Insentif Pendanaan BPDP-KS Perlu Diperluas ke BUMN, Ini Alasannya

Perluasan peran pendanaan itu diprediksi mampu menahan kejatuhan harga minyak CPO yang kini berada di bawah USD 500 per ton yang dipicu turunnya permintaan pasar ekspor dan berakibat pada terjadinya kelebihan CPO Indonesia sebesar 4 juta ton pada tahun ini.

2018-12-07 10:13:14

Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit (BPDP-KS) perlu memperluas peran pendanaannya dengan memberikan insentif bagi BUMN seperti Pertamina untuk membuat kilang pengolahan CPO serta PLN untuk berinvestasi pada mesin-mesin yang kompatitel dengan biodiesel.

Perluasan peran pendanaan itu diprediksi mampu menahan kejatuhan harga minyak CPO yang kini berada di bawah USD 500 per ton yang dipicu turunnya permintaan pasar ekspor dan berakibat pada terjadinya kelebihan CPO Indonesia sebesar 4 juta ton pada tahun ini.

Peneliti Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), Agus Kismanto memperkirakan, pembangunan kilang CPO dapat mempercepat proses pencampuran minyak mentah (crude oil) dengan CPO menjadi bahan bakar.

"Pembangunan Kilang itu diharapkan mampu menyerap CPO hingga 20 juta ton per tahun atau 340 ribu barel per hari (bph)," kata Agus dikutip dari Antara, Jumat (7/12).

Insentif bagi PLN perlu dilakukan untuk agar ada peningkatan penggunaan CPO pada pembangkit listrik. Dengan insentif ini, PLN dapat mengembangkan pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD) berbahan bakar minyak sawit. Hanya saja, agar PLN tidak terbebani, BPDP-KS dapat membantu pembiayaan untuk pilot plant dan perencanaan. "Peran BPDP-KS juga diperlukan ketika terjadi selisih harga antara BBM dan BBN," kata Agus.

Agus menyarankan, pemerintah untuk melakukan penjajakan program barter biodiesel biothanol dengan Brasil yang memiliki potensi sebesar 3,3 juta kiloliter. Selain itu, Substitusi MFO (marine fuel oil) dengan CPO oleh PLN yang potensinya bisa mencapai 0,9 juta kiloliter juga perlu dilakukan. "Peluang lain,mengganti PLTD berbahan bakar HSD dengan CPO atau minyak goreng. Potensinya bisa mencapai 2,9 juta kiloliter," kata Agus.

Agus juga menyarankan, pemerintah untuk mempercepat program B20 menjadi B30. "Paling tidak, program B 30 bisa terealisasi pertengahan tahun depan untuk mempercepat serapan dan mendorong kenaikan harga CPO."

Anggota Komisi XI DPR Jhony G Plate mengatakan, instansi pemerintah perlu melepaskan ego sektoral untuk mendorong penguatan harga CPO. "Indonesia merupakan negara yang besar, tetapi persoalan semua instansi bekerja sendiri sendiri dan sangat sektoral sehingga mengakibatkan kita menjadi kecil dan berdampak pada leverage kita yang kecil," katanya.

Plate juga menjelaskan, program hilirisasi domestik guna meningkatkan konsumsi minyak sawit di dalam negeri tidak bisa ditunda karena produksi sawit nasional yang melimpah. "Ke depan, seharusnya program B20 hanya menjadi salah satu bagian dari begitu banyak pengembangan hilirisasi. Apalagi potensi CPO bakal melimpah sejalan dengan program replanting dan peningkatan produksi."

Baca juga:
Peraturan Ditandatangani Sri Mulyani, Pemerintah Tak Lagi Pungut Tarif Ekspor CPO
Penjelasan Menko Darmin Soal Batas Tarif Pungutan Ekspor CPO RI
Nadzir Masjid dan Pengurus Gereja 'Hijrah' Jadi Pekerja Panen Sawit
Pungutan Ekspor CPO Dihentikan Sementara, Bagaimana Nasib Peremajaan Kelapa Sawit?
Menko Darmin Putuskan Hentikan Sementara Pungutan Ekspor Minyak Kelapa Sawit

(mdk/idr)