan syariah Indonesia telah menjadi salah satu sistem terlengkap yang diakui secara internasional. Namun, sistem keuangan ini justru tidak populer di Tanah Air.
Penasihat Senior Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Edy Setiadi, mengatakan sistem keuangan syariah Indonesia telah menjadi salah satu sistem terlengkap yang diakui secara internasional. Namun, sistem keuangan ini justru tidak populer di Tanah Air.
"Namun kita menyadari bahwa hingga saat ini masih terdapat tantangan berat untuk terus meningkatkan dan menumbuhkembangkan keuangan syariah di Indonesia," kata Edy, dalam sebuah acara di Wisma Antara, Jakarta, Jumat (24/11).
Edy mengungkapkan, berdasarkan data OJK, diketahui pangsa pasar keuangan syariah pada September 2017 masih di bawah 10 persen. Padahal, total aset keuangan syariah di Indonesia mencapai Rp 1.075,96 triliun.
"Tantangan lain yang dihadapi industri keuangan syariah Indonesia bisa dianalogikan ibarat kondisi jalan raya di Jakarta, transportasi umum, kendaraan atau bis yang tersedia sudah banyak dan mencukupi. Namun yang mau naik masih belum banyak. Akhirnya bis saling berebut penumpang yang jumlahnya masih terbatas, sehingga penumpang yang kualitasnya kurang baik juga ada yang terangkut. Sehingga membuat lembaga keuangan syariah menjadi rentan terhadap external shocks," ujarnya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, lanjutnya, maka jumlah penumpang (nasabah) yang berkualitas harus ditambah. Salah satu caranya dengan memperbesar basis nasabah melalui pemberdayaan dan edukasi literasi keuangan syariah dari lembaga keuangan syariah.
Hal tersebut juga dinilai bisa menciptakan demand (permintaan) yang lebih besar lagi di sektor keuangan syariah. "Hal tersebut perlu menjadi perhatian seluruh pelaku sektor jasa keuangan syariah, mengingat adanya peningkatan jumlah penduduk middle class income Indonesia (pendapatan kelas menengah ke bawah) yang terutama didominasi penduduk Muslim."
Edy menegaskan, hal tersebut dapat menciptakan permintaan potensial terhadap produk dan jasa keuangan syariah pada sektor halal, terlebih lagi jaminan produk halal merupakan tanggung jawab pemerintah, sesuai dengan pasal 5 ayat (1) UU Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
"Oleh karenanya, kita perlu terobosan dan inovasi baru dalam menjaring minat masyarakat untuk mengakses industri jasa keuangan syariah secara lebih luas. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membangun model bisnis yang mengolaborasikan potensi sektor keuangan, sektor riil, serta sektor relijius atau sosial secara timbal balik saling mendukung."
-
Apa yang dikatakan OJK mengenai sektor jasa keuangan Indonesia saat ini? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Bagaimana OJK mendorong pengembangan perbankan syariah? Berbagai kebijakan dikeluarkan OJK untuk mendorong pengembangan perbankan syariah bersama stakeholders terkait beberapa inisiatif seperti: Mulai dari perbaikan struktur industri perbankan syariah yang dilakukan melalui konsolidasi maupun spin-off unit usaha syariah (UUS). Lalu penguatan karakteristik perbankan syariah yang dapat lebih menonjolkan inovasi model bisnis yang lebih rasional, serta pendekatan kepada nasabah yang lebih humanis; Pengembangan produk yang unik dan menonjolkan kekhasan bank Syariah, sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat untuk meningkatkan competitiveness perbankan syariah. Lalu, peningkatan peran bank syariah sebagai katalisator ekosistem ekonomi syariah agar segala aktivitas ekonomi syariah, termasuk industri halal agar dapat dilayani dengan optimal oleh perbankan syariah; dan Kelima, peningkatan peran bank syariah pada dampak sosial melalui optimalisasi instrumen keuangan sosial Islam untuk meningkatkan social value bank syariah.
-
Bagaimana OJK menilai stabilitas sektor jasa keuangan Indonesia? Rapat Dewan Komisioner Bulanan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 30 Agustus 2023 menilai stabilitas sektor jasa keuangan nasional terjaga dan resilien dengan indikator prudensial. seperti permodalan maupun likuiditas yang memadai serta profil risiko yang terjaga di tengah meningkatnya ketidakpastian perekonomian global.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa yang ingin dicapai OJK dari pengembangan perbankan syariah? Bank syariah saat ini sedang kita coba arahkan untuk memberikan alternatif produkproduk perbankan syariah yang bukan merupakan bayangan dari produk-produk yang sudah ada di perbankan konvensional,” kata Dian.
-
Bagaimana OJK mengkategorikan PMV dan PMV Syariah dalam menjalankan kegiatan usaha? Salah satu pokok pengaturan dalam POJK Nomor 25 tahun 2023 adalah adanya pengkategorian PMV dan PMV Syariah dalam menjalankan kegiatan usahanya. PMV wajib menjalankan kegiatan usaha sesuai kategori yaitu PMV yang fokus pada kegiatan penyertaan modal, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi/sukuk konversi, dan/atau pengelolaan Dana Ventura, yang selanjutnya disebut sebagai Perusahaan berbentuk Venture Capital Corporation (VCC), dan PMV yang fokus pada pembiayaan melalui pembelian surat utang/sukuk yang diterbitkan Pasangan Usaha pada tahap rintisan awal dan/atau pengembangan usaha, pembiayaan, dan/atau pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil, yang selanjutnya disebut sebagai Perusahaan berbentuk Venture Debt Corporation (VDC).
Baca juga:
Dorong ekonomi hijau, Forum Ekonomi Islam Dunia kumpul di Jakarta
Bos BEI: Masih ada penghambat tumbuhnya produk syariah Indonesia
BI ungkap Jawa Barat berpotensi jadi poros ekonomi syariah
Pemerintah butuh dukungan agar RI jadi pusat keuangan ekonomi syariah global
Kemajuan keuangan syariah butuh dukungan akademisi dan pemerintah
Bikin Warung Muslimah, cara Ipemi tingkatkan kesejahteraan masyarakat
PayTren mendapat sertifikat syariah dari MUI