Ini Solusi Pengelolaan Utang Pemerintah
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menanggapi, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya posisi utang pemerintah yang dinilai kian mengkhawatirkan.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Didik J Rachbini menanggapi, laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya posisi utang pemerintah yang dinilai kian mengkhawatirkan.
Menurutnya, masih ada solusi yang bisa ditempuh oleh pemerintah untuk mengelola jumlah utang yang terus membengkak. Yakni, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi di atas moderat dalam waktu cukup lama dengan strategi peningkatan ekspor, daya saing, hingga penyesuaian struktural.
-
Apa yang diukur oleh Indeks Bisnis UMKM? Indeks Bisnis UMKM merupakan indikator yang mengukur aktivitas UMKM di Indonesia yang dilakukan setiap kuartal oleh BRI Research Institute.
-
Apa yang menjadi catatan BPS tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal II-2023? Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di angka 5,17 persen secara tahunan (yoy) pada kuartal II-2023.
-
Bagaimana cara Kepala LKPP mendorong UMKK untuk berkontribusi dalam ekonomi Indonesia? Salah satunya dengan memasukan produknya di Katalog Elektronik. Sebagai marketplace terbesar yag dimiliki pemerintah, dengan memasukan produk dalam Katalog Elektronik, maka produk UMKK tersebut akan dilihat oleh 83 Kementerian/Lembaga dan lebih dari 500 Pemerintah Daerah.
-
Bagaimana BRI menentukan skor Indeks Bisnis UMKM? Survei dilakukan di 33 provinsi, jumlah responden sebesar 7.047 debitur UMKM, margin of error ± 1,16%, metode sampling: stratified systematic random sampling, dan periode survei: 03 s.d. 19 Oktober 2023.
-
Apa yang dilakukan Kemenkumham untuk meningkatkan perekonomian Indonesia? Menurut Yasonna, dengan diselenggarakannya Temu Bisnis Tahap VI, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap perkembangan perekonomian Indonesia.
-
Apa yang diumumkan oleh BPBD DKI Jakarta? Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mengumumkan, cuaca ekstrem berpotensi melanda Ibu Kota hingga 8 Maret 2024.
"Jadi, saran untuk mengatasi utang sejatinya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi di atas moderat dalam waktu cukup lama dengan strategi ekspor, daya saing, penyesuaian struktural," ujarnya kepada Merdeka.com, Sabtu (26/6).
Kendati demikian, dia mengakui bukan perkara mudah bagi pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi positif dalam waktu dekat. Menyusul, Indonesia masih dihadapkan pada persoalan pandemi Covid-19.
Bahkan, tren kasus Covid-19 di tanah air terus mengalami peningkatan drastis pasca libur lebaran Idul Fitri 2021. Hal ini sebagaimana dilaporkan oleh Satgas Covid-19.
"Jadi, masyarakat akan menerima konsekuensi utang yang berat di masa yang akan datang," tandasnya.
Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan review atas pelaksanaan kesinambungan fiskal dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020 kepada Presiden Joko Widodo. Review tersebut termasuk penilaian BPK terhadap tren penambahan utang pemerintah yang jumlahnya semakin membengkak.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Agung Firman Sampurna mengatakan, pihaknya khawatir pemerintah tidak bisa membayar seluruh utang tersebut.
"Tren penambahan utang pemerintah dan biaya bunga melampaui pertumbuhan PDB dan penerimaan negara sehingga memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan pemerintah membayar utang dan bunga utang," kata Agung di Istana Negara, Jumat (25/6).
Dia menjelaskan, utang pemerintah juga belum memperhitungkan unsur kewajiban pemerintah yang timbul seperti kewajiban pensiun jangka panjang, kewajiban putusan hukum yang inkrah, kewajiban kontigensi dari BUMN dan lainnya. Indikator kerentanan utang tahun 2020 diketahui melampaui batas rekomendasi International Monetary Fund (IMF) dan/atau International Debt Relief (IDR).
"Indikator kesinambungan fiskal tahun 2020 sebesar 4,27 persen melampaui batas yang direkomendasikan The International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI) 5411 - Debt Indicator yaitu di bawah 0 persen," jelasnya.
Baca juga:
Di Depan Jokowi, BPK Khawatir Pemerintah Tak Bisa Bayar Utang
Utang Pemerintah Tembus Rp6.000 Triliun, Bagaimana dengan Negara Lain
5 Fakta Kekhawatiran Utang Pemerintah yang Telah Tembus Rp6.000 Triliun
Kemenkeu Klaim Utang RI Masih Aman Meski Tembus Rp6.000 Triliun
DPR Sebut Perlu Kajian Mendalam Agar RI Tak Makin Terjebak dalam Utang
Pemerintah Diminta Waspadai Kenaikan Utang Picu Krisis Ekonomi
Utang Warisan Presiden Jokowi Disebut Bisa Capai Rp10.000 T, Ini Alasannya