Ini Tugas Lembaga Pengawas Wakaf Dunia
Lembaga ini memiliki beberapa prinsip pengawasan. Di antaranya bertugas menetapkan agar lembaga memiliki kebijakan memadai dalam kegiatan wakaf dan mengendalikan risiko.
Berbagai negara di dunia sepakat membentuk lembaga pengawas sistem wakaf yakni Waqf Core Principles (WCP). Lembaga ini dibentuk untuk merumuskan kerangka peraturan umum untuk pengelolaan wakaf.
Lembaga ini memiliki beberapa prinsip pengawasan. Di antaranya bertugas menetapkan agar lembaga memiliki kebijakan memadai dalam kegiatan wakaf dan mengendalikan risiko.
-
Apa yang diraih oleh Bank Syariah Indonesia? BSI mendapatkan penghargaan sebagai The Indonesia Customer Experience of The Year – Banking Award dalam ajang Asian Experience Awards 2023.
-
Apa saja fungsi utama bank pemerintah di Indonesia? Bank pemerintah memiliki sejumlah fungsi penting dalam mengelola keuangan negara dan menyelenggarakan sistem keuangan. Berikut adalah beberapa fungsi utama bank pemerintah: 1. Manajemen Keuangan Publik Bank pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola keuangan publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran negara. Mereka memproses transaksi keuangan pemerintah, mengelola anggaran, dan memastikan keseimbangan keuangan yang sehat. 2. Penyediaan Layanan Perbankan untuk Pemerintah Bank pemerintah menyediakan layanan perbankan khusus untuk pemerintah. Ini termasuk penempatan dana pemerintah, pembiayaan proyek-proyek pembangunan, dan pelaksanaan transaksi keuangan pemerintah secara efisien. 3. Pelaksanaan Kebijakan Moneter Bank pemerintah seringkali menjadi pelaksana kebijakan moneter yang ditetapkan oleh bank sentral. Mereka dapat berpartisipasi dalam pengaturan suku bunga, kontrol uang beredar, dan kebijakan lainnya untuk mencapai tujuan stabilitas ekonomi. 4. Pembiayaan Pembangunan. Salah satu peran kunci bank pemerintah adalah memberikan pembiayaan untuk proyek-proyek pembangunan nasional. Mereka dapat memberikan pinjaman jangka panjang untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, energi, dan industri. 5. Dukungan terhadap Sektor-sektor Kunci. Bank pemerintah dapat memberikan dukungan finansial khusus untuk sektor-sektor yang dianggap strategis bagi pertumbuhan ekonomi. Hal ini dapat mencakup sektor pertanian, pendidikan, dan kesehatan. 6. Penyelenggaraan Program Pemerintah. Bank pemerintah dapat menjadi penyelenggara program-program pemerintah, seperti program bantuan sosial atau program kredit bagi sektor-sektor tertentu. 7. Pengelolaan Risiko Keuangan. Dalam kapasitasnya sebagai lembaga keuangan yang besar, bank pemerintah juga berperan dalam mengelola risiko keuangan. Hal ini mencakup pemantauan dan penilaian risiko, serta penerapan strategi untuk mengurangi dampak risiko keuangan yang mungkin timbul. 8. Mendukung Kestabilan Sistem Keuangan. Bank pemerintah dapat berkontribusi dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Mereka memiliki peran penting dalam menangani krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial guna mencegah dampak yang lebih besar pada perekonomian.
-
Bagaimana cara bank pemerintah berperan dalam mengatasi tantangan ekonomi? Selain itu, bank pemerintah juga seringkali memiliki peran strategis dalam mengatasi tantangan ekonomi, seperti mengelola krisis keuangan dan memberikan dukungan finansial kepada sektor-sektor yang dianggap vital bagi pembangunan ekonomi.
-
Bagaimana Bank Indonesia memperkuat ketahanan eksternal dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan? "Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan," tegas dia.
-
Bagaimana BRI meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia? Sebagai bank yang berfokus pada pemberdayaan UMKM, BRI memiliki jutaan database nasabah, baik simpanan maupun pinjaman. Ini menyebabkan BRI terpapar risiko data privacy breach dan cyber security system.
-
Apa yang diklaim sebagai informasi palsu yang beredar tentang Bank Syariah Indonesia? Beredar sebuah surat berisi pengumuman diklaim berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) yang mengubah tarif transfer antarbank dari menjadi Rp150.000 per bulan.
"Pengawas wakaf menetapkan agar lembaga wakaf memiliki kebijakan dan proses yang memadai untuk mengendalikan risiko negara dalam kegiatan wakaf lintas batas," kata Deputi Gubernur Bank Indonesia, Doni Joewono, dalam webinar bertajuk Cross Border Waqf on New Normal Era: Potentials, Benefit and Challenges, Jakarta, Jumat (30/10).
Selanjutnya kata Doni, Pengawas wakaf rumah dan tuan rumah lembaga wakaf lintas batas berbagi informasi. Termasuk juga bekerja sama untuk pengawasan kelompok yang efektif dan entitas grup.
Pengawas wakaf mewajibkan pengelola wakaf untuk menentukan kebijakan. Begitu juga dengan proses untuk mengidentifikasi, mengukur, mengevaluasi, memantau, melaporkan, mengendalikan, dan memitigasi risiko negara.
"Proses tersebut memberikan pandangan yang komprehensif tentang negara dan eksposur risiko transfer, dengan mempertimbangkan kondisi makroekonomi," kata Doni.
Pengawas Donor
Sementara Pengawas donor menilai skala prioritas negara penerima. Standar yang dilakukan melalui tingkat kemiskinan, dampak bencana, dan kedekatan wilayah dengan negara donor.
Terakhir, Pengawas wakaf menilai negara dan analisis untuk mengurangi potensi konflik antara negara donor dan penerima.
Sebagai informasi, WPC merupakan lembaga lintas negara. Terdiri dari IRTI-IsDB, Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, Awqaf Selandia Baru, Awqaf Australia, Yayasan Awqaf Nasional Awqaf Afrika Selatan, Yayasan Masyarakat Awqaf Kuwait, dan Awqaf Bosnia Herzegovina.
(mdk/idr)