Ini pesan Apindo untuk Bos Pajak soal Tax Amnesty
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keberhasilan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencatat sejarah baru untuk Indonesia. Meski begitu, masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menyukseskan program ini.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai keberhasilan program pengampunan pajak (Tax Amnesty) mencatat sejarah baru untuk Indonesia. Meski begitu, masih banyak hal yang harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) untuk menyukseskan program ini.
Ketua Apindo Haryadi Sukamdani mengatakan keberhasilan program Tax Amnesty harus dibarengi dengan perbaikan administrasi pajak. sehingga seluruh masyarakat bisa merasakan kemudahan dalam membayar pajak.
-
Apakah Patung Palindo? Patung ini dikatakan sebagai "Sang Penghibur" karena pada ukirannya berbentuk wajah yang sedang gembira atau tersenyum.
-
Apa itu pajak? Pungutan Wajib KBBI mendefinisikan pajak sebagai pungutan wajib untuk penduduk kepada negara atas pendapatan, pemilikan, dan lainnya.
-
Kapan pajak anjing diterapkan di Indonesia? Aturan pajak untuk anjing pernah diterapkan di Indonesia, saat masa kolonialisme Belanda.
-
Kapan P.K. Ojong meninggal? Sebulan kemudian, Ojong meninggal dunia pada 31 Mei 1980.
-
Siapa Paulus Pandjaitan? Paulus putra dari Menko Luhut ini ternyata mengikuti jejak ayahnya yang meniti karier di bidang kemiliteran. Siapa yang tak kenal Luhut Binsar Pandjaitan? Selain menjabat sebagai Menteri Menko Marves, ia juga memiliki karier mentereng di bidang kemiliteran. Anak sulungnya, Paulus Pandjaitan rupanya mengikuti jejak karier sang ayah.
-
Dimana pajak anjing diterapkan di Indonesia? Kebijakan ini terdapat di banyak daerah seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Mojokerto.
"Dirjen Pajak diharapkan dapat menggunakan momentum ini untuk memperbaiki sistem informasi perpajakan yang lebih terintegrasi sehingga dapat memanfaatkan data yang diperoleh dari tax amnesty secara maksimal," ujarnya di kantor Apindo, Jakarta, Jumat (30/9).
Selain itu dirinya juga meminta pemerintah untuk memperbaiki Undang-Undang perpajakan agar tidak terlalu membebani wajib pajak (business friendly).
"Misalnya dapat dilakukan dengan tidak mengubah ketentuan umum perpajakan (KUP) seperti draf yang telah dibuat DJP yang justru menambah sejumlah pasal pidana yang memungkinkan sanksi penjara bagi kesalahan yang tidak fatal," imbuhnya.
Haryadi juga mengimbau agar Dirjen Pajak menurunkan tarif PPh badan maupun PPh orang pribadi. Apindo mengusulkan tarif yang kompetitif sebesar 17 persen, dengan demikian beban biaya usaha berkurang untuk penanaman modal.
"Kemudian untuk PPh orang pribadi kita diusulkan turunan maksimal 22 persen untuk plafon penghasilan tertinggi. Kemudian yang harus diperbaiki peninjauan sistem PPN untuk menjajaki kemungkinan diterapkannya sistem Sales Tax untuk mempermudah implementasinya di lapangan sehingga diharapkan meningkatkan compliance rate," pungkas Haryadi.
Baca juga:
Peminat Tax Amnesty tinggi, seskab sebut server DJP sampai eror
Ketua Apindo: Hari ini, Tax Amnesty mencatatkan sejarah
Lapor harta ke Ditjen Pajak, Bos Alfamart imbau UKM ikut Tax Amnesty
Setelah pejabat Polri, giliran petinggi Kejagung ikut Tax Amnesty
Akhir periode I, Bos Sinarmas sambangi kantor pajak ikut Tax Amnesty
Hari terakhir periode I Tax Amnesty, antrean tembus 1.778 orang
Anggota DPR dan pejabat Polri ikut manfaatkan Tax Amnesty